Kadin Jatim: APBS Harus Aman dari Pipa Gas

NERACA

Surabaya- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur kembali mendesak proyek pemindahan pipa gas bawah laut di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) segera dilakukan agar rute tersebut aman bagi lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar.Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Jatim, Dedy Suhajadi, mengemukakan bahwa secara prinsip pemindahan dan pemendaman pipa gas yang kini dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHW-WMO) sudah lama ditunggu pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.


\"APBS harus aman bagi lalu lintas pelayaran yang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Perak tanpa ada hambatan yang membahayakan. Prinsip itu mesti dijadikan referensi dasar bagi proyek pemindahan jalur pipa gas di APBS bagi kontraktor yang akan mengerjakan,\" katanya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/4).Menurut Dedy, sejak setahun lalu, pemerintah sebenarnya telah menyetujui pemindahan pipa gas milik eks Kodeco yang memotong di dua lokasi APBS.


\"Proses pemindahan yang sudah disepakati sejak setahun lalu harusnya ditaati, namun pemindahan itu juga jangan sampai menimbulkan masalah baru,\" tambahnya. SementaraWakil Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nelson Sembiring, menambahkan masalah pemindahan pipa gas bawah laut di APBS jangan sampai terulang kembali, seperti saat blok migas WMO masih dikelola Kodeco.


\"Kadin Jatim protes keras soal penanganan pipa gas bawah laut itu, karena hingga kini penanganannya tidak jelas,\" katanya.Menurut Nelson, proyek pemindahan pipa gas jalur baru dari blok WMO yang berjarak sekitar 23 kilometer itu harus berada pada posisi aman dari proyek revitalisasi APBS yang akan dikerjakan Kementerian Perhubungan dan PT Pelabuhan Indonesia III.


Proyek revitalisasi itu akan melebarkan alur lalu lintas pelayaran di APBS, dari 100 meter menjadi 200 meter, dan juga dilakukan pendalaman alur menjadi 14,5 meter sehingga kapal-kapal besar bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Perak.\"Akan tetapi, revitalisasi APBS tidak bisa dilakukan selama pipa gas itu belum dipindahkan. Potensial kerugian dari pelayaran dan bongkar muat barang, jika pemindahan pipa tidak segera dilakukan mencapai Rp1,7 triliun per tahun,\" tambahnya.

Sedangkan Direktur Utama PT Pelabuhan Jawa Timur Satu (PJTS), Lukman Ladjoni, mengemukakan pemindahan pipa gas itu dan revitalisasi APBS menjadi salah satu instrumen pendukung perekonomian Jatim untuk menghadapi perdagangan bebas Asia pada 2015 mendatang.\"Sekarang ini, kapal-kapal barang berbobot hingga 50 ribu DWT tidak bisa masuk Tanjung Perak dan harus bongkar di Singapura. Padahal, pelabuhan ini merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi Jatim,\" tukas Lukman. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kota Pintar Harus Berikan Layanan Cepat, Akurat dan Murah

    NERACA   Tangerang - Program "smart city" atau kota pintar yang sedang didorong pemerintah untuk dapat diterapkan di…

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

Layak Dipertahankan, Otoritas BPTJ Harus Lebih Diperkuat

Jakarta, Sejak dibentuk pada Tahun 2015 lalu, keberadaan Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dinilai mampu menata dan mengelola transportasi kawasan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…