NERACA

Jakarta - Kementerian Agama RI (Kemenag) dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) Tahun 2013 sebesar US$90 atau senilai Rp864 ribu, dengan asumsi nilai tukar Rp9.600 per dolar AS. Pada awalnya, biaya haji 2012 sebesar US$3.617 atau Rp34.723.200. Sementara tahun ini, BPIH turun menjadi US$3.527 atau Rp33.859.200.

Menteri Agama Suryadharma Ali, menyatakan bahwa penurunan ongkos haji tersebut juga menekan biaya penerbangan dan pemondokan di Mekkah. \"Ini komponen penerbangan dan komponen pemondokan rumah di Mekkah. Selain biaya penerbangan,\" kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/4).

Meskipun tidak terlalu signifikan, setidaknya penurunan tersebut akan mengurangi beban biaya jamaah haji. Selain itu, lanjut Suryadharma, komisi VIII juga menyepakati penambahan subsidi BPIH menjadi Rp2,3 triliun atau meningkat 35% ketimbang tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,7 triliun. Subsidi itu diambil dari dana optimalisasi setoran awal jemaah haji Indonesia.

Peningkatan subsidi ini akan digunakan, diantaranya, untuk subsidi akomodasi di Mekkah dan Madinah, subsidi general service fee, subsidi biaya pendukung operasional, dan subsidi safe guarding. Dia menambahkan, dana tersebut akan digunakan untuk meringankan BPIH dalam bentuk subsidi biaya kebutuhan jemaah haji 2013.

\"Peningkatan baik dalam negeri maupun di Arab Saudi yang meliputi katering, transportasi, akomodasi, dan kesehatan,\" ujar dia. Lebih lanjut Suryadharma menjelaskan, biaya sewa pemondokan periode 2013 mulanya meningkat hingga 4.998 real Saudi. Tetapi, dengan adanya subsidi itulah calon jamaah haji cukup membayar 2.994 real Saudi.

Penurunan ini disebabkan turunnya biaya penerbangan ke Arab Saudi. “Penurunan biaya tiket penerbangan tahun ini mengalami penurunan rata-rata US$41,” tambahnya. Dengan adanya berbagai faktor penurunan biaya di dua sektor, imbuh dia, setidaknya mengakibatkan turunnya beban biaya bagi calon jamaah haji di setiap embarkasi.

Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat 12 embarkasi yang mendapat penurunan biaya periode 2013. Suryadharma memberikan apresiasi kepada komisi VIII karena menghitung dana optimalisasi dari setoran calon jamaah. Menurutnya, periode 2011 dana yang dikembalikan ke para jamaah sebesar Rp11 juta atau sekitar 19%.

Tahun lalu, dana yang dikembalikan mengalami peningkatan menjadi Rp12,9 juta atau sebesar 21%. Sedangkan 2013, diharapkan mampu mengembalikan dana ke calon jamaah sebesar Rp16,1 juta. Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah, mengingatkan walaupun ongkos haji diturunkan, DPR tetap menekan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut, kata dia, sangat penting untuk menjamin kestabilan dan penurunan harga BPIH, terutama, untuk kontinuitas penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik. Ida mengatakan, penurunan ongkos biaya haji tidak berarti adanya pengurangan terhadap fasilitas dan kualitas pelayanan bagi calon jamaah haji. Menurut dia, pemerintah harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan bagi calon jamaah haji. Terlebih, calon jamaah haji dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tajam.

Sebelumnya, Kemenag mengaku akan mendorong pengalihan dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah secara bertahap. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, menuturkan pengalihan dana haji tersebut mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada pasal 22 ayat 1 disebutkan penerimaan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri.

Sementara dalam pasal 23 ayat 2 dikatakan, BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikelola oleh menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat (marjin atau bunga). [mohar]