NERACA

Jakarta - Frost & Sullivan memprediksi belanja kesehatan di Asia Pasifik akan meningkat dua kali lipat dalam enam tahun ke depan dengan China, Jepang, dan India sebagai penyumbang terbesar. Sementara belanja kesehatan di Indonesia dapat mencapai US$60.6 miliar pada 2018, tumbuh 14.9% CAGR selama periode 2012-2018.

“Belanja kesehatan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini akan berujung pada terjadinya reformasi sektor kesehatan di Asia Pasifik,” kata Associate Director, Healthcare Practice, Asia Pacific, Frost & Sullivan Hannah Nawi, dalam keterangan pers yang diterima Neraca, Senin (1/4).

Menurut Hannah, dengan meningkatnya harapan hidup di Asia Pasifik maka akan berdampak pada naiknya permintaan terhadap perawatan terhadap kesehatan jangka panjang khususnya untuk manusia lanjut usia (manula). Dalam periode 2013–2018, terdiri dari 2,3 miliar orang di Asia Pasifik akan memasuki usia kerja, yaitu kelompok usia 15-64 tahun dan sebesar 11,3% diantaranya telah berusia di atas 65 tahun.

Di Indonesia, rata-rata usia populasi yang berumur 28 tahun dan kelompok usia di atas 35 tahun diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat selama periode 2010-2014. Hal ini menandai lambatnya perubahan demografis dan pada akhirnya dapat menjadi beban institusi-institusi penyedia layanan kesehatan.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, berbagai skema asuransi kesehatan ditetapkan oleh pemerintah. Skema-skema asuransi yang disediakan oleh pemerintah seperti Jamkesmas, Jamsostek, dan Askes dapat digunakan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, meskipun pelayanan yang diberikan di rumah sakit swasta masih terbatas pada perawatan dasar. “Hal ini dilakukan untuk meringankan beban institusi kesehatan pemerintah yang mengalami keterbatasan sumber daya akibat jumlah pasien yang meningkat,” jelas Hannah.

Meski sektor asuransi kesehatan diprediksi tumbuh seiring dengan makin kokohnya industri rumah sakit swasta di Indonesia, proporsi cakupan asuransi kesehatan swasta masih tergolong rendah, yaitu kurang dari 5% dari total jumlah populasi.

Teknologi Rendah

Pakar Farmakologi Universitas Gajah Mada (UGM), Iwan Dwi Prahasto menilai bahwa saat ini, teknologi kesehatan yang dimanfaatkan di Indonesia hampir separuhnya berkategori rendah. Pakar Farmakologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi tinggi kesehatan baru sekitar dua persen di antara 90% teknologi kedokteran dan kesehatan di Indonesia yang masih harus impor. “Pemanfaatan high technology bidang kesehatan sekitar dua persen. Sementara itu, 42% teknologi rendah dan sisanya teknologi tingkat menengah,” kata dia.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini ada 180 ribu penelitian kesehatan. Namun, sekitar 98% dari penelitian tersebut termasuk riset sumbu pendek, tidak komprehensif dan berkelanjutan. Bahkan, terdapat penelitian yang sama dilakukan oleh peneliti dari perguruan tinggi yang berbeda.

Kalaupun terdapat riset yang bagus, tetapi tidak terjembatani karena keterbatasan dana dari perguruan tinggi. Untuk itu, Iwan memandang pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk kalangan perguruan tinggi guna melakukan riset bahan baku obat dan teknologi kesehatan.

Menurut Iwan, sumber daya manusia di Indonesia mampu mengembangkan teknologi kedokteran seperti yang dilakukan oleh negara maju. “Riset teknologi kesehatan minimal tiga tahun, tidak butuh waktu lama,” katanya.

Menanggapi soal dana riset, Koordinator Unit Analisis Kebijakan dan Ekonomi Kesehatan Kemenkes Soewarta Kosen mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan anggaran di bidang kesehatan dengan mengalokasikan dana sekitar lima persen dari APBN atau Rp70 triliun dan 10% dari dana APBD di daerah. Ia mengusulkan kalangan perguruan tinggi juga memanfaatkan bantuan dana dari internasional. “Dari APEC ada tawaran besar grant untuk riset,” katanya.

Sementara itu, kalangan industri juga perlu dukungan riset perguruan tinggi mengingat industri sudah mengeluarkan biaya besar. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk bunga pinjaman perbankan dan beban biaya logistik dalam distribusi produk. “Dari segi financing, jika Malaysia dan Filipina bunga enam persen sampai 10%. Kalau di tempat kita sampai 14%. Di industri, ada beban biaya sekitar 16% untuk logistik dalam distribusi produk. Kalau negara tetangga Malaysia hanya 5%,” kata Wakil Ketua Kadin, Bambang Sujagad.