NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dapat berjalan secara efektif agar tidak menganggu belanja subsidi energi dan defisit anggaran secara keseluruhan.

\"Kita harus berhasil mengendalikan dan membatasi BBM bersubsidi. Kalau tidak berhasil dikendalikan, itu nanti dampaknya ke fiskal,\" ujarnya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kelebihan belanja energi subsidi akibat pemakaian BBM bersubsidi hingga melampaui kuota, dapat meningkatkan risiko defisit anggaran lebih tinggi dari tiga persen pada triwulan III-2012.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berencana untuk memotong anggaran belanja pemerintah, karena penerimaan negara melalui sektor pajak masih melemah akibat krisis global.

\"Kalau fiskal menjadi tidak sehat, primary balance jadi lebih berat. Untuk itu, kita akan melakukan pemotongan belanja, mulai dari belanja barang maupun belanja modal,\" katanya.

Ia mengatakan belanja subsidi energi yang dapat mencapai angka Rp300 triliun dirasakan sangat berat bagi anggaran negara, untuk itu konsumsi BBM bersubsidi harus mulai dikurangi.

\"Saya hanya bisa menyampaikan bahwa kalau BBM bersubsidi itu bersama listrik sampai diatas Rp300 triliun itu terlalu besar dan harus diturunkan,\" katanya.

Agus menyambut baik apabila ada inisiatif lain untuk penghematan, selain upaya pengendalian BBM bersubsidi melalui sistem teknologi, yaitu konversi energi gas serta adanya alternatif BBM dengan harga yang tidak setinggi bensin jenis Pertamax.

\"Ini tentu harus dijalankan dalam satu paket. Ini sudah masuk bulan April, penghematan dan pengendalian harus konkrit dilakukan,\" ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengadaan sistem teknologi pengendalian BBM tersebut harus melalui tata kelola yang baik dengan standar yang memadai agar tidak memunculkan masalah di kemudian hari.

\"Jangan sampai kemudian ada inisiatif yang terburu-buru, term of reference-nya tidak jelas, nanti pengadaannya tidak tepat dan akhirnya terjadi inefisiensi,\" katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5 persen.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6 persen).

Volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataan konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter. [ardi]