NERACA

Jakarta – Setelah Agus D. Martowardojo terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang secara otomatis meninggalkan jabatan lamanya menteri keuangan, tersiar rumor mantan Dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini akan dicalonkan menduduki pos jabatan baru sebagai menteri keuangan. Jika desas desus berita ini benar, hal ini akan menimbulkan persepsi di masyarakat terhadap sebutan “Mandiri Connection” menguasai otoritas moneter dan fiskal di Indonesia.

Pasalnya, istilah “Mandiri Connection” pernah muncul beberapa waktu saat banyak pejabat Bank Mandiri ikut serta dalam proses pemilihan anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Walau akhirnya tidak ada yang terpilih menjadi komisioner OJK, istilah tersebut cukup meramaikan suasana saat itu.

Kini istilah serupa muncul kembali terkait dengan kandidat menteri keuangan baru yang menggantikan Agus Marto. Memang siapa yang terpilih nanti menjadi Menkeu, itu adalah hak prerogratif  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Seharusnya presiden bisa bersikap profesional dalam memilih atau mencalonkan seseorang untuk mengemban jabatan tersebut, agar sistem keuangan bisa berjalan dengan lancar,” ujar mantan Menkeu Fuad Bawazier kepada Neraca, Selasa (2/4).

Lebih jauh lagi Fuad memaparkan jika para mantan dirut Bank Mandiri yang “sengaja” ditempatkan di posisi strategis dengan maksud dan tujuan tertentu agar bisa mengendalikan regulasi yang menguntungkan untuk segelintir orang, itu tentu tidak dapat dibenarkan. Dia mengritik pedas terhadap beredarnya rumor mantan dirut Bank Mandiri Zulkifli Zaini yang digadang-gadang akan menduduki jabatan menteri keuangan.

\"Figur Menkeu harus paham betul dengan sistem perbankan,keuangan mikro dan makro,serta yang paling penting lagi menguasai tentang fiskal.Pemahaman di sistem pajak ekspor dan birokrasi juga harus dikuasai dengan baik,\" ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan ekonom Univ. Pancasila Agus S. Irfani, bahwa figur yang terpilih sebagai menteri keuangan adalah sosok pribadi yang memiliki kompetensi dan komitmen yang mumpuni.

Pasalnya, kalau hanya mengandalkan kompetensi saja, dia mengkhawatirkan potret buram di bidang keuangan dan moneter di masa silam akan terulang kembali. ”Sebetulnya tak hanya kompetensi, tapi juga harus orang yang memiliki komitmen tinggi,” ujarnya.

Pengamat pasar uang Farial Anwar mengungkapkan, sulit untuk memberikan komentar terkait Zulkifli Zaini yang sedang digadang-gadang menjadi menteri keuangan menggantikan Agus Marto. \"Saya tidak tahu soal “Mandiri Connection” itu, karena baru dengar, tapi memang seharusnya orang yang dipilih jadi Menkeu itu adalah orang yang memahami masalah fiskal,\" ujarnya.

Soal potensi conflict of interest yang terjadi bila ada orang eks bank umum yang menjadi Menkeu masih perlu ditelaah lebih jauh, terutama dari latar belakang calon Menkeu tersebut. \"Itu masih perlu dilihat, jadi kita tahu conflict of interest-nya seperti apa. Tapi pasti ada,\" ujarnya.

Menurut data Kemenkeu, figur yang pernah menjabat menteri keuangan (kecuali Agus Marto) umumnya berlatar belakang pendidikan makro-mikro ekonomi, menguasai moneter-fiskal, dan umumnya menyandang predikat doktor (S3) di bidang studi ekonomi pembangunan. Belum pernah ada mantan direksi bank umum yang menjabat menteri keuangan.  

Menurut Farial, orang tersebut tidak boleh dipilih sembarangan oleh Presiden SBY, apalagi misalnya dia adalah orang yang baru belajar mengenai fiskal. Karena saat ini situasi perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global, di mana keadaan AS dan Eropa masih belum pulih benar.

\"Menkeu juga harus bisa menjaga kondisi makro ekonomi dan pada akhirnya bisa mencegah capital outflow dari Indonesia. Jadi dia harus orang yang cakap dan paham banyak hal selain fiskal, seperti bisa mengatasi gangguan atau tekanan dari perekonomian global,\" katanya.

Dia juga sangat menyarankan bahwa orang yang jadi Menkeu nanti haruslah bukan orang yang berafiliasi dengan satu partai tertentu. \"Karena tahun ini dan depan adalah tahun Pemilu dan politik, sehingga akan ada kebutuhan uang yang sangat banyak dan mendesak dari partai. Jadi Menkeu haruslah orang baik dan benar, profesional, independen, serta tidak terlibat kepentingan partai. Kalau tidak, nanti APBN bisa menjadi “bancakan” menjelang Pemilu 2014,\" ujarnya.

Dia juga lebih setuju jika gubernur BI Darmin Nasution saat ini yang menjadi Menkeu, karena beliau dulu pernah bekerja di Kemenkeu sebagai Dirjen Pajak. \"Saya rasa Darmin Nasution yang lebih pas sebagai Menkeu. Karena dia tidak perlu belajar banyak lagi tentang fiskal dan moneter. Dia juga bukan anggota suatu partai tertentu. Karena ini waktunya juga sangat singkat, tinggal 1,5 tahun lagi (sampai masa pemerintahan SBY berakhir),” ujarnya.

Sarjana Nuklir

Dirut Bank Mandiri yang baru menggantikan Zulkifli adalah Budi Gunadi Sadikin, pria kelahiran 1964. Dia adalah sarjana Fisika Nuklir dari ITB (1988). Budi mengawali karier sebagai staf teknologi informasi di IBM Asia Pasifik yang berpusat di Tokyo, Jepang. Kemudian, ia melanjutkan karier di IBM Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Systems Integration & Professional Services Manager hingga 1994.

Mulai 1994, ia pindah ke Bank Bali yang sekarang berubah nama menjadi Bank Permata. Budi beberapa kali memegang sejumlah jabatan, di antaranya sebagai General Manager Electronic Banking, Chief General Manager wilayah Jakarta, dan Chief General Manager Human Resources hingga 1999.

Lalu Budi bergabung dengan ABN Amro Bank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Consumer Banking hingga 2004. Selanjutnya, ia loncat lagi ke Bank Danamon sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance.

Namun, pada 2006, Budi bergabung ke Bank Mandiri. Posisi terakhirnya saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Micro & Retail Banking. Hingga siang ini, saham Bank Mandiri stagnan di level Rp 9.900 per saham. ria/iwan/ahmad