Belum Dinyatakan Efektif, Rights Issue PKPK Tertunda - Dinilai Tidak Sesuai Pendapat

NERACA

Jakarta – Kembali tertundanya agenda rapat umum pemegang saham (RUPSP) PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) untuk kedelapan kalinya lantaran belum dinyatakan efektif dari otoritas pasar modal untuk penerbitan saham terbatas (rights issue), menuai kecurigaan dari investor karena ada informasi atau masalah yang belum disampaikan kepada otoritas pasar modal.

Analis AM Capital, Viviet S. Putri mengatakan, penundaan RUPS PKPK tentunya ada kejanggalan yang belum disampaikan kepada investor sebagai pemegang saham, “Kemungkinan ada alasan tertentu kenapa pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan efektifnya terkait RUPS yang akan diselenggarakan,”ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Senin (1/4).

Menurutnya, selama ini banyak perusahaan yang sahamnya melonjak naik ternyata hasil akuisisi perusahaan lain. Oleh karena itu, dirinya menilai sebaiknya setiap perusahaan segera merilis keterbukaan informasi kepada pemegang saham dalam setiap aksi korporasi. Pasalnya, hal ini bisa menjadi nilai positif bagi perusahaan tersebut,”OJK harus menekankan kepada setiap emiten untuk memberikan keterbukaan informasi,”tegasnya.

Sebagai informasi, PKPK akan meningkatkan permodalan melalui penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak 26 miliar saham dengan dana sekitar Rp 6,5 triliun untuk akuisisi RITS Ventures Limited, induk perusahaan PT Indo Wana Bara Mining Coal (IWBMC) yang menguasai area IUP batubara seluas 5.000ha dengan sumber daya sebanyak 433.581 juta MT sebesar Rp 5,06 triliun.

Akan Temui OJK

Rencananya, sebesar Rp 1,152 triliun untuk pemberian pinjaman kepada IWBMC untuk pembangunan PLTU 2X25MW di Karimun, Kepulauan Riau. Penyelesaian kewajiban PKPK Rp 160miliar dan modal kerja proyek konstruksi PKPK Rp 118 miliar. Nantinya, sumber pendanaan akan didapat dari pinjaman pada Bank CIMB dan sisanya sekitar US$ 150 juta berasal dari equity investment. Namun, rencana tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, “Sampai hari ini, OJK belum memberi penjelasan pada kami. Rencananya pada minggu ini kami akan bertemu pihak OJK dan meminta arahan\", kata Sekretaris Perusahaan PT Perdana Karya Perkasa Tbk, Herry Priambodo.

Herry juga menyatakan, nantinya hasil pertemuan dan arahan dari pihak OJK akan menentukan kelanjutan PUT PKPK. Dengan tertundanya RUPS tersebut, apabila akan dilanjutkan, dokumen pernyataan pendaftaran harus diperbaharui dengan laporan keuangan yang menjadi dasar transaksi.

Padahal kata Herry, semua persyaratan PUT sudah dipenuhi termasuk klarifikasi dukungan pendanaan PUT untuk pembeli siaga sudah dinyatakan memadai.\"PKPK yakin dengan tujuan strategis yang diharapkan tercapai melalui tindakan korporasi yang direncanakan. PKPK berharap bisa merealisasikan tindakan korporasi tersebut\", jelasnya. (nurul)

BERITA TERKAIT

Ratu Prabu Enegi Rencanakan Rights Issue

Perkuat modal guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) berencana mencari pendanaan di pasar modal lewat Hak…

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar

Jabatan Plt Dirut BJB Dinilai Berdampak Besar NERACA Jakarta - Sejak diberhentikannya Ahmad Irfan dari posisi Direktur Utama Bank BJB…

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

KPK Temukan Ribuan Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Penjualan Kirana Megatara Turun 16,07%

Di tahun 2018, PT Kirana Megatara Tbk (KMTR) mencatatkan penjualan bersih Rp 10,16 triliun atau terkoreksi 16,07%, dibandingkan tahun sebelumnya…

Operasi Tangkap Tangan KPK - KRAS Pastikan Tidak Pengaruhi Kinerja

NERACA Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memastikan, operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan…

ITMG Bagikan Dividen US$ 261,50 Juta

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memutuskan untuk membagikan dividen final senilai…