Anggaran kurikulum 2013 cukup tinggi. Pasalnya, kurikulum yang menekankan aspek olah pikir (kognitif), olah hati yang membentuk pribadi jujur, olah rasa menanamkan kepedulian dan olahraga membentuk fisik yang tangguh itu telah menghabiskan anggaran hingga Rp2,94 triliun. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan untuk mengantisipasi ketinggalan, mempercepat ketinggalan pelajaran serta menunjang pendidikan nasional ke arah yang lebih baik yang juga menjadi tujuan nasional.

Namun dalam perjalanannya, kurikulum 2013 yang masih dalam bentuk dokumen rancangan (draft) itu tak jarang menerima penolakan dari beberapa pihak. Seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang mengusulkan peluncuran Kurikulum 2013 untuk ditunda karena dinilai belum ada kesesuaian dan kesiapan pengajar.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti dalam Seminar Penguatan Empat Pilar Kebangsaan di Dunia Pendidikan yang bertajuk \"Mengukuhkan Pendidikan Kewargaan bagi Kokohnya Nilai-Nilai Kebangsaan\" di Jakarta mengatakan bahwa dirinya menolak penerapan Kurikulum 2013 karena ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi inti yang tidak dipaparkan secara jelas.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMA 13 tersebut menilai sejumlah kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013 tidak terintegrasi, sehingga tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai.

\"Saya menolak kurikulum ini karena isinya tidak menggambarkan niat untuk membangun pendidikan kita,\" katanya

Oleh karena itu, lanjut Retno, Kurikulum 2013 jangan terlalu terburu-buru diterapkan. Dirinya mengusulkan agar sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan, pemerintah melaksanakan uji coba terlebih dahulu kira-kira selama dua tahun. Seperti di negara Singapura dan Inggris yang mengadakan uji coba untuk mengetahui kekurangannya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak mengada-ada dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan, namun berangkat dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan nasional dan era globalisasi. Meski demikian, kata Yudhoyono, perubahan kurikulum oleh pemerintah juga harus memiliki urgensi dan tujuan yang tepat dan benar. Dia juga meminta pandangan masyarakat, kalangan legislatif dan praktisi pendidikan mesti diperhatikan.

Tidak Serentak

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan bahwa kurikulum baru belum akan diterapkan secara serentak, namun hanya di beberapa sekolah pilihan atau yang ditentukan. Setiap jenjang sekolah akan dipilih secara bertahap untuk penerapan kurikulum baru, yakni kelas I dan IV untuk SD, kemudian SMP dan SMA masing-masing akan diterapkan untuk siswa kelas I.

Berkaitan dengan pemilihan sekolah untuk penerapan kurikulum baru, Nuh mengatakan akan dilakukan secara distributif berdasarkan beberapa indikator, di antaranya akreditasi yang diraih oleh sekolah. Mulai sekolah dengan akreditasi A sampai yang belum terakreditasi. Penerapan kurikulum baru secara bertahap, mulai sekolah terakreditasi A hingga belum terakreditasi ini dimaksudkan agar kelemahan-kelemahan yang ditemukan bisa segera diatasi karena masih dalam fase awal implementasi.