NERACA

Jakarta – Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) yang juga peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Henry Saragih memberikan beberapa solusi untuk mengurangi berbagai masalah pertanian. “Intinya adalah menghadirkan kembali fungsi negara sebagai pelindung rakyat,” kata Henry di Jakarta, Rabu (3/4).

Pertama adalah meningkatkan produksi, produktivitas, dan efisiensi usahatani dan tataniaga komoditas pangan di hulu. Untuk pangan tropis berbasis sumberdaya lokal, tak ada alasan untuk tidak swasembada. Kebijakan ini harus ditopang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem informasi harga, pasar dan teknologi.

“Untuk menopang itu semua maka pemerintah tidak boleh lagi menunda-nunda untuk melaksanakan pembaruan agraria, karena tanah harus didistribusikan kepada petani Indonesia yang mayoritas sebagai petani gurem. Demikian juga perlu didukung dengan alokasi anggaran memadai,” jelas Henry.

Obat kedua adalah mengoreksi ulang liberalisasi yang kebablasan. Adalah tindakah gegabah agresif mengintegrasikan perekonomian dan pasar domestik dengan perekonomian dan pasar global dan regional tanpa banyak berbuat mengintegrasikan perekonomian nasional.

“Pemerintah abai membangun jaring-jaring pengaman pasar. Rakyat, terutama petani, dibiarkan berjibaku cari selamat sendiri-sendiri. Hasilnya, banjir pangan impor. Ironisnya, barang-barang yang terdesak di pasar domestik adalah hasil produksi dari industri yang sejatinya kita punya potensi keunggulan komparatif, seperti mebel kayu dan rotan, hasil perikanan, pertanian dan hortikultura, hutan, industri makanan dan minuman,” kata Henry.

Menurut dia, tersedia dua jalan untuk mengakhiri masalah ini, yaitu mengkaji ulang keterlibatan Indonesia sebagai anggota WTO, berbagai perjanjian perdagangan bebas yang sudah ditandatangani Indonesia termasuk ASEAN Charter, dan memperbaiki daya saing ekonomi nasional.

Ketiga adalah dengan mengembalikan fungsi negara sebagai stabilisastor harga pangan strategis. “Caranya, merevitalisasi Bulog dengan memperluas kapasitasnya. Bulog tidak hanya mengurus beras, tetapi juga diserahi mengurus sejumlah komoditas penting lain disertasi instrumen stabilisasi yang lengkap, seperti cadangan, harga atas dan harga bawah, pengaturan waktu dan kuota impor, dan anggaran yang memadai,” kata Henry.

Impor komoditas pangan pokok yang semula diserahkan swasta, lanjut Henry, bisa dikembalikan sebagian atau seluruhnya pada Bulog. Ini akan mengeliminasi kuasa swasta dalam kontrol harga dan mereduksi praktik rente politik.

Harus diakui, saat ini tata niaga sejumlah komoditas masih jauh dari sempurna. Pada kedelai misalnya, PT Gerbang Cahaya Utama menguasai pangsa impor 47% dan PT Cargill Indonesia menguasai 27,6%, sehingga keduanya menguasai pangsa impor hampir 75%. Dengan penguasaan pasar impor sebesar itu, importir berpeluang mengontrol harga.

Dalam gula, penguasanya hanya 7-8 perusahaan, yang sering disebut Seven Samurai. Pada terigu, rasio konsentrasi (concentration ratio/CR) 4 industri terigu mencapai 76,2%. Kuasa swasta ini harus dikoreksi dengan menghadirkan kembali fungsi negara via Bulog. Amanat ini juga merupakan perintah pasal-pasal dalam UU No 18/2012 tentang Pangan.

Penyelesaian keempat, lanjut Henry, adalah dengan segera menunaikan pembentukan kelembagaan pangan, seperti amanat Pasal 126 UU No 18/2012 tentang Pangan. Kehadiran kelembagaan pangan tidak bisa ditawar-tawar untuk menyelesaikan centang perenang dan karut-marut pangan yang tak terurus selama hampir 14 tahun.

“Kelembagaan baru ini diharapkan tak hanya berkutat pada perumusan kebijakan dan koordinasi pembangunan pangan, tapi juga menuntaskan kemelut harga pangan yang selalu menjadi agenda rutin tahunan yang telah menggerus sumberdaya yang cukup besar. Bangsa ini kehabisan waktu, tenaga, dan biaya besar untuk mengatasi hal-hal rutin yang mustinya bisa diselesaikan dengan cara cerdas,” jelas Henry.

Obat kelima adalah dengan menghadirkan kembali peran dari usaha rakyat melalui koperasi-koperasi usaha untuk memasarkan produksi pertanian dan kebutuhan pokok sehari-hari rakyat.

“Sedangkan obat keenam adalah menggunakan momentum sensus pertanian yang sedang berlangsung saat ini untuk menyusun data produksi dan konsumsi pangan di Indonesia, sehingga tidak dengan mudah dimanipulasi oleh pelbagai kepentingan,” pungkas Henry. [iqbal]