11 K/L Serapan Anggaranya Tak Maksimal

Dibawah 80%

11 K/L Serapan Anggaranya Tak Maksimal

Jakarta---Kementerian Keuangan menegaskan ada sekitar 11 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang penyerapan anggarannya berada di bawah 80%. Di antara 11 kementerian tersebut, yang paling rendah adalah Kementerian BUMN. "Ada beberapa Kementerian dan Lembaga yang penyerapan di bawah 80% untuk tahun anggaran 2010," kata Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto kepada wartawan di Jakarta, (15/6).

Berbeda dengan Kementerian Keuangan sendiri, kata Agus, justru penyerapan anggarannya dinilai cukup tinggi. Sehingga bisa dikatakan cukup sukses. "Sementara untuk Kementerian Keuangan justru penyerapan anggarannya mencapai 84,4%n," tambahnya.

Selain Kementrian Keuangan, kata Agus, ada sekitar 6 kementrian/lembaga yang penyerapan anggaran melebihi 90%. Diantaranya, Polri dengan penyerapan 98%, Kementerian Lingkungan Hidup 95,7%, Menristek 95,6%, Pemuda dan Olahraga 96,5%, Kementerian Daerah Tertinggal 98,6%, Kementerian Kesehatan 94,3%.

Sementara 11 kementrian yang berada di bawah 80%, antara lain, MPR dengan penyerapan 78,8%, DPR 76%, MA sekitar 74,7%, Kementerian Luar Negeri 67,4%, Kementerian ESDM 69,3%, Kementerian BUMN hanya mencapai 55,8%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) 64,8%, PPN/Bappenas 67,4%, Badan Pertanahan Nasional 77,8%, Kementerian Kominfo 76,1%, Lembaga Ketahanan Nasional 66,1%.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristiawan mengatakan terdapat kekurangan anggaran Rp208,71 miliar pada pagu indikatif 2012. Kekurangan tersebut diperlukan untuk belanja gaji pegawai. "Kekurangan pagu adalah untuk belanja gaji pegawai," jelasnya.

Hendar menjelaskan terdapat pergeseran kebutuhan antarprogram BPK. "Pergeseran ini terjadi karena terdapat penyesuaian kebutuhan dari program-program di BPK," tuturnya.

Sebelumnya, pagu indikatif 2012 diterapkan sebesar Rp2,814 triliun. Namun setelah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, diputuskan pagu indikatif BPK 2012 hanya sebesar Rp2,811 triliun. "Ini karena BPK memutuskan untuk tidak menggunakan alokasi anggaran Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dalam pagu indikatif sebesar Rp2,852 miliar," ujar dia.

Selain itu, ada kesepakatan penambahan pagu indikatif dalam belanja operasional dari sebelumnya Rp264,468 miliar menjadi Rp300,8 miliar. "Ketiga pihak (BPK, Kemenkeu, Bappenas), telah menyepakati perubahan pada target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan rencana strategis BPK 2011 sampai 2015," jelasnya.

Dengan demikian, pagu indikatif BPK 2012 adalah Rp2,811 triliun ditambah dengan belanja gaji pegawai Rp208,71 miliar. Dengan kata lain, kebutuhan anggaran yang diajukan oleh BPK adalah Rp3,02 triliun. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…

Tak Kenal Lelah Melawan Kampanye Hitam

Entah sampai kapan kampanye hitam yang dilontarkan sejumlah negara barat terhadap minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia dilontarkan akan berakhir,…

Gubernur Banten Evaluasi Serapan APBD 2018

Gubernur Banten Evaluasi Serapan APBD 2018 NERACA Serang - Gubernur Banten, Wahidin Halim melakukan evaluasi serapan anggaran 2018, baik realisasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…