NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta seluruh pelaku usaha atau stakeholder untuk bersatu melawan kampanye negatif pihak asing terhadap produksi dari Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing.

Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ferry Yahya mengungkapkan selama ini, produk dari Indonesia yang dipasarkan di luar negeri seperti kertas dan barang olahan dari kayu selalu mendapat hambatan. Pasalnya, produk kayu dari Indonesia selama ini diduga menggunakan kayu ilegal dan pelaku usaha telah memproduksi sesuai dengan peraturan.

Pelaku usaha dari sektor hulu hingga hilir, menurut Ferry, harus bersatu bersama pemerintah dan pihak non government organization (NGO) membela produk dari dalam negeri. “Yang harus dilakukan untuk melawan kampanye negatif pihak asing adalah dengan meningkatkan sosialisasi produk Indonesia yang ramah lingkungan. Selama ini, isu lingkungan seperti pengrusakan hutan dan pemanasan global menjadi senjata bagi pihak asing menjatuhkan produk Indonesia,” paparnya. dalam acara diskusi kebangkitan industri nasional dalam melawan kampanye negatif pihak asing di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jika kampanye negatif terhadap pihak asing terus dilakukan, lanjut Ferry, maka produk dari dalam negeri tidak memiliki daya saing.“Kampanye negatif pihak asing sangat merugikan produk Indonesia. Pelaku industri tidak bisa melakukan ekspor dan membuat neraca perdagangan semakin defisit,” ujarnya.

Ferry menambahkan, pihaknya terus meningkatkan program hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan.“Hilirisasi industri terus dilakukan agar produsen bisa mencetak produk yang berdaya saing tinggi dan tidak mengekspor dalam bentuk bahan baku,” tandasnya.

Belum Profesional

Di tempat yang sama, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menilai pengelolaan hutan di Indonesia belum dilakukan secara profesional sehingga banyak terjadi kasus kebakaran hutan maupun illegal logging.“Saat ini luas kawasan hutan di daratan Indonesia mencapai 130 juta hektar dan dibagi menjadi kawasan hutan konservasi, hutan lindung serta hutan produksi. Namun, hanya hutan konverasi yang dikelola dengan baik,” kata Ketua Umum APHI bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), Nana Suparna.

Pada saat era reformasi, menurut Nana, pertama dijarah oleh masyarakat adalah hutan karena memilki nilai ekonomi yang tinggi.“Tidak adanya pengelolaan secara profesional terhadap hutan lindung serta hutan produksi membuat masyarakat banyak yang menebang hutan dan terjadi praktik illegal logging. Bahkan, banyak kasus kebakaran hutan yang sangat merugikan negara,” paparnya.

Peran pebisnis yang profesional serta sustainable, lanjut Nana, sangat diperlukan untuk mengurangi masalah kebakaran hutan dan praktik illegal logging.

Sebelumnya Politisi PDIP Aria Bima mengecam keras LSM internasional Rainforest Action Network (RAN) karena menghujat dan menghimbau perusahaan-perusahaan di luar negeri agar tidak membeli hasil hutan Indonesia. Aria Bima menilai seruan dari RAN merupakan ancaman terhadap perekonomian Indonesia dan harus dilawan.

\"Ini ancaman. Ini perang dagang. Harus dilawan. Pemerintah harus tegas mengatasi tudingan itu,\" ungkap AriaBima. Kegeraman Aria Bima lantaran menanggapi kecaman RAN terhadap Indonesia, beberapa hari setelah Presiden menerima penghargaan di bidang lingkungan dari tiga LSM internasional, di New York.

Seperti diketahui, RAN menuduh kebijakan pemerintah Indonesia di bidang industri, kerap mengorbankan lingkungan dan satwa langka demi kepentingan bisnis serta mendesak perusahaan-perusahaan di luar negeri agar tidak membeli hasil hutan Indonesia.

Kepada media massa luar negeri, LSM tersebut menuding Indonesia sebagai penghasil emisi karbon terbesar ketiga di dunia dan tidak melindungi populasi harimau Sumatera. RAN bersama Disney (perusahaan boneka raksasa Amerika) kemudian mengumumkan kebijakan Disney bahwa mereka akan menghentikan pengadaan produk hasil hutan dari Indonesia.

Alasannya hasil hutan Indonesia merupakan high risk region (daerah beresiko tinggi). Padahal selama ini Disney tidak pernah mengimpor bahan baku dari Indonesia. Sementara di sisi lain, produk Disney dengan leluasa merajai pasar dalam negeri Indonesia.

Aria menilai, kecaman LSM yang bermarkas di New York dan pengumuman Disney merupakan ancaman terhadap perekonomian nasional dan upaya mempermalukan pemerintah RI dan SBY sebagai Kepala Negara. Apalagi kecaman RAN dilakukan beberapa hari setelah SBY menerima \'Leadership Environment Award\' dari tiga LSM internasional (WRI, WWF dan TNC) di New York sebagai penghargaan terhadap Indonesia yang telah berusaha meningkatkan peranannya guna mengatasi persoalan dunia.

\"Pemerintah harus tegas. Kita nggak ada urusan dengan RAN. Kita negara berdaulat. Nggak usah digurui apalagi mendikte bagaimana cara melestarikan lingkungan. RAN jangan coba-coba menghujat. Apalagi ini menyangkut presiden,\" paparnya.