Program unggulan Jokowi banyak dikritisi berbagai pihak. Mereka menilai penggunaan KJS membuat pelayanan dokter tidak maksimal, dan menelantarkan pasien.

NERACA

Ya, diluncurkan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) oleh Gubernur DKI Joko Widodo, beberapa waktu lalu dinilai belum maksimal. Ini bisa dilihat banyak pasien KJS yang masih belum ditangani dengan cepat terlalu banyak prosedur yang harus dilewatkan di Rumah Sakit.

Menurut Ketua Bidang pemberdayaan perempuan dan anak Jaringan Swadaya Warga Jakarta Raya (Jawara) Fatonah Suwandi, di beberapa kasus, ada pasien yang disandera oleh penyedia jasa medis dengan alasan biaya pengobatan belum terbayar.

Fatonah mencontohkan,  seorang  warga Jalan Utan Kayu Manis 1 Rt 012/01 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Matraman,  Sumarni, tidak mendapat layanan maksimal untuk kesehatan. Dia telah mengidap tumor selama 10 tahun dan belum mendapat layanan kesehatan,  sehingga perlu adanya wadah untuk menjembatani.

\"Fenomena memprihatinkan lainnya adalah  penolakan beberapa rumah sakit terhadap penggunaan kartu jaminan kesehatan seperti KJS, hal itu cukup memberikan bukti kepada masyarakat tentang pengabaian hak-hak dasar masyarakat dibidang kesehatan,\" kata Fatonah.

Padahal, kata Fatonah, berdasarkan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. \"Hak ini juga melekat atau dimiliki oleh warga yang berada dalam kondisi kekurangan (miskin),” tuturnya.

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, Kata Fatonah lagi, merupakan bagian kontrak politik antara negara dengan rakyat dan juga moral inspiration bagi para decision maker di daerah dalam membuat kebijakan publik dibidang kesehatan terutama di provinsi DKI Jakarta. \"Disadari atau tidak pelayanan kesehatan tidak sekedar bermakna sosial namun mengarah pada usaha komersialisasi,\" kata Fatonah.

Sedangkan Gubernur DKI Joko Widodo mengakui program Kartu Jakarta Sehat masih belum maksimal. Menurutnya, hal itu disebabkan melonjaknya pasien yang tidak disertai fasilitas yang memadai di rumah sakit. Salah satunya adalah tenaga medis untuk menangani pasien yang sakit. Untuk itu ia mengimbau agar masyarakat tetap bersabar. Ia berjanji bakal terus mengoptimalkan program ini.

\"Kita juga tidak menutup mata bahwa dokter dan tenaga perawat sangat kewalahan dengan diberlakukannya program ini. Jadi kami juga tidak ingin ada yang menyalahkan dokter. Karena mereka juga sudah bekerja mati-matian. Yang tadinya hanya menangani 10 orang pasien, sekarang melonjak menjadi 20. Yang tadinya menangani pasien 100, sekarang menjadi 200. Sudah capek seperti itu, tapi masih disemprot (diomeli-red). Kan sedih mereka,\" ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat serta praktisi kesehatan terkait program Kartu Jakarta Sehat. Dalam rapat itu, muncul berbagai keluhan warga soal pelayanan rumah sakit yang lambat. Ruangan rawat yang selalu penuh juga menjadi sasaran keluhan warga.

Permasalahan Dana

Sama seperti Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga mengakui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Penolakan pasien pemegang KJS oleh pihak rumah sakit tidak bisa dipungkiri karena APBD 2013 belum bisa dipakai.

Ahok  menambahkan, belum maksimalnya KJS cenderung pada persoalan anggaran dan belum ditunjuknya askes sebagai operator asuransi kesehatan. \"Jadi itu yang membuat kita masih pakai model lama,\" ungkapnya.

Menurutnya, adanya tunggakan utang Pemprov DKI kepada rumah sakit selama November - Desember 2012 sebesar Rp300 miliar bukan jadi alasan pemegang KJS ditolak rumah sakit, tapi karena disebabkan KJS-nya belum berjalan penuh. Tapi dia manyatakan Pemprov harus segera menurut hutang dengan anggaran APBD 2013.

Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut Pemprov menganggarkan Rp1,5 triliun dengan rincian Rp300 miliar untuk bayar hutang rumah sakit dan Rp1,2 triliun untuk menjalankan KJS.

\"Ya memang kita masih ada hutang di bulan November - Desember belum dibayarkan karena anggaran 2012 tidak cukup untuk Jamkesda,\" imbuhnya.

Kronologi kekurangan anggaran Jamkesda 2012 disebabkan ada perhitungan yang meleset. Dimana alokasi per orang per bulan Rp50.000 ditujukan untuk 1,2 juta jiwa. Ternyata realisasi di lapangan yang menggunakan layanan ini mencapai 4,7 juta jiwa sehingga ketika tutup buku hutang Rp300 miliar.

Adapun untuk KJS akan dimulai dengan besaran premi kesehatan Rp23.000 per orang per bulan ditambah Jamkesmas yang diputuskan Kementerian Keuangan Rp15.600 per orang per bulan. Sayangnya, sejauh ini sistemnya belum berjalan sehingga masih meraba-raba untuk melihat kekurangan sebagai bahan evaluasi.

Selain itu, Ahok juga menggarisbawahi soal kekurangan adalah sumber daya manusianya. Yakni kurangnya tenaga dokter, upah dokter yang masih terlalu rendah dan kompetensi dokter akan menjadi evaluasi Pemprov. Nah, untuk itu, pihaknya akan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui program dokter spesialis mau turun ke bawah.