Kepercayaan dunia yang telah mempercayakan Indonesia sebagai penyelenggaran pertemuan World Economic Forum Asia Timur ke-20 baru-baru ini, merupakan bukti konkret prospek ekonomi negeri kian cemerlang di masa depan.

Ini wujud globalisasi dalam bentuk baru (the new globalism) yang memang memerlukan kerja sama tripartit (negara-masyarakat-bisnis) yang erat. Keuntungan bagi Indonesia sebagai penyelenggara pertemuan WEF memang cukup nyata. Indonesia diperhitungkan karena memiliki prospek ekonomi yang bagus. Peluang investasi sangat menjanjikan dan diproyeksikan memasuki level investment grade pada akhir tahun ini.

Tidak hanya itu. Indonesia juga merupakan negara anggota G- 20, yang semakin berperan dalam konteks ekonomi politik global. Negeri ini juga diperhitungkan karena mengalami transformasi daya saing cukup bagus, mengalami lonjakan daya saing dari peringkat ke-54 pada 2010 menjadi posisi ke-44 pada 2011, atau naik 10 tingkat, sehingga Indonesia masuk dalam kategori peningkatan daya saing paling progresif.

Namun di sisi lain, kita merasa prihatin dengan masalah korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) memaparkan korupsi di negeri ini  justeru sekarang meluas di berbagai sektor.

Di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 13 negara. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia di peringkat ke-47 dari 66 negara.

Secara global, untuk negara yang relatif bersih dari korupsi, peringkat pertama Selandia Baru, yang diikuti Swedia, Singapura, Norwegia, Jepang, Belanda, Hong Kong, Austria, Australia,dan Estonia. Adapun negara yang menempati peringkat tinggi korup adalah Kamboja, kemudian Pakistan, Kamerun, Kirgistan, Liberia, dan Kenya.

Menurut indeks WJP, korupsi hanya salah satu faktor selain masalah pembatasan kekuasaan pemerintah, hukum dan keamanan, hak asasi, keterbukaan pemerintah, penegakan aturan, akses peradilan sipil, efektivitas peradilan kriminal, dan keadilan informal. Indeks WJP dibuat dengan menyebar kuesioner 2.000 pakar dan 66.000 individu di berbagai negara.

Beberapa indikator tersebut di antaranya pemberantasan korupsi yang mandul di lingkaran penguasa, ditambah lagi penyimpangan penyelenggaraan anggaran negara, lalu tindak pidana korupsi di kementerian, komitmen politik pemerintah yang rendah untuk memberantas korupsi, dan berbagai kasus suap yang ada di pengadilan.

Ini tentu tantangan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sejatinya perlu terus bekerja keras membuat desain pencegahan dan pengungkapan yang lebih komprehensif, agar kasus-kasus korupsi di Indonesia dapat dideteksi sedini mungkin, dan secepatnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cepat di tengah tingginya indeks korupsi internasional tersebut.

Bukan sesuatu yang mustahil jika pendapatan per kapita bisa tembus US$4.000 pada 10 tahun ke depan, tentu dengan prasyarat pemerintah harus serius membenahi rantai birokrasi yang sudah tercemar praktik korupsi yang akut. Karena bagaimanapun,  peningkatan daya saing, kinerja perekonomian Indonesia menjadi tidak berguna jika para mafia koruptor terus membelenggu negeri ini sepanjang waktu.

Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah, serta antardepartemen teknis juga perlu ditingkatkan. Perilaku pemburu rente (rent seeking behavior) oleh partai politik dalam tender-tender pembangunan properti dan infrastruktur harus dihentikan. Jika tidak, kita akan terperangkap sebagai negara menengah yang potensial, tetapi tidak pernah melaju lebih tinggi lagi.