Diprediksi Kekurangan 7 Juta Kiloliter - Kuota BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta – Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam realisasinya masih banyak digunakan oleh pihak yang tidak semestinya mengonsumsi BBM bersubsidi. Praktik moral hazard akibat disparitas harga BBM tersebut mengakibatkan kuota BBM bersubsidi tahun 2013 berpotensi kekurangan tujuh juta kilo liter. Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta.

“Kekhawatiran akan membengkaknya beban subsidi energi bukan tanpa alasan. Jika dicermati, perkembangan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sampai dengan medio Maret 2013 ini masih belum tepat sasaran,” kata dia.

Menurut Firmanzah, kuota BBM bersubsidi tahun 2013 berpotensi meningkat hingga 53 juta kilo liter. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 sendiri telah mengamanatkan subsidi BBM dianggarkan sebesar 46,01 juta kilo liter atau senilai Rp193,8 triliun. Namun, jika kuota BBM bersubsidi meningkat, maka angka tersebut dapat bertambah hingga Rp35 triliun, karena dari kajian yang dilakukan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk setiap peningkatan satu juta kilo liter kuota BBM bersubsidi.

Jika hal tersebut terjadi, lanjut dia, akan ada konsekuensi lebih lanjut di mana defisit anggaran dapat mencapai hingga di atas 2%. Selain itu, belanja subsidi energi yang ditetapkan dalam APBN 2013 yang senilai Rp202,4 triliun juga akan melambung sampai Rp306,5 triliun.

Pernyataan Firmanzah tersebut senada dengan yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan. Menurut Menkeu, subsidi energi, khususnya pada BBM yang terus membengkak setiap tahunnya perlu segera disikapi dengan menjalankan langkah-langkah yang lebih konkret dan lebih luas, agar tidak berdampak pada kesehatan fiskal

Pengadaan TI Harus Benar

Dalam rangka pengontrolan konsumsi BBM bersubsidi, akan dikembangkan teknologi informasi (TI) yang memadai. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pengadaan perangkat teknologi informasi yang akan digunakan untuk mengontrol konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dilakukan dengan benar. PT Pertamina Persero harus memastikan anggaran yang dikeluarkan dibelanjakan dengan berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

\"Yang saya ingin titipkan adalah proses pengadaannya, adalah good governance. Jangan sampai ada inisiatif menggunakan teknologi informasi yang terburu-buru, tidak jelas, nanti pengadaannya tidak tepat, dan akhirnya terjadi inefisiensi,\" jelas dia.

Agus menambahkan, anggaran perangkat TI tersebut akan diambil dari keuangan Pertamina yang nantinya akan dikompensasikan pada dividen perusahaan tersebut pada periode akhir tahun. \"Nanti anggaran itu akan ditanggung oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Pertamina, dan tentunya nanti di akhir masa periode akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibayarkan dengan BUMN itu,\" tambahnya.

Pihaknya berharap, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan TI yang diusung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga fungsi kontrol dalam meredam penggunaan BBM bersubsidi dapat terwujud dan tidak mengancam kondisi fiskal pemerintah ke depannya.

Ini sudah masuk ke Bulan April dan penghematan dan pengendalian (BBM) harus konkret dilakukan, karena kalau tidak akan berdampak pada fiskal kita. Oleh karena itu kita tunggu dan kalau tidak bisa dilaksanakan kita akan melakukan pemotongan belanja atau melihat kemungkinan penyesuaian harga BBM,\" pungkas Agus.

Related posts