NERACA

Jakarta – Pemerintah ternyata tidak punya track record yang bagus terkait dengan pemutusan kontrak kerja untuk area pertambangan maupun blok-blok migas. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perjanjian yang tidak sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah.

“Kita bisa lihat dari Inalum, Blok Cepu, Blok Mahakam dan Freeport yang justru asing lebih dominan,” tegas Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Andrie S Wijaya kepada Neraca, Senin (1/4).

Andrie menilai para pemangku kepentingan di Indonesia gampang berubah pikiran. Apalagi terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA). “Politisi dan pemangku kepentingan di Indonesia bisa \"dibeli\". Banyak kasus-kasus yang manuvernya berbanding terbalik,” jelasnya.

Menurut dia, politisi yang mengurus negara ini biasa mengeluarkan pernyataan yang terkesan nasionalis, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. “Banyak kejadian kontrak-kontrak sebelumnya yang di awal seperti bersikap nasionalis, tetapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan yang dikatakan,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah mencari-cari alasan untung ruginya mengambil SDA yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia. “Alasannya banyak sekali seperti menjaga stabilitas ekonomi, menghindari risiko yang tinggi ataupun kemampuan teknologi yang belum memadai. Ini adalah alasan-alasan klasik yang dikeluarkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Alasan tersebut, menurut dia, tidak akan muncul jika pemerintah memberikan kesempatan untuk dikelola oleh Indonesia. “Pemerintah masih takut, padahal kita telah mampu. Kalaupun untung, maka Indonesia juga yang menikmatinya,” tandasnya.

Sebagai contoh, kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, tercermin dalam proses akuisisi PT Indonesia Alumunium (Inalum). “Dalam penguasaan Inalum, banyak oknum pejabat pemerintah, yang tidak rela. Mereka selalu menghalangi langkah akuisisi Inalum. Mereka itu antek asing, ada-ada saja alasannya. Masa alasan budaya kerja jadi penghambat kinerja manajemen,” tegas Marwan, kemarin. 

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah tidak perlu ragu lagi menguasai Inalum. Namun langkah yang seharusnya dilakukan adalah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk pengelolaan Inalum tersebut.

Penguasaan Inalum, tegas Marwan, adalah harga mati buat bangsa ini. “Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal dan yang terpenting lagi. Pemerintah harus menguasai kepemilikan sahamnya terlebih dahulu. Soal pengelolaan, pemerintah tinggal mengambil ahli dari PLN, Antam dan Timah duduk di BUMN Khusus tersebut,” ujarnya.

Marwan juga memaparkan, selama ini perundingan Inalum tampak tidak transparan, padahal kalau pemerintah memang berniat mengambil alih Inalum, negosiasinya sangat mudah dan tidak berbelit belit seperti saat ini. “Apalagi mental pejabat Indonesia yang cenderung ingin menjadi antek asing dan pemburu rente,” tukasnya.

Dia menyebut, sudah sangat jelas Inalum masih dalam cengkeraman Jepang dan sangat sulit sahamnya 100 %  dikuasai oleh Indonesia. Pasalnya, antek Jepang dan para pemburu rente ini akan berusaha menghalangi dengan berbagai alasan dan akhirnya Jepang bisa tetap mengelola Inalum.

Padahal, imbuhnya, akuisisi saham Inalum akan berdampak positif untuk kepentingan negara. Alasannya, industri alumunium memiliki prospek baik seiring program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah.

Selain itu, Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana Wirakusumah menyatakan, Pemerintah cenderung mengarahkan Inalum di Sumatera Utara menjadi bagian dari salah satu BUMN. Hanya saja Kementerian Perindustrian yang merancang akuisisi itu masih belum yakin dengan langkah tersebut. Kementerian Perindustrian masih menghitung untung-ruginya.

Dia menyatakan, bila Inalum diakuisisi BUMN, salah satu keuntungan yang akan didapat adalah kemudahan mendapat akses permodalan. “Misalnya dia berdiri sendiri, dia mau minta tolong siapa? Kalau dia di bawah BUMN, dia punya daya tawar yang besar,” ujarnya.

Menurut dia, kemudahan mengakses modal harus diutamakan setelah Inalum menjadi perusahaan Indonesia. Sebab Kemenperin sudah menargetkan produksi pabrik alumunium terbesar di Asia Tenggara itu dapat meningkat menjadi 260.000 ton per tahun.

\"Kita ingin Inalum bisa produksi sampai 260.000 ton, nah kalau mengandalkan sendiri, apakah dia cukup kuat mendapatkan modal, tidak mungkin mengandalkan pemerintah. Kalau ada induk perusahaan yan lebih besar, assetnya akan banyak,\" ungkap Agus.

Namun pemerintah menyadari ada potensi kerugian jika Inalum bergabung dengan BUMN. Salah satu yang mengancam, beber Agus, adalah perbedaan budaya kerja yang bisa menghambat kinerja manajemen. Inalum selama ini dikelola dengan budaya ala Jepang.

\"Culture kadang-kadang menentukan, kadang bisa culture (budaya kerja)-nya matching, kalau enggak jalan juga mengganggu, jadi mana yang akan diambil pemerintah, kita masih ada waktu memantapkan,\" paparnya. iwan/bari