Kadin Jatim: APBS Harus Aman dari Pipa Gas

NERACA

Surabaya- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur kembali mendesak proyek pemindahan pipa gas bawah laut di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) segera dilakukan agar rute tersebut aman bagi lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar.Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Jatim, Dedy Suhajadi, mengemukakan bahwa secara prinsip pemindahan dan pemendaman pipa gas yang kini dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHW-WMO) sudah lama ditunggu pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.


\"APBS harus aman bagi lalu lintas pelayaran yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Perak tanpa ada hambatan yang membahayakan. Prinsip itu mesti dijadikan referensi dasar bagi proyek pemindahan jalur pipa gas di APBS bagi kontraktor yang akan mengerjakan,\" katanya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/4).Menurut Dedy, sejak setahun lalu, pemerintah sebenarnya telah menyetujui pemindahan pipa gas milik eks Kodeco yang memotong di dua lokasi APBS.


\"Proses pemindahan yang sudah disepakati sejak setahun lalu harusnya ditaati, namun pemindahan itu juga jangan sampai menimbulkan masalah baru,\" tambahnya. SementaraWakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nelson Sembiring, menambahkan masalah pemindahan pipa gas bawah laut di APBS jangan sampai terulang kembali, seperti saat blok migas WMO masih dikelola Kodeco.


\"Kadin Jatim protes keras soal penanganan pipa gas bawah laut itu, karena hingga kini penanganannya tidak jelas,\" katanya.Menurut Nelson, proyek pemindahan pipa gas jalur baru dari blok WMO yang berjarak sekitar 23 kilometer itu harus berada pada posisi aman dari proyek revitalisasi APBS yang akan dikerjakan Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia III.


Proyek revitalisasi itu akan melebarkan alur lalu lintas pelayaran di APBS, dari 100 meter menjadi 200 meter, dan juga dilakukan pendalaman alur menjadi 14,5 meter sehingga kapal-kapal besar bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Perak.\"Akan tetapi, revitalisasi APBS tidak bisa dilakukan selama pipa gas itu belum dipindahkan. Potensial kerugian dari pelayaran dan bongkar muat barang, jika pemindahan pipa tidak segera dilakukan mencapai Rp1,7 triliun per tahun,\" tambahnya.

Sedangkan Direktur Utama PT Pelabuhan Jawa Timur Satu (PJTS), Lukman Ladjoni, mengemukakan pemindahan pipa gas itu dan revitalisasi APBS menjadi salah satu instrumen pendukung perekonomian Jatim untuk menghadapi perdagangan bebas Asia pada 2015 mendatang.\"Sekarang ini, kapal-kapal barang berbobot hingga 50 ribu DWT tidak bisa masuk Tanjung Perak dan harus bongkar di Singapura. Padahal, pelabuhan ini merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi Jatim,\" tukas Lukman. [ardi]

BERITA TERKAIT

BEI Bakal Buka 10 Galeri Investasi di Jatim

Bidik investor potensial dari kalangan generasi milenial, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Surabaya tahun ini berencana membuka 10…

BSM Targetkan Fee Based Hingga 50% dari Asuransi

  NERACA   Jakarta - PT Bank Syariah Mandiri menargetkan pertumbuhan pendapatan komisi (Fee Based Income) sebesar 25-50 persen dari…

ICW: Tarik Bambang Soesatyo Dari Ketua DPR

ICW: Tarik Bambang Soesatyo Dari Ketua DPR NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan Diminta Jujur Ungkap Data Pangan

      NERACA   Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian jujur soal data…

Ekonomi 2018 Diprediksi Mampu Tumbuh Minimal 5,1%

      NERACA   Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai…

Indonesia Masih Membutuhkan Banyak Kapal - Taiwan International Boat Show 2018

    NERACA   Jakarta – Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, nyatanya masih membutuhkan banyak kapal dalam rangka aksesibilitas…