Menjajah ala MRT

Oleh Bani Saksono

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Mass rapid transit (MRT), adalah proyek kereta cepat yang kini sedang dikembangkan di kota Jakarta. Proyek itu masuk dalam Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta yang dirintis sejak zaman Gubernur Sutiyoso dan dilanjutkan Gubernur Fauzi Bowo. Kini, Gubernur DKI Joko Widodo ketiban sampur (kejatuhan tugas) untuk melanjutkan rencana proyek itu. 

Beda Fauzi Bowo atau Foke, beda pula Jokowi. Foke sebetulnya cukup sebal dengan tindakan Japan International Corporation Agency (JICA) dan Bank Dunia. JICA mencoba memberikan bantuan pinjaman dan hibah untuk menggarap proyek MRT. Sedangkan Bank Dunia berniat memberikan bantuan untuk proyek penanggulangan banjir.

Gubernur Fauzi Bowo harus bersabar menunggu bertahun-tahun agar proyek pengerukkan 13 sungai yang menjadi penyebab banjir itu dapat dilaksanakan melalui proyek JEDI. Hingga dirinya lengser keprabon sebagai DKI 1, proyek itu belum juga dikerjakan.

Cukup banyak persyaratan yang diajukan Jepang agar DKI bisa mencairkan dana proyek MRT koridor I sepanjang sekitar 21,8 km itu. Di antara persyaratan yang diminta JICA adalah harus melibatkan kontraktor, konsultan,  dan teknologi dari negeri bunga sakura. Jika dihitung-hitung, proyek itu tidak kompetitif, karena diduga kemahalan.

Itu sebabnya, Jokowi memilih menegosiasi uang proyek MRT tersebut agar anggarannya lebih kecil.  ika negosiasi gagal dan proyek pun batal, Pemprov DKI tak akan menanggung rugi. Masih bisa mencari bantuan dari pihak lain yang tak memberikan banyak persyaratan. Gubernur Jokowi termasuk orang yang tak mempan didikte. Awalnya dia kesal, karena JICA mengolor-olor hasil pemenang tender proyek yang total senilai 12 miliar yen atau setara dengan Rp 15 triliun.

Sebetulnya, Pemprov DKI Jakarta bisa memobilisasi dana dalam negeri untuk menggarap proyek tersebut, tanpa harus tergantung dengan pinjaman asing yang memberatkan dan cenderung memeras. Misalnya lewat penjualan surat utang atau obligasi. Banyak  dana segar dalam negeri yang selama ini hanya parkir di bank-bank, baik dalam bentuk  simpanan, obligasi, deposito, maupun saham, dan reksadana.  Tentunya membeli obligasi untuk proyek-proyek yang dibiayani negara lebih aman dan terhormat, dari pada bermain valas (valuta asing).

Tapi, mengapa kini banyak pejabat memilih bantuan asing untuk membiayai proyek-proyek tersebut APBN atau APBD atau lebih senang memuluskan proyek impor dari pada memobilisasi produk ekspor?

Jawabnya adalah rente. Mereka mengejar rente atau selisih harga. Itu sebabnya, negeri Indonesia juga diserbu negeri rente. Nilai ekspor kita lebih kecil dari pada impornya. Padahal, segala macam barang kebutuhan tersedia di Tanah Air. Tapi mengapa  orang harus impor barang yang sama, toh kualitas produk lokal kita belum tentu lebih jelek dari produk asing.    ( )