Di tengah ancaman inflasi dan fluktuasi nilai tukar (kurs) rupiah mendekati batas psikologis Rp 10.000 terhadap dolar AS, tugas dan tantangan Bank Indonesia (BI)untuk  menjaga dinamisasi moneter dan fiskal di dalam negeri menjadi sangat strategis ke depan.

Tantangan menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah bukanlah hal yang mudah. Apalagi belakangan ini laju inflasi cenderung meningkat, seperti periode Januari-Maret 2013 sudah mencapai 2,43%.  Per­sen­tase itu tertinggi dalam lima tahun terakhir, mengingat sebelum itu maksimal 1,28%. Angka inflasi yang tinggi tersebut lebih disebabkan oleh fluktuasi harga berbagai bahan komoditas pangan.  

Bergejolaknya harga komoditas pangan itu juga disebabkan oleh ulah spekulan yang bermain spekulasi dalam jalur distribusi. Jadi, bila BI berniat mengendalikan inflasi, mau tidak mau harus bekerja sama dengan pemerintah dan banyak pihak. Pada lingkup daerah sudah ada tim pengendalian dan pengawasan harga, yang terdiri atas berbagai instansi yang dikenal dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Tetapi yang terpenting justeru penegakan hukum yang perlu melibatkan aparat terkait ulah spekulan, diantaranya Polri. Sebenarnya sudah ada UU tentang Pergudangan  yang memayungi  penindakan oleh aparat hukum terhadap ulah spekulan yang menimbun berbagai bahan pangan. Regulasi itu menyebutkan, yang mempunyai hak menimbun barang adalah mereka yang punya izin pergudangan.

Adapun penyebab lain fluktuasi harga pangan adalah spekulasi akibat masuknya bahan pangan pada pasar komoditas berjangka.  Hal itu sesuai dengan sifat pasar komoditas berjangka yang fluktuatif dan spekulatif. Karena itu, ke depan BI dan pemerintah perlu memikirkan untuk tidak memasukkan komoditas pangan ke dalam pasar komoditas berjangka karena bisa menyebabkan harga berfluktuasi secara tajam seperti saat ini.

Tugas BI yang juga tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama terhadap dolar AS. Saat ini kurs rupiah terhadap dolar AS mengalami penurunan atau terdepresiasi cukup tajam. Penyebabnya rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, kemungkinan rupiah yang beredar terlalu banyak, atau permintaan dolar AS terlalu tinggi atau bisa juga stok (supply) US$ berkurang.

Selama ini, kebijakan BI untuk mengendalikan kurs rupiah terhadap US$ terlalu memandang faktor penyebab kelebihan peredaran rupiah. Karena itu, menghadapi depresiasi rupiah terhadap dolar AS, BI selalu memilih menaikkan suku bunga acuan melalui BI Rate. Akibatnya, suku bunga kredit pun ikut naik sehingga sektor riil paling terpukul dengan berbagai konsekuensi.

Ke depan, BI seharusnya mampu melihat fenomena depresiasi rupiah terhadap dolar AS dari sisi US$. Dari sisi itu, permintaan terhadap dolar AS cenderung tinggi, di samping untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri, juga untuk spekulasi. Karena itu wajar diperlukan kebijakan mendeteksi pembelian US$ untuk kepentingan spekulasi. Saat ini ada ketentuan untuk mencantumkan tujuan pembelian dolar AS dalam  batas nominal tertentu. Tetapi aspek penegakan hukumnya terlihat masih lemah.

Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan Gubernur BI yang baru Agus Martowardojo, adalah pembagian tugas antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus jelas dan transparan. Tugas OJK menjaga dan mengawasi sistem keuangan dan bank secara mikro prudential, sedangkan BI bertugas mengawasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro prudential.

Namun secara teori itu mudah, dalam dalam praktik sulit karena ada wilayah abu-abu antara stabilitas sistem keuangan dan perbankan secara mikro prudential serta makro prudential. Apalagi proses pembentukan OJK sebelumnya mendapat tentangan BI yang merasa dipreteli kewenangannya. Bukan tidak mungkin bank sentral tergoda untuk merebut kewenangan yang beralih ke OJK. Agus Marto mesti jeli melihat loopholes seperti ini. Semoga!