Di tengah krisis Eropa yang belum jelas penyelesaiannya, pemerintah Indonesia tahun ini menargetkan utang baru melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 172,8 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp 19,5 triliun. Sementara outstanding total utang pemerintah hingga Januari 2013 naik Rp 4,33 triliun menjadi Rp 1.979 triliun. Ini menggambarkan utang Indonesia meningkat lebih dari 40% dalam enam tahun terakhir ini.

Karena itu, untuk tidak terjebak oleh utang yang kian menggunung sebagai alternatif menutup defisit APBN, optimalisasi penerimaan pajak harus gencar dilakukan. Sebaliknya, bila defisit APBN kian membengkak, maka tak ada pilihan lain kecuali menambah utang untuk menambal APBN. Tapi, dengan berbagai gejolak internal dan eksternal, tampaknya pemerintah akan kedodoran mengelola APBN jika tanpa utang tambahan. Defisit anggaran pada 2013 yang ditetapkan Rp 153,3 triliun rupiah, atau 1,65% dari PDB  dipastikan kian melebar.

Ironisnya, walau APBN terbebani utang, ternyata masih ada inefisiensi dalam alokasi anggaran. Belanja pegawai, misalnya, dengan kinerja pelayanan aparatur lamban dan belum memuaskan ekspektasi publik, dalam APBN 2013 justru memperoleh kenaikan anggaran dua kali lipat menjadi Rp 28 triliun. Pembengkakan belanja pegawai disebabkan oleh skema pensiun PNS yang menjadi tanggungan negara sejak 2009, bahkan jumlahnya mencapai Rp 74 triliun atau mencapai 35% belanja pegawai, ditambah tambahan remunerasi yang diterapkan pada seluruh K/L di tahun 2013 serta lembaga non struktural yang semakin bertambah banyak.  

Tak hanya itu. Kebijakan subsidi energi yang belakangan ini membuat pemerintah galau, ternyata juga salah sasaran. Subsidi BBM yang menyedot APBN hingga Rp 193,8 triliun, ternyata banyak dimanfaatkan oleh pemakai kendaraan mewah. Inefisiensi anggaran juga terjadi karena lambannya penyerapan. Pada tahun anggaran 2012, tingkat penyerapan APBN hanya 70,8%. Kemudian realisasi penyerapan biasanya “dipaksakan” dengan membuat proyek fiktif yang rawan korupsi menjelang akhir tahun anggaran.

Kita tentu merasa miris melihat kondisi tersebut. APBN yang seharusnya berorientasi bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya terbebani tagihan pokok dan bunga utang hingga 15% lebih. Jelas  kepentingan rakyat terabaikan. Ini terlihat dalam APBN 2013 yang disahkan oleh DPR, cicilan bunga dan pokok utang diperkirakan mencapai Rp 171,7 triliun, atau 15% terhadap belanja pemerintah pusat.

Adapun rinciannya untuk pembayaran bunga Rp 113,24 triliun dan pokok utang luar negeri sebesar Rp 58,4 triliun. Lebih besar untuk membayar bunga ketimbang pokok utang. Bahkan, jika pemerintah berhenti menambah utang mulai tahun ini, kita masih butuh waktu sekitar 40 tahun untuk melunasi semua utang. Ini artinya utang telah menyedot kedaulatan APBN.

Belum lagi adanya pengaruh karut marut persoalan politik dan hukum di negeri ini, sektor ekonomi tentunya sedikit meredup. Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami tekanan pada 2013 dan berada pada kisaran 6,2% dari semula target pemerintah 6,8%. Target penerimaan pajak pun meleset dan turut berkontribusi dalam perlambatan ekonomi. Padahal, pajak adalah sumber utama pendapatan negara sebagaimana termaktub dalam APBN. Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan dari sektor pajak Rp 1.192.9 atau 78,0% dari keseluruhan target pendapatan negara.

Kita jadi prihatin dengan sejumlah proyek negara yang dibangun dengan utang tidak ubahnya perangkap gali lubang tutup lubang. Konsekuensinya, perlahan-lahan sumber daya dalam negeri dikeruk sebagai bagian dari konsesi utang tersebut. Padahal, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk mendorong sektor-sektor hajat hidup orang banyak di negeri ini.