NERACA

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2012 kembali menjelaskan carut-marut pengelolaan program di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebabkan kerugian negara.

“Kali ini, laporan yang dipublikasikan Maret 2013 tersebut mengungkap tidak adanya pembenahan dalam penyelenggaraan Program Inka Mina atau bantuan 1000 unit kapal berbobot > 30GT bagi nelayan. Ini ditandai keterlambatan pekerjaan pembangunan kapal Tahun Anggaran 2010-2012,” jelas anggota Dewan Pembina KNTI M. Riza Damanik kepada Neraca, Kamis (4/4).

Menurut dia, dari Tanjung Balai Sumatera Utara diketahui, kapal bantuan yang diserah-terimakan pada 2012 sudah rusak. “Pada bagian Tiang Wing Katrol yang berfungsi menaikkan pukat justru patah akibat kayu yang tidak standar. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa bahan kayu yang digunakan tidak layak untuk pembangunan kapal,” imbuh Riza.

Lebih jauh Riza menegaskan, temuan BPK maupun laporan nelayan penerima kapal mengindikasikan bahwa Menteri Sharif Cicip Sutardjo telah abai dalam menjalankan rekomendasi DPR maupun BPK sebelumnya yang telah meminta KKP untuk membenahi kinerja program 1000 kapal. “Pengabaian ini telah menyebabkan kerugian negara dan nelayan pada khususnya,” tegasnya.

Program bantuan 1000 unit kapal berbobot >30GT untuk nelayan adalah merupakan program andalan Presiden SBY pada periode kepemimpinannya 2009-2014. Masing-masing unit kapal dipatok pada kisaran harga Rp 1,5 miliar.

Sebelumnya, terkait permasalahan kapal bantuan ini, sewaktu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza pernah mengingatkan Menteri Sharif Cicip Sutardjo untuk tidak \"tutup mata\" bahkan lempar tanggung jawab terhadap terus memburuknya kinerja program bantuan 1.000 kapal untuk nelayan.

“Di Sumatera Utara, Koperasi Nelayan Syariah Sapaham Tanjung Balai Sumatera Utara berencana mengembalikan bantuan kapal berbobot 30 GT kepada Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Langkah ini diambil setelah kapal bantuan yang diterima nelayan memiliki kualitas buruk bahkan tidak layak beroperasi,” kata Riza.

Buruknya kualitas kepal bantuan itu, lanjut Riza, ditandai dengan jenis bahan baku kayu berupa kayu nangka/mangga/cempedak yang juga disebut sembarang kayu, perangkat penangkapan ikan tidak lengkap, hingga alat navigasi kapal yang tidak lazim bagi nelayan. “Survey yang dilakukan Kiara menemukan bahwa kapal bantuan tersebut sebelumnya berada di tangkahan Kualo, Sei Apung, Kabupaten Asahan Sumatera Utara,” jelasnya. Kapal tersebut diketahui bernama Kapal Inka Mina 64 yang dibuat di Rokan Hilir/Kubu Riau dengan estimasi biaya lebih dari Rp 1,2 miliar.

Armada Kurang

Masih terkait kapal perikanan, belum lama ini, dalam keterangan tertulisnya, KKP mengakui masih kurangnya armada perikanan tangkap yang masih didominasi kapal berukuran kurang dari 5 GT yang berjumlah 958.499 buah. Kemudian masih lemahnya pemanfaatan potensi tambak baik luasan maupun teknologi budidaya, yaitu sekitar 50,04% dari 1.224.076 hektar dari potensi yang ada.

Namun KKP mengaku terus mengembangkan industrialisasi perikanan tangkap dengan memperkuat dan memodernisasi armada nelayan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber  daya ikan di kawasan timur Indonesia.

\"Kita terus berkomitmen untuk memperkuat dan memodernisasi  armada nelayan di kawasan timur agar dapat menunjang mata rantai produksi secara efisien dan efektif,” kata Menteri Cicip seperti dikutip dari keterangan tertulisnya terkait penyerahan bantuan sebesar Rp 3,35 miliar kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi perikanan secara berkelanjutan, khususnya terhadap Kabupaten Banggai.

Bantuan tersebut berupa kapal ikan berbobot 30 GT yang mampu menjelajah jauh, bantuan untuk penguatan permodalan kepada kelompok Usaha Bersama (KUB) sebesar Rp 1 miliar, selanjutnya, bantuan bagi para nelayan pembudidaya ikan dan program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) sebesar Rp260 juta, bantuan berupa sepeda motor roda tiga yang dilengkapi dengan pendingin senilai Rp487 juta serta bantuan penyelenggaraan penyuluhan sebesar Rp 110 juta.

Selain itu, menurut Sharif, peran pelaku usaha perikanan turut berperan penting terhadap modernisasi armada perikanan bagi nelayan. “kita akan tawarkan kepada para pengusaha dan koperasi untuk menyuntikkan modal untuk nelayan tradisional,” jelasnya.

Tercatat, sejak 2011 KKP telah menyalurkan bantuan Kapal Inka Mina berbobot mati 30 GT kepada Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 unit kapal. Kemudian 2012, 7 unit kapal dan pada 2013 9 unit kapal Inka Mina berbobot 30 GT dan 2 unit kapal berbobot 20 GT.