Nasib Proyek Bank Dunia di Tangan Ahok

Gak utang,  gak pathek-en. Itu barang kali prinsip yang dipegang teguh pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terhadap nasib proyek pengerukan sungai melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang bakal dibiayai Bank Dunia serta proyek kereta cepat atau mass rapid transit (MRT) yang diongkosi Jepang melalui JICA.

Wagub Basuki mengancam membatalkan bantuan Bank Dunia tersebut jika terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, padahal nilai proyek hanya Rp 1,2 triliun saja. Karena, kata Wagub, banyaknya persyaratan itu  tak beda dengan menggurui atau mendikte. Selain masalah persyaratan, yang dipersoalkan Wagub adalah, mengapa waktu pencairan dana pinjaman itu terlalu lama pencairan.

Proyek JEDI kali pertama dirintis oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo.  Hingga memasuki bulan kelima Basukii menjadi wagub, dana pinjaman itu belum juga cair. Karenanya, Wagub akan menyurati Bank Dunia agar mempercepat waktu pencairan pinjaman tersebut. Jika tak bisa, Wagub pun mengancam akan membatalkan bantuan pinjaman dari Bank Dunia.

\"Waktu lima tahun itu terlalu. Mereka juga mendikte Pemprov DKI harus menjamin hak-hak warganya di bantaran kali, mulai dari ganti rugi. Kita tidak suka kan ngajarin orang yang tinggal di bantaran kali diganti rugi dengan uang,\" kata Wagub Basuki di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/4).
Dana salah satu persyaratan diajukan Bank Dunia adalah warga bantaran kali yang bakal tergusur oleh proyek JEDI harus diganti uang. Sebaliknya, Pemprov DKI lebih memilih merelokasi warga bantaran ke rumah susun sederhana sewa, (rusunawa) di tempat yang telah disediakan. Sudah 30 tahun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dikeruk, padalah tingkat pengendapannya sangat tinggi. Akibatnya, jika hujan lebat dalam waktu yang lama, timbullah banjir.

\"Tugas kami adalah menyediakan rumah kepada warga yang belum beruntung punya rumah. Ya kami tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kami untuk ganti uang,” tutur Ahok kepada wartawan.

Sebelumnya, Gubernur Jokowi menyatakan sebetulnya proyek itu dapat dibiayai sendiri oleh Pemprov DKI. Apalagi, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) 2013. Nilai proyek itu sangat kecil jika dilihat dari APBD DKI Jakarta 2013 yang mencapai Rp 49,9 triliun. Proyek JEDI juga bisa dibiayai dari  sisa lebih APBD (Silpa) DKI Jakarta 2012. Silpa DKI Jakarta 2012 mencapai Rp 10 triliun.  

“Terhadap hal-hal menyulitkan kita harus mulai berani katakan tidak. Seperti perjanjian pinjaman dengan Bank Dunia, saya dapat keluhan kalau syarat pinjamannya rumit dan ruwet. Kenapa rumit banget padahal pinjamannya hanya Rp 1,2 triliun,” kata Gubernur. Jika negosiasi ulang atas proyek itu tak disetujui, yang terjadi adalah harus ada pembicaraan di DPRD DKI untuk membujet ulang anggaran.   

Sikap tegas Pemprov DKI tersebut mendapat dukungan dari Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty. Anny menyarankan dalam melakukan pinjaman daerah, pemerintah daerah harus menggunakan prinsip pinjaman daerah dilakukan bila dirasakan perlu.

itu, kata Anny, pinjaman itu juga harus dipakai untuk infrastruktur. Karena, pembangunan infrastruktur akan memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi. “Karena itu, cari pinjaman yang tidak mengikat. Kalau ada pinjaman mengikat seperti harus membeli barang dari negara peminjam atau kontraktor harus dari mereka, lebih baik dipikir ulang kembali,” tutur Wakil Menkeu.   (saksono)