NERACA

Jakarta – Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengharapkan jasa apoteker diperhitungkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Kami dari apoteker tidak mau bermain dari harga obat. Kita ini bukan penjual obat. Kita profesional di bidang farmasi,” kata Ketua IAI Mohamad Dani Pratomo kepada Neraca, Kamis (4/4).

Pernyataan ini menyangkut profesi apoteker yang terkesan terabaikan jika melihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa yang dihitung dalam proporsi reimbursement oleh BPJS terhadap klaim dari pelayanan kesehatan, hanyalah jasa dokter, porsi harga obat, dan penggunaan alat medis. Jasa apoteker tidak diperhitungkan secara terpisah.

Menurut Dani, pemerintah masih menganggap profesi apoteker hanya sebatas penjual obat. Namun begitu, Dani tidak memungkiri bahwa industri obat akan berkembang dengan digulirkannya BPJS Kesehatan pada 2014 mendatang.

Ketua Dewan Sistem Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang memperhitungkan bahwa BPJS akan mengalokasikan biaya obat sekitar Rp30 triliun per tahun. “Saya ambil angka rata-rata Rp25 ribu per orang per bulan untuk iuran BPJS Kesehatan. Jumlah itu dikalikan total penduduk Indonesia 240 juta orang. Maka jika biaya untuk obat 40% dari total itu akan didapat Rp30 triliun,” jelas Chazali.

Asumsi iuran Rp25 ribu memang terlihat jauh dari Kementerian Keuangan yang hanya mengalokasikan sebesar Rp15.500 per orang per bulan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tetapi jika ditambah dengan pekerja swasta, pegawai negeri, TNI, dan sebagainya maka bisa mendapat rata-rata Rp25 ribu.

Sebagai contoh, seorang pegawai negeri yang mempunyai gaji Rp2,5 juta per bulan, maka pegawai tersebut akan mengiur sebesar Rp100 ribu per bulan atau 4% dari gajinya. Sebanyak 2% dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan dan 2% lagi dari pemerintah.

“Kita jangan terjebak dengan angka Rp15.500 karena peserta jaminan ini bukan hanya yang tidak mampu. Ada TNI, Polri, PNS, dan lainnya. Itu hitungannya 4% dari gaji dan angkanya akan lebihd ari Rp15.500,” jelas Chazali.

Dengan perhitungan tersebut, Dani menilai alokasi obat sebesar Rp30triliun memang cukup. “Dana sebesar itu akan meningkatkan total market farmasi cukup besar,” kata dia.

Sepanjang 2012, total market farmasi adalah sebesar Rp48 triliun. Dengan bergulirnya BPJS maka akan memacu konsumsi obat secara signifikan. Perhitungan Dani, kira-kira akan menambah market farmasi sebesar Rp20 triliun menjadi Rp68 triliun. Jumlah Rp20 triliun itu didapat dari perhitungan tambahan konsumsi obat generik ketika digulirkan BPJS.

Konsumsi obat generik adalah sebesar Rp10 triliun. Jika diasumsikan seluruh anggaran obat BPJS yang sebesar Rp30 triliun itu adalah untuk membeli obat generik, maka tambahan konsumsi obat generik adalah sebesar Rp20 triliun.

“Tambahan konsumsi obat ini bagus untuk industri obat, bagus buat apoteker. Tapi harus kita pisahkan antara harga obat dan apoteker. Kalau menggunakan prinsip cost effectiveness, angka Rp30 triliun itu sangat mencukupi. Untuk profesional fee apoteker, bisa kita ambil dari situ. Tetapi IAI tidak mau include di situ. Lebih baik dipisahkan secara jelas, misalnya Rp28 triliun untuk obat dan Rp2 triliun untuk apoteker,” jelas Dani.