NERACA

Jakarta – Di tengah maraknya perbankan nasional meraih keuntungan atas kinerja keuangan 2012, ternyata sejumlah bank swasta tidak membagikan dividennya kepada para pemegang saham (investor). Kondisi ini berbeda dengan  bankir pengelolanya, yang menikmati bonus besar dalam bentuk tantiem.

Padahal sebelumnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sempat mengingatkan kalangan perbankan dan Bank Indonesia (BI)  tentang pembagian bonus perbankan.  KPPU menilai, nilai tantiem perbankan yang besar  dibagikan ke direksi dan komisaris bank, merupakan salah satu sumber inefisiensi di industri perbankan nasional.

Di sisi lain, BI selama ini dianggap lalai, karena membebaskan tantiem sesuai mekanisme pasar. Padahal seharusnya diatur secara tegas dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) seperti dilakukan bank sentral di luar negeri.

“BI seharusnya mengatur besaran tantiem atau bonus  secara proporsional, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada pasar. Apalagi kalau sampai dividen terpaksa ditahan demi kepentingan bank, yang tentunya berdampak merugikan bagi investor,” ujar Marwan Muchtar, mantan ketua umum Masyarakat  Perusahaan Penilai Indonesia (Mappi) kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Bank Indonesia,  menurut dia, sebenarnya dapat mencontoh peraturan bank sentral di AS, Inggris, Jepang dan China, yang  sudah mengatur besaran bonus atau tantiem yang layak diberikan kepada bankir atas prestasi kerjanya.  “Ini pekerjaan rumah (PR) buat Agus Marto sebagai gubernur BI baru yang siap bekerja efektif bulan depan,” ujarnya.

Seperti  Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dalam RUPS-nya, terungkap dari laba bersih 2012, sepuluh anggota direksi BTPN mendapatkan remunerasi sebesar Rp 67,6 miliar dan enam komisaris mendapatkan Rp 17,5 miliar. Porsi bonus ini di bawah bagian 1% dari laba bersih 2012 sebesar Rp 2 triliun,  atau tumbuh 41% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembagian bonus ini akan disesuaikan beban kerja masing-masing. Tapi bila dirata-rata, setiap direksi mendapatkan Rp 6,76 miliar dan satu orang komisaris Rp 2,92 miliar. Namun,  BTPN tidak membagikan dividen ke pemegang saham.

Bank BRI Agro juga tidak membagikan dividen. Kendati demikian, direksi dan komisaris tetap menerima bonus Rp 1,65 miliar atau sekitar 5% dari laba bersih  Rp 33,02 miliar. \"Keputusan ini sudah disetujui pemegang saham,\" ujar Dirut Bank BRI Agro  Heru Sukanto ketika itu.

Di BRI Agro, pembagian bonus juga disesuaikan beban kerja direksi. Namun hal ini tak berbeda jauh dengan kebijakan  tahun 2011. Dalam laporan keuangan 2011, ada dua direksi yang memerima bonus di atas Rp 1 miliar - Rp 2 miliar per tahun, sisanya tiga direksi dan empat dewan komisaris menerima bonus antara Rp 500 juta - Rp 1 miliar.

 
Bank swasta lainnya yang sekarang sudah dimiliki asing, OCBC NISP, juga tidak membagikan dividen  tapi direksi mendapatkan remunerasi.  Dirut OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, menyatakan besaran remunerasi 2012 tidak mengalami perubahan dari tahun 2011. Namun Parwati tidak menyebutkan besaran tantiem yang sudah diputuskan oleh dewan komisaris bank campuran itu.

Menurut data  tahun 2011, lima dewan komisaris OCBC NISP  ternyata menggaet remunerasi Rp 13,86 miliar, sedangkan 10 direksi lainnya menggondol bonus Rp 56 miliar.

Bank BUMN

Berbeda dengan kondisi bank BUMN, dimana ada ketentuan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, selaku pemegang saham wakil pemerintah, yang mewajibkan bank-bank BUMN membagikan dividen ke kas pemerintah.

Seperti  Bank BRI dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) –nya mengungkapkan,  akan membagikan dividen 30% dari laba bersih 2012 atau setara Rp 5,56 triliun. Tahun lalu, dividen BRI hanya 20% dari laba bersih 2011 atau setara Rp 3 triliun.

Menurut Dirut BRI Sofyan Basir, laba ditahan 56% dari total laba bersih 2012 atau setara Rp 10,37 triliun cukup aman mendukung ekspansi kredit antara 20%-22% dan menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tetap di atas 16% tahun ini. Per Desember 2012, CAR BRI 16,95%.

Besarnya tuntutan dividen bank-bank BUMN itu tak lepas dari kebutuhan pemerintah menambal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan prediksi Kementerian BUMN, bank BUMN diharapkan menyetorkan dividen ke APBN 2013 sebesar Rp 5,81 triliun atau 17,79% dari total dividen BUMN. Asumsinya setiap Bank BUMN membayarkan dividen payout ratio 25%.

Di bagian lain, Dirut Bank BNI Gatot M. Suwondo mengatakan dividen ideal antara 20%-25%. Alasannya, BNI membutuhkan modal untuk mendukung pertumbuhan kredit tahun ini yang ditargetkan 23%-25%. Setiap BNI menyalurkan kredit  Rp 1 triliun akan menurunkan CAR 0,25%. \"Kami rights issue (penawaran saham baru) tahun lalu dengan melepas saham pemerintah. Sehingga kami tak punya peluang lagi minta tambahan modal,\" ujarnya.  Kinerja BNI tahun lalu cukup bagus dengan menghasilkan laba Rp 7,04 triliun, tumbuh 21%. Sementara CAR di 16,8%.

Dirut Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, juga menyerahkan keputusan dividen payout ratio pada pemegang saham. Kewenangan itu ada di pemerintah, pemilik 60% saham BTN. Tahun 2012, BTN membukukan laba bersih Rp 1,4 triliun, tumbuh 21,93% dari tahun 2011.

Bank Mandiri juga meraih laba bersih sepanjang 2012 naik 26,6% dari Rp 12,2 triliun menjadi Rp 15,5 triliun. Kenaikan laba disebabkan karena operasional perseroan.

Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini menjelaskan operasional perseroan ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dari pertumbuhan fee based income yang mencapai Rp12,2 triliun pada tahun lalu.  Zulkifli pun menyadari Bank Mandiri siap menyetorkan dividen kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.

Bank besar lainnya seperti Bank Central Asia (BCA)  dalam periode yang sama meraih laba bersih 2012 naik tipis 8,3% dari Rp 10,82 triliun (2011) menjadi Rp 11,72 triliun. Kenaikan laba disebabkan karena operasional perseroan.

Dirut BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, pendapatan bunga bersih perseroan naik 17,6% dari Rp 18,06 triliun menjadi Rp 21,24 triliun. Sementara pendapatan non bunga naik 6,5% dari Rp 5,98 triliun menjadi Rp 6,3 triliun. fba