NERACA

Jakarta - Bank Dunia kembali menghembuskan “angin surga”. Menurut mereka, Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari enam negara yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 mendatang. Kelima negara lainnya Brasil, China, India, Korea Selatan, dan Rusia. Indonesia konon akan tumbuh paling cepat kedua setelah China.

Namun, Board of Patrons Mien R Uno Foundation, Razif H.Uno, tak sepenuhnya percaya. Dia teringat ketika era pemerintahan Soeharto medio 1990-an, Bank Dunia juga pernah berucap bahwa Indonesia saat itu bakal menjadi salah satu "Macan" Ekonomi Asia.

Tapi pada kenyataannya, bukan menjadi "macan bertaring", melainkan "macan ompong" karena terkena imbas krisis ekonomi 1998. “Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang memiliki kepentingan. Bentuknya pinjaman atau loan. Ini kan income buat mereka. Pemerintah jangan menyerah sama asing, pakai syarat segala. Sampai diberi kebebasan membuat kebijakan,” tegas Razif kepada Neraca, Rabu (15/6).

Razif justru lebih melihat pada budaya di masyarakat Indonesia yang “alon-alon asal kelakon”. Selain itu, by nature, masyarakat sudah dibuat malas dan tidak mau capek. Ditambah lagi memiliki sifat permissif atau terlalu lunak serta sangat murah hati.

“Ingat, tahun 1950, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia pernah dikunjungi pakar ekonomi Jerman Barat bernama Dr Hjalmar HG Schacht. Ketika melihat kondisi perekonomian kita, dia hanya bilang ke Soekarno, harte arbeit atau kerjalah lebih keras. Dan itu tidak ada sekarang”, kata Razif.

Namun, Razif optimis masih ada waktu untuk mengubah kultur malas. “Berikan sanksi tegas. Salah ya salah, jangan ada rasa belas kasihan. Kita juga terlalu sungkan, cuma bisa menegur saja. Banyak toleransi. Ini memang tidak mudah, butuh proses, jangan instan,” tegas dia lagi.

Sedangkan Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute Wijayanto lebih menyorot pada penghambat perekonomian Indonesia terletak di infrastruktur. Pemerintah juga dinilai tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Maka dari itu, pemerintah harus mereformasi APBN ke depannya.

Saat ini, lanjut Wijayanto, APBN terlalu didominasi keperluan konsumsi. Di saat diperlukan untuk menggenjot pengeluaran untuk pembangunan, terutama infrastruktur, pemerintah mengalami kesulitan. “Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan infrastruktur adalah langkah bagus dan perlu kita apresiasi. Tetapi tidak semua proyek infrastruktur itu feasible secara ekonomis,” ujar Wijayanto kemarin.

Dia mencontohkan, pengembangan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, pembangkit energi, serta fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Padahal, fasilitas seperti itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan dan terpencil. Langkah yang paling memungkinkan adalah dengan mengurangi pengeluaran subsidi bahan bakar untuk dialokasikan pada pengeluaran pembangunan.

Selain APBN, kata Wijayanto, APBD pun harus ikut direformasi. Pasalnya, lebih dari 90% APBD dialokasikan untuk pengeluaran personal. Padahal, sekitar 80% APBD diperoleh dari transfer pemerintah pusat. Ini menunjukkan betapa komposisi APBN dan APBD kita jauh dari ideal.

“Dari total APBD dan APBN, menurut perkiraan saya berkisar Rp1.400-1.500 triliun, sekitar 60% dialokasikan untuk pengeluaran personal dan hanya sekitar 10-12% untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas terlalu luas bagi pemerintah daerah, terkait dengan alokasi dana”, papar Wijayanto.

Idealnya, perlu disusun guideline sebagai koridor bagi pemerintah daerah. Misalnya, ada range tertentu untuk alokasi pembangunan dan personal. Pemda boleh bermain, asal masih dalam koridor yang ditentukan. “Hal lain yang juga cukup mengganggu adalah lemahnya manajemen APBD”, tukas Wijayanto.

Dampaknya, saat ini muncul budget defisit di beberapa provinsi dan kabupaten. Mengingat pemda tidak mempunyai otoritas dan kapasitas untuk mengeluarkan surat utang, berujung pada tanggung jawab pemerintah pusat. “Perlu stick and carrot approach, saat ini yang terjadi carrot without stick approach,” tegas Wijayanto. iwan/ardi/rin