BI Wajib Awasi Pencaplokan Bank Nasional oleh Asing

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diminta mengawasi dan bertindak tegas terhadap upaya pencaplokkan investor asing terhadap bank nasional melalui pembelian saham di pasar modal. Kendati demikian, BI tentu tidak perlu alergi terhadap masuknya modal asing dalam memperkuat perbankan nasional.

“Namun BI tidak seharusnya mentoleransi cara investor asing untuk menguasai pasar perbankan nasional secara tidak patut dengan melakukan penyelundupan hukum,” kata Guru Besar Hukum Ekonomi Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, saat ini telah tejadi fenomena yang kurang sehat dari investor asing yang ingin menguasai perbankan nasional. Pernyataan ini merujuk pada kasus sebuah bank yang dimiliki oleh swasta nasional, namun sahamnya perlahan-lahan dikuasai investor asing melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Awalnya, investor asing melakukan investasi strategis dengan membeli saham yang diperbolehkan oleh regulasi. Namun bukan sebagai pemegang saham pengendali. Keberadaan investor asing tidak sebagai pemegang saham pengendali sudah disepakati antar kedua pihak. Yang terjadi, diam-diam merekamembeli saham bank swasta nasional tersebut melalui bursa.

Dalam regulasi Bapepam-LK (sekarang OJK), tidak ada ketentuan yang melarang investor asing membeli sejumlah saham. “Namun jumlah tertentu yang dimiliki oleh investor asing menurut regulasi BI akan menjadikan investor asing tersebut sebagai pemegang saham pengendali, ini yang harusnya diantisipasi,” jelas Hikmahanto.

Akibatnya, pemegang saham asing tersebut telah menjadi pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, Hikmahanto minta BI yang saat ini masih menjadi regulator perbankan Indonesia, harus mengambil sikap bila ada investor asing yang akan mengambil bank nasional secara ilegal dari pemilik nasional.

Hikmahanto minta BI tegas, pasalnya, bank sentral tidak boleh dalam posisi lemah terhadap investor asing dan lupa tugasnya melindungi pemilik saham nasional. “BI dalam hal ini sebagai regulator dan wasit harus bersikap tegas sehingga perbankan nasional dapat tumbuh secara sehat dan terjaga kepastian hukum,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan ekonom Aviliani. Dia setuju keberadaan bank asing di Indonesia agar lebih diregulasi, terutama jika menyangkut akuisisi. Bahkan, kata dia, keberadaan bank asing harus dievaluasi secara strategis, apa tujuannya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Contoh kasus bank asing yang berusia pendek adalahBarclays.

Menurut Aviliani,Indonesia bukanlah negara yang anti asing, apalagi di tengah bertumbuhnya perekonomian. Asing sangatlah dibutuhkan untuk menambah laju pertumbuhan. Jangan sampai seperti bank di Vietnam, karena terlalu menutup dari asing menjadi hancur. “Namun, sekali lagi, tidak perlu menakuti keberadaan asing di dunia perbankan di Indonesia, hanya perlu diatur lebih tegas,” ujarnya. [ardi]

Related posts