UKM Akan Dilindungi dari Gempuran AEC

NERACA

Jakarta – Deputi Bidang Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawadi menjelaskan bahwa sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bakal dilindungi oleh pemerintah dalam gempuran Asean Economic Community (AEC) yang efektif mulai 2015. itu, pemerintah mengkatagorikan sektor UKM sebagai Daftar Investasi Negatif (DNI) bagi investor asing.

“Sesuai dengan peraturan presiden, sektor UKM masuk dalam katagori DNI bagi investor asing. Upaya itu kami lakukan untuk memproteksi UKM dari gempuran derasnya barang dan jasa yang akan masuk di Indonesia lewat AEC,” ungkap Edy saat ditemui seusai diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Kamis (4/4).

Ia menjelaskan kalau ada investor asing seperti Jepang yang sudah melakukan kerjasama dengan salah satu bank maka itu dimaksudkan untuk menanamkan usahanya. “Kalau dengan Jepang itu, bukan pengusaha mereka (Jepang) yang masuk ke Indonesia lalu bikin UKM. Melainkan mereka menanamkan uangnya, bikin onderdilnya kemudian dikasih ke UKM kita. Jadinya ada peningkatan kapasitas,” lanjut dia.

Untuk itu, Edy menjamin akan ada negosiasi yang membatasi gerak pengusaha asing level Asia Tenggara yang bisa menggerus daya saing di sektor-sektor padat UKM seperti logistik. “Kita masih melindungi. Kita kan bisa menunda itu, jadi di atas kita liberalisasi, tapi turunannya kita batasi. Itu teknik negosiasi lah,” cetusnya.

Kepala Sub-Direktorat Kerja Sama Antar dan Sub Regional Kementerian Perdagangan Donna Gultom menambahkan, peningkatan kualitas UKM menjadi prioritas negara-negara ASEAN. Hanya saja, beberapa ide seperti dana untuk UKM Asia Tenggara belum bisa dilaksanakan. Sehingga, pemerintah fokus pada penguatan UKM lokal. “Kalau gagasan ASEAN development fund untuk UKM dipending. Menteri Perdagangan Singapura mengatakan ide itu terlalu cepat, yan memanfaatkan nanti UKM Singapura karena rata-rata sudah bankable, jadi disepakati meningkatkan kapasitas UKM masing-masing,” tegasnya.

Belum Siap

Dikala pemerintah akan melindungi UKM dari gempuran AEC, sementara itu, menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhie S. Lukman menilai bahwa UKM belum siap menghadapi AEC. Namun, ia juga menilai perusahaan besar makanan dan minuman telah siap. “Pengusaha besar mungkin siap, tapi saya khawatir dengan UKM, mereka saya rasa belum siap untuk menghadapi AEC pada 2015 ini. Dari segala sektor UKM belum siap untuk menghadapi itu semua,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa. Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah Indonesia sangat rentan menghadapi pasca ASEAN Economic Community (AEC) yang diberlakukan pada 2015 mendatang. Hal itu, kata dia, akan terjadi apabila pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tidak diperkuat inovasi yang sangat diperlukan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. “Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) kita harus fokus pada perkuatan UKM. Yang paling penting scale up atau membesarkan skala usahanya harus dilakukan,” katanya.

Jika kapasitas usaha dinaikkan, secara otomatis biaya produksi turun dan bisa berkompetisi dengan perusahaan lain yang melakukan impor. Kalau tidak bisa melakukan efisiensi dan meningkatkan kapasitas produksi, maka UKM Indonesia sulit bersaing. Menurut dia, ada dua cara yang bisa dilakukan UKM menghadapinya, yakni membesarkan skala usaha atau mereka menggabungkan diri menjadi satu serta menciptakan inovasi baru yang bisa bersaing. UKM, katanya, memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.

Namun, terkendala dengan masalah permodalan, teknologi, dan produktivitas. Selama ini, produktivitas masih mengandalkan cara tradisional saat memasuki proses produksi. Akibatnya, UKM sulit bersaing dengan perusahaan yang berkapasitas lebih besar. “Bahkan produk mereka tergerus oleh gempuran produk impor dari negara lain yang terus membanjiri pasar domestik.”

Kadin sebenarnya bisa bekerja sama dengan lembaga dan universitas untuk mengelola riset, sehingga bisa membangun pilot project di berbagai daerah. Khususnya untuk memperkuat posisi UKM nasional menghadapi AEC 2015. “Industri makanan, buah-buahan, dan pertanian yang memiliki potensi besar perlu kita dorong supaya lebih kuat. Bagaimana mengubah pola pikir dan permodalan, perlu kita buat pilot project-nya. Kadin cari daerah dan provinsi yang kuat di bidang yang menyentuh pengusaha UKM harus mengawal proyek tersebut,” ujarnya.

Dijelaskan, ada tiga hal yang bisa diimplementasikan sehingga inovasi bisa dirasakan pada komunitas bisnis tersebut. Yakni, inovasi yang terkait dengan bujet APBN dan APBD, inovasi terkait hubungan UKM dengan perusahaan-perusahaan besar BUMN dan swasta, serta inovasi terkait market driven.

BERITA TERKAIT

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas

Dorong Ekspor UKM, Kemenkop Perkuat Sinergitas NERACA Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan UKM komitmen untuk terus mendorong koperasi dan UKM…

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

PRODUK UKM TERKENDALA MODAL DAN PEMASARAN

Perajin menyelesaikan proses pengecatan guci hias berbahan baku semen di salah satu tempat produk kerajinan usaha kecil menengah (UKM) Desa…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ekspor Tenun dan Batik Ditargetkan US$58,6 Juta

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk tenun dan batik pada tahun 2019 mampu menembus angka USD58,6 juta atau…

OPEC Dinilai Perlu Terus Pangkas Pasokan Sampai Akhir 2019

NERACA Jakarta – Arab Saudi mengatakan pada Minggu (17/3) bahwa pekerjaan OPEC dalam menyeimbangkan kembali pasar minyak masih jauh dari…

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…