BI: Belum Diatur Tapi Wajib Lapor - Beli Saham Bank via Pasar Modal

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Effendi Siregar, mengatakan apabila investor asing, baik berbentuk lembaga keuangan bank, nonbank, non lembaga keuangan, maupun perseorangan, yang ingin memiliki saham bank lokal di atas 40% pasti sepengetahuan bank sentral. Hal itu lantaran bank yang mau diakuisisi wajib melaporkan ke BI jika terjadi perubahan kepemilikan saham.

\"Kalau suatu bank sudah go public, ya, (pembelian sahamnya) tentu lewat pasar modal. Namun, mereka harus melapor ke BI jika ada perubahan kepemilikan saham. Lalu proporsi saham yang dibeli juga harus menyesuaikan dengan PBI (Peraturan Bank Indonesia No 14/8/PBI/2012),\" kata Mulya kepada Neraca, Rabu (3/4).

Lebih lanjut dia mengakui kalau BI memang belum akan mengatur pembelian saham melewati pasar modal. Akan tetapi, lanjut Mulya, mau melewati jalur manapun pembelian saham bank, proporsi kepemilikan sahamnya wajib mematuhi PBI.

\"Kalau yang mengatur pasar modal kan OJK (dahulu Bapepam-LK). Walau begitu, bank tetap harus melapor ke BI karena sekarang sudah diterapkan asas transparansi. Selain (melapor) ke BI juga harus diumumkan ke publik,\" terangnya. Kemudian, pemegang saham pengendali asing tersebut harus memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia.

Terlebih jika dikaitkan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas. \"Ya, itu memang karena peringkat keuangan (financing grade) kita masih rendah. Kita masih kekurangan dana untuk membangun sesuai dengan MP3EI yang sudah dicanangkan,\" kata Mulya, menambahkan.

Dalam PBI No 14/8/PBI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umumtercantum batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham yakni 40% dari modal bank untuk pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Kemudian, 30% dari modal bank untuk pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan serta 20% dari modal bank untuk pemegang saham perorangan pada bank umum konvensional. Sementara batas maksimum kepemilikan saham untuk kategori pemegang saham perorangan pada bank umum syariah sebesar 25% dari modal bank.

Sebagaimana diketahui, penguasaan saham oleh asing di perbankan nasional sepertinya sudah masuk tahap yang “tidak terkendali”. Bayangkan, tanpa kita sadari, asing sudah mampu menguasai aset perbankan nasional di atas 50%. Bahkan kini, Bank Indonesia (BI) diminta untuk mengawasi dan bertindak tegas terhadap upaya pencaplokan investor asing terhadap bank nasional melalui pembelian saham di pasar modal.

Menurut data lembaga analisis, KataData, menyebutkan bahwa sejumlah bank nasional, mayoritas kepemilikan sahamnya sudah dipegang asing, seperti PT Bank International Indonesia Tbk 97,5% sahamnya dimiliki Maybank, bank terbesar dari Malaysia. Bank Niaga yang kini menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk 97,9% sahamnya di miliki CIMB Group, bank terbesar kedua dari Malaysia.

Selain itu, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk yang 98,94% sahamnya dimiliki HSBC Holdings Plc, bank terbesar ketiga dunia yang bermarkas di London, Inggris. Bank NISP yang kini menjadi Bank OCBC NISP 85,06% sahamnya dimiliki OCBC Bank, bank terbesar kedua dari Singapura. Bank Swadesi yang kini beralih nama menjadi PT Bank of India Indonesia Tbk, 76% sahamnya dimiliki Bank of India.

Standard Chartered Bank, menguasai 44,5% saham PT Bank Permata Tbk, United Overseas Bank, bank terbesar ketiga di Singapura, menguasai 98,99% saham Bank UOB Indonesia (sebelumnya UOB Buana), Qatar National Bank (QNB) Group, bank terbesar di Timur Tengah ini menguasai 69,59% saham Bank QNB Kesawan (dahulu Bank Kesawan). [ria/ardi]

Related posts