DPR: Kurangi Biaya Logistik Nasional

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Daniel Lumban Tobing menginginkan agar biaya logistik nasional dapat segera dikurangi karena hal tersebut dinilai masih sangat mahal dan akan mengurangi kinerja kepelabuhanan. \"Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa dalam lima tahun terjadi pengurangan biaya logistik nasional,\" kata Daniel Lumban Tobing dalam Rapat Kerja dengan Kementerian BUMN dan pihak Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di DPR RI Jakarta, Senin (1/4).

Menurut dia, biaya logistik terutama pada bidang transportasi laut masih sangat mahal apalagi berbagai konstituen yang berasal dari daerah pemilihannya di Jawa Barat khususnya di daerah Bekasi dan Purwakarta di mana banyak indusatri juga banyak yang mengeluhkan hal tersebut.

Untuk itu, ia juga menginginkan agar Kementerian BUMN juga dapat terus memantau berbagai proyek terkait Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia khususnya yang terkait dengan beragam BUMN yang bergerak di bidang kepelabuhanan.

Daniel mencontohkan mengenai proyek pelabuhan Newpriok di daerah Kalibaru yang akan dibuat oleh PT Pelindo II untuk memperbanyak kapasitas terminal peti kemas dari yang ada sekarang di Pelabuhan Tanjung Priok. \"Jangan sampai seperti proyek 10 ribu megawatt PLN yang sudah ada Keppres (Keputusan Presiden) tetapi belum selesai hingga saat ini,\" katanya.

Sementara Kementerian BUMN menginginkan berbagai langkah perizinan yang harus ditempuh BUMN kepelabuhanan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia dapat dipermudah untuk meningkatkan kinerja kepelabuhanan.

\"BUMN menghadapi kendala-kendala dalam percepatan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia,\" kata Plh Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, kemarin.

Menurut Imam, saat ini terdapat hingga sebanyak 14 perizinan yang harus dihadapi dalam mengembangkan pelabuhan. Dia berpendapat agar berbagai pelabuhan dapat didukung agar proses perizinan untuk pengembangan bisa lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR Laurens Bahang Dama menilai transportasi laut Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih terpuruk karena belum dapat memanfaatkan secara optimal potensi bahkan yang terdapat di dalam negeri sendiri.

\"Indonesia berada di rangking ke-59, dibanding negara-negara lain, posisi kita melorot,\" kata Laurens Bahang Dama, pekan lalu. Dia menyebutkan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sepanjang 2012 telah mendata rangking transportasi laut negara-negara di dunia dan mendapatkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-59 dunia dan posisi tersebut masih jauh di bawah ranking negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Laurens memaparkan posisi pertama ditempati oleh Singapura, dan kemudian untuk negara-negara Asia Tenggara diikuti oleh Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53). \"Itu tandanya kita masih terbelakang dalam transportasi laut padahal potensi kita luar biasa,\" kata Laurens. [ardi]

Related posts