KCJ: Serahkan ke Pemerintah - Subsidi Tarif KRL

NERACA

Jakarta - Direktur Utama PT KAI CommuterLine Jabodetabek (KCJ), Tri Handoyo, mengatakan subsidi tarif Kereta Api Rel Listrik (KRL) tergantung pemerintah karena hingga saat ini masih belum mengetahui berapa besar subsidi yang akan diberikan. \"Belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi soal subsidi dengan pemerintah,\" kata Tri Handoyo di Jakarta, Senin (1/4).

Menurut dia, semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama ketika menggunakan jasa perkeretaapian. Namun, untuk harga, tugas pemerintah memberikan subsidi. Tri Handoyo juga mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji mekanisme pemberian subsidi tersebut.

Jika dana yang diberikan besar, menurut dia, seluruh penumpang dapat menikmati subsidi. Namun, jika dananya terbatas, yang akan menikmati hanya penumpang yang memiliki keterbatasan ekonomi atau berpenghasilan rendah.

\"Kalau banyak subsidinya, semua penumpang akan mendapatkan tarif yang wajar. Saya harap Juni sudah ada kesiapan subsidi, jadi kita bisa menentukan,\" ujarnya. KRL Ekonomi saat ini yang tersedia berjumlah sembilan rangkaian. KRL yang kondisi sudah tidak layak tersebut berada di Bogor tujuh rangkaian, satu rangkaian di Serpong, dan satu rangkaian di Bekasi.

\"Pelayanan harus sama pada setiap penumpang karena sarana kami sudah siap. Akan tetapi, karena kereta tidak layak, kami lebih memprioritaskan keselamatan,\" kata dia.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) akhirnya menunda penghapusan kereta api listrik (KRL) ekonomi non-AC di wilayah Jabodetabek. Semula penghapusan KRL ekonomi non-AC tersebut akan berlaku mulai 1 April kemarin.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan, menjelaskan bahwa kesepakatan penundaan tersebut telah diputuskan melalui rapat di kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Rapat tersebut dihadiri oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT KAI Commuter Jabodetabek, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). \"Dalam rapat itu, kami sepakat dengan konsep PT KAI (Persero) untuk mengganti KRL ekonomi non-AC menjadi KRL AC demi keselamatan perjalanan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa KRL,\" ujar Tundjung, pekan lalu.

Namun, lanjut dia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian meminta waktu untuk merumuskan mekanisme pemberian subsidi kepada pengguna KRL ekonomi non-AC yang akan dialihkan ke KRL AC hingga Juni 2013.

\"Pada rentang waktu tersebut, PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) akan menyelesaikan sistem E-ticketing yang akan diterapkan pada perjalanan KRL di Jabodetabek sehingga nantinya dapat mengakomodasi dan mempermudah mekanisme pemberian subsidi pada penumpang yang membutuhkan subsidi,\" tukasnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Restriksi Perdagangan - Sikapi Langkah Diskriminatif Sawit, Pemerintah Kirim Delegasi ke UE

NERACA Jakarta – Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…