Pintu gerbang ASEAN Economic Community (AEC) akan segera dibuka pada 2015 mendatang. Mulai tahun tersebut, seluruh produk barang dan jasa akan bebas keluar masuk dari dan ke seluruh negara anggota ASEAN. Secara substansi, AEC atau kerap diterjemahkan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN ini adalah liberalisasi perdagangan regional dalam bentuk yang paling nyata.

Celakanya, rentetan kesepakatan perdagangan bebas yang telah Indonesia ikuti, sebut saja ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan China-ASEAN Free Trade Area), nyata-nyata telah merugikan bangsa ini. Merugikan, karena produk luar, khususnya dari Negeri Tirai Bambu, membanjiri pasar lokal. Produk teknologi tinggi sekelas gadget, produk pangan misalnya bawang putih, hingga produk seremeh jarum pentul di pasar Indonesia semuanya kini berlabel Made In China.

Ketidaksiapan negara anggota ASEAN untuk menyambut AEC sama artinya dengan menjatuhkan ekonomi ke jurang keterpurukan. Dikatakan demikian karena kegagalan masuk ke pasar bebas di kawasan ini hanya akan menjadikan negara bersangkutan sebagai bulan-bulanan perdagangan bebas. Artinya, negara tersebut hanya akan jadi pasar produk negara tetangganya. Ibarat menu makanan, minimnya daya saing ekonomi negara terkait akan begitu nikmat disantap oleh negara sebelah.

Indonesia, suatu negeri yang terbelit sejuta persoalan, saat ini berada tepat di depan pintu gerbang AEC. Lantaran tepat di depan gerbang, menjauh dari AEC sama sulitnya dengan mencari jarum jatuh di tengah samudera. Toh, dengan sadar, bahkan dengan kesadaran paling tinggi, negeri ini telah menandatangani pakta penyatuan masyarakat ASEAN secara ekonomi tersebut.

Siapkah Indonesia menyambut AEC? Jawabannya tegas : belum. Bahkan boleh jadi lebih dari sekedar belum siap dan tak percaya diri, namun juga gugup menghadapi keniscayaan tersebut.

Kendati pemerintah meyakini kesiapan Indonesia telah mencapai 81%, karena telah melaksanakan 290 langkah dari 358 langkah menuju AEC 2015, tetapi angka tersebut sepertinya hanya isapan jempol. Sektor industri, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengaku belum siap. Sektor kesehatan sama gugupnya dengan industri keuangan (bank dan non bank) dan industri pertanian. Demikian pula dengan bidang lain yang sama-sama mengaku tak siap sambut AEC.

Biaya logistik yang terlampau mahal serta buruknya infrastruktur menjadi dua di antara sekian banyak biang keladi kegugupan para pelaku ekonomi nasional menghadapi AEC. Kedua faktor itu membuat daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara kompetitor di kawasan ASEAN. Di Indonesia biaya logistik saat ini rata-rata masih 16% dari total biaya produksi. Sedangkan normalnya maksimal hanya 9%.

Sejatinya, buat Indonesia, AEC 2015 bisa menjadi malapetaka sekaligus peluang. Dari total populasi penduduk ASEAN sebanyak 600 juta, penduduk di Indonesia mencapai 250 juta. Kalau ketidaksiapan itu lambat dimusnahkan, Indonesia hanya akan menjadi pasar produk asing, hanya akan menjadi penonton kompetisi ekonomi antar negara ASEAN saja. Kalau itu terjadi, sungguh ironi dan menyedihkan.