NERACA

Jakarta – Kalangan dunia usaha dalam hal ini adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan setuju jika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari, beban APBN dalam mengalokasikan subsidi BBM terlalu besar.

“Saya pikir enggak masalah untuk dinaikan tetapi harus ada transparansi apa intinya kenaikan itu dan pemakaian anggaran itu. Tahun lalu kita habiskan Rp 300 triliun hanya untuk bahan bakar,” ungkap Raja di Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut dia, transparansi yang dimaksudkan adalah alokasi pemakaian anggaran pasca subsidi untuk BBM dihapuskan harus jelas dan transparan. Ia pun meminta agar dana subsidi tersebut bisa dialihkan untuk sektor pangan. Pasalnya alokasi APBN untuk sektor pangan masih cenderung kecil. “\"Seperti alokasi dana BBM untuk pangan dan lainnya,” katanya.

Namun ia mengakui, pemerintah saat ini masih ragu untuk menaikan dan menghilangkan BBM subsidi karena naiknya listrik dan bahan pangan. Tentunya ia meminta pemerintah untuk tegas memberikan keputusan terkait BBM. “Memang hari ini tidak dilakukan kenaikan BBM karena TDL (Tarif Dasar Listrik) naik, harga bawang dan pangan naik dan semua serba naik. Tentu pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan harus ada ketegasan,” tegasnya.

Tak hanya dari Hipmi saja yang mengisyaratkan setuju jika BBM dinaikkan, akan tetapi hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan (OKP-TKP), Anindya Bakrie. Ia menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak baik dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Pasalnya, dengan kenaikan BBM bersubsidi maka dapat menyehatkan anggaran. “Kami hanya menimbang bahwa kenaikan BBM tentu ada juga dampak negatif tapi dampak positifnya untuk jangka panjang dan menengah sangat baik,” kata Anindya.

Menurut dia, permasalahan BBM ini diperlukan diskusi yang mendalam dan semua pihak harus mencari jalan keluarnya, agar dana yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih berguna untuk kemajuan ekonomi. “Saya rasa teman-teman pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat luas nyari jalan yang tepat, kita tau Rp270 triliun (subsidi) bukan angka yang kecil, ini dapat dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan dan kemiskinan,” tambahnya.

Anindya menegaskan, agar kenaikan BBM dapat berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya dengan asosiasi provinsi dan mahasiswa. “Ini semuanya diajak berdialog, karena pemerintah enggak bisa sendiri. Perbanyak dialog, bagaimana subsidi untuk hal lain,” tutupnya.

Naikkan Harga

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta agar pemerintah menaikkan harga BBM dengan batas atas mencapai Rp6.500 per liter. Hal itu untuk menjaga agar industri dalam negeri masih bisa bersaing. Ia juga meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi lebih dari Rp2.000 per liter untuk menjaga daya saing industri nasional.

Menurut dia, dampak terbesar dari penaikan harga BBM bersubsidi yang lebih dari Rp2.000 adalah pada biaya logistik. kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut dia, bisa mengurangi daya saing industri dalam negeri jika menyebabkan kenaikan biaya logisitik lebih dari 5%. “Bisa menyebabkan kenaikan harga produk dalam negeri hingga semakin sulit berkompetisi dengan barang impor,” katanya.

Bahkan, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku heran dengan pemerintah yang tidak berani menaikkan harga BBM subsidi padahal anggarannya sudah sangat bengkak dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). \"Bukan kesulitan (naikkan harga BBM) tapi tidak berani,\" kata JK.

Kata JK berbeda antara sulit menaikan harga BBM dengan tidak berani menaikkan harga BBM. \"Bukan kesulitan. Tapi tidak berani. Beda antara sulit dan tidak berani,\" ucap JK. Menurut JK, Pemerintah jangan takut hanya karena mendekati pemilu 2014 nanti. Menaikkan harga BBM subsidi tidak akan menjadi masalah dan tidak akan terlalu berdampak pada partai politik. \"Tidak jadi soal (Pemilu). Dulu 2008 juga jelang pemilu naik (harga BBM). Ini hanya soal berani dan tidak berani,\" tegasnya.

JK juga heran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kenapa belum juga mengambil keputusan. \"Berani beliau, tapi saya tidak tahu kenapa begini. Buktinya dulu dengan beliau kita juga tiga kali naikkan,\" tandasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan pada periode Januari-Maret 2013, konsumsi BBM bersubsidi sudah 6% di atas kuota atau jatah yang ditetapkan. Beberapa program pembatasan BBM subsidi yang diberlakukan ternyata belum efektif. \"Kuota sudah lewat sedikti, jadi lewat sedikit 6%,\" ungkap Jero.

Jero menyatakan, program pembatasan konsumsi BBM subsidi yang dirancang masih tidak bersaing dengan pertumbuhan kendaraan. \"Karena kembali lagi jumlah motor jumlah mobil terus nambah, itu kuota (BBM subsidi) kan trus lewat. Ini lewat 6% dari per bulan itu,\" tuturnya.