Korupsi Hadang Indonesia di Forum Global

Kepercayaan dunia yang telah mempercayakan Indonesia sebagai penyelenggaran pertemuan World Economic Forum Asia Timur ke-20 baru-baru ini, merupakan bukti konkret prospek ekonomi negeri kian cemerlang di masa depan.

Ini wujud globalisasi dalam bentuk baru (the new globalism) yang memang memerlukan kerja sama tripartit (negara-masyarakat-bisnis) yang erat. Keuntungan bagi Indonesia sebagai penyelenggara pertemuan WEF memang cukup nyata. Indonesia diperhitungkan karena memiliki prospek ekonomi yang bagus. Peluang investasi sangat menjanjikan dan diproyeksikan memasuki level investment grade pada akhir tahun ini.

Tidak hanya itu. Indonesia juga merupakan negara anggota G- 20, yang semakin berperan dalam konteks ekonomi politik global. Negeri ini juga diperhitungkan karena mengalami transformasi daya saing cukup bagus, mengalami lonjakan daya saing dari peringkat ke-54 pada 2010 menjadi posisi ke-44 pada 2011, atau naik 10 tingkat, sehingga Indonesia masuk dalam kategori peningkatan daya saing paling progresif.

Namun di sisi lain, kita merasa prihatin dengan masalah korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) memaparkan korupsi di negeri ini justeru sekarang meluas di berbagai sektor.

Di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 13 negara. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia di peringkat ke-47 dari 66 negara.

Secara global, untuk negara yang relatif bersih dari korupsi, peringkat pertama Selandia Baru, yang diikuti Swedia, Singapura, Norwegia, Jepang, Belanda, Hong Kong, Austria, Australia,dan Estonia. Adapun negara yang menempati peringkat tinggi korup adalah Kamboja, kemudian Pakistan, Kamerun, Kirgistan, Liberia, dan Kenya.

Menurut indeks WJP, korupsi hanya salah satu faktor selain masalah pembatasan kekuasaan pemerintah, hukum dan keamanan, hak asasi, keterbukaan pemerintah, penegakan aturan, akses peradilan sipil, efektivitas peradilan kriminal, dan keadilan informal. Indeks WJP dibuat dengan menyebar kuesioner 2.000 pakar dan 66.000 individu di berbagai negara.

Beberapa indikator tersebut di antaranya pemberantasan korupsi yang mandul di lingkaran penguasa, ditambah lagi penyimpangan penyelenggaraan anggaran negara, lalu tindak pidana korupsi di kementerian, komitmen politik pemerintah yang rendah untuk memberantas korupsi, dan berbagai kasus suap yang ada di pengadilan.

Ini tentu tantangan buat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sejatinya perlu terus bekerja keras membuat desain pencegahan dan pengungkapan yang lebih komprehensif, agar kasus-kasus korupsi di Indonesia dapat dideteksi sedini mungkin, dan secepatnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cepat di tengah tingginya indeks korupsi internasional tersebut.

Bukan sesuatu yang mustahil jika pendapatan per kapita bisa tembus US$4.000 pada 10 tahun ke depan, tentu dengan prasyarat pemerintah harus serius membenahi rantai birokrasi yang sudah tercemar praktik korupsi yang akut. Karena bagaimanapun, peningkatan daya saing, kinerja perekonomian Indonesia menjadi tidak berguna jika para mafia koruptor terus membelenggu negeri ini sepanjang waktu.

Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah, serta antardepartemen teknis juga perlu ditingkatkan. Perilaku pemburu rente (rent seeking behavior) oleh partai politik dalam tender-tender pembangunan properti dan infrastruktur harus dihentikan. Jika tidak, kita akan terperangkap sebagai negara menengah yang potensial, tetapi tidak pernah melaju lebih tinggi lagi.

BERITA TERKAIT

KPK-KY Tingkatkan Kerja Sama Cegah Korupsi Hakim

KPK-KY Tingkatkan Kerja Sama Cegah Korupsi Hakim NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) meningkatkan kerja…

Menteri LHK: Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga

Menteri LHK: Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Lingkungan Makin Terjaga NERACA Jakarta - Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) resmi memiliki 51…

Ketua MPR RI - Indonesia Kuat Jika Bangsanya Bersatu

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI Indonesia Kuat Jika Bangsanya Bersatu Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan negara Indonesia…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Berebut Tahta Nomor Dua

  Oleh: Stanislaus Riyanta, Kandidat Doktor Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi UI Menuju pelaksanaan Pilpres 2019, koalisi yang sudah mengkristal…

Ganjil-Genap sebagai Warisan Asian Games 2018

  Oleh :  Bayu Herlambang, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia   Sebagai dampak perhelatan Asian Games 2018 kebijakan…

Ikhtiar Melihat Indonesia-Tiongkok Secara Benar

Oleh: Edy M Yakub Melihat dan mendengar adalah dua kata yang berbeda dan perbedaan keduanya juga mengandung makna yang sangat…