Kurangi Inflasi Hingga ke Akar - Perkuat Sektor Pertanian

NERACA

Jakarta – Inflasi sampai Maret 2013 sudah sebesar 2,43%, padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), inflasi sepanjang 2013 diasumsikan 4,9%. Besar kemungkinan asumsi itu terlampaui. Penyebab utama tingginya inflasi dalam tiga bulan ini adalah harga-harga produk pangan. Terkhir, dalam inflasi Maret 2013 yang sebesar 0,63%, kontribusi terbesar penyebab inflasi adalah dari harga bawang putih dan bawang merah. Rentetan penyebab inflasi lain tidak jauh dari harga produk pangan yang tinggi.

Senior ekonomi Econit Hendri Saparini mengatakan seharusnya pemerintah mengatasi gejolak inflasi ini ke akarnya. “Permasalahannya kan di pangan, ya itu yang diselesaikan,” kata Hendri di Jakarta, Rabu (3/4). Dia juga mengeluhkan obat instan yang selalu diberikan pemerintah untuk mengurangi inflasi, yaitu menurunkan suku bunga. “Kita kuatir, kalau pejabatnya senang dengan urusan moneter, semua permasalahan inflasi diselesaikan dengan moneter, menurunkan suku bunga. Gagal panen kan bukan masalah moneter,” jelas Hendri.

Besarnya inflasi karena urusan pangan, lanjut Hendri, bisa menjadikan inflasi terus tinggi dalam jangka panjang kalau dua hal berikut tidak disikapi dengan baik. Pertama adalah fakta bahwa pertumbuhan kelas menengah yang luar biasa. Pertumbuhan ini akan beriring dengan pertumbuhan permintaan bahan pangan. Kalau produksi produk-produk pangan Indonesia tidak meningkat, maka ketergantungan akan impor menjadi semakin besar. Dengan begitu maka inflasi yang tinggi karena pangan bisa jadi berlangsung dalam jangka panjang.

Fakta kedua adalah bahwa investasi di sektor pangan semakin besar. “Dari sisi investasi, permintaan bahan pangan juga meningkat. Lihat indeks harga pangan. Yang indeksnya meningkat tajam itu yang kaitannya dengan consumer good, kaitannya dengan rumah tangga, ya dengan makanan,” jelas Hendri.

Dengan meningkatnya investasi di sektor pangan, berarti kebutuhan bahan pokok pangan akan semakin besar, sementara pasokan dari dalam dnegeri tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terpaksa dilakukan impor.

“Kita lihat pasar bahan pangan itu semakin besar, investasi dan konsumsi meningkat. Tetapi keduanya semakin bergantung pada impor. Jadi pertumbuhan ekonomi investasinya padat impor, konsumsinya juga padat impor. Sehingga kita mengalami defisit neraca perdagangan, ini karena gelombang impornya jauh lebih tinggi dibanding ekspornya,” jelas Hendri.

Begitu pentingnya soal pangan, lanjut Hendri, sehingga bukan hanya berakibat pada inflasi, tetapi juga menyebabkan instabilitas. “Masalah pangan bisa jadi menjadi masalah sosial, apalagi sekarang malah bisa ke politik. Ini kan repot. Kepentingan orang banyak terkait isu politik,” kata dia.

Sekitar satu minggu yang lalu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyarankan agar Indoenesia melepas target swasembada karena akan memakan biaya yang besar. Lebih baik, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan yang lebih strategis, termasuk infrastruktur.

Menanggapi pernyataan OECD tersebut, Hendri berkomentar keras. “Petani Indonesia mau ditaruh di mana?” kata dia. Kalau memang pemerintah menuruti aturan tersebut, bukan hanya nasib petani yang tidak jelas lagi, tetapi kebergantungan Indonesia akan impor semakin parah.

Menurut Hendri, yang harus dilakukan justru kebalikan dari itu. Penguatan produksi pangan Indonesia tidak lagi hanya ditumpukan pada Bulog, tetapi pemerintah secara keseluruhan. Karena pengutan pasokan bukanlah peran Bulog, melainkan Kementerian Pertanian. Pengaturan tata niaga produk pangan tidak cukup hanya Bulog, tetapi peran besar juga dari Kementerian Perdagangan. Juga tentang peningkatan nilai tambah produk pangan, bukan peran Bulog, melainkan Kementerian Perindustrian. Kementerian Keuangan juga mempunyai peran dalam memberikan insentif fiskal.

Kurang kuasai lahan

Hendri mencontohkan beberapa negara lain yang begitu mendukung sektor pertanian dalam negerinya. Di Malaysia misalnya. Pemerintah Malaysia membuat dua buah Undang-Undang yang kuat mendukung sektor pertanian dalam negeri. Satu Undang-Undang mengatur pasokan, satu Undang-Undang lagi mengatur harga.

“Amerika berani membeli kelebihan produksi gula dari Brazil untuk melindungi petaninya. Vietnam berani menjamin petaninya untung 40%. China fokus 2,5 tahun untuk membenahi produk pangannya agar tidak mengganggu stabilitas politik,” jelas Hendri.

Guru besar Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir mengatakan bahwa implementasi rencana-rencana pemerintah dalam rangka mencapai Indonesia swasembada adalah hanya soal teknis. “Ada sesuatu yg sangat mendasar, yaitu penguasaan lahan. Petani gurem kita jumlahnya bertambah terus. Sekarang rata-rata hanya menguasai lahan 0,2 hektar per petani. Bagaimana mungkin kedaulatan pangan didapat kalau hanya dengan lahan sekecil itu,” kata dia.

Pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan bahwa masalah lahan sudah sangat serius. “Pada 2013 ini saya duga petani yang berlahan setengah hektar atau kurang dari itu adalah sebanyak 55%. Konversi lahan terjadi semakin masif. Lahan sawit di Indonesia 8,9 juta hektar, ini sudah lebih tinggi dari luasan lahan padi yang maksimal hanya 8 juta hektar,” jelas dia. [iqbal]

Related posts