Oleh: Prof. Firmanzah PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Seperti kita ketahui bersama, Millenium Development Goals (MDGs) akan berakhir pada 2015. Rumusan pembangunan dunia berisikan delapan target yang salah satu diantaranya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem (extreme poverty) di seluruh dunia.

Dalamlaporan PBB, pada 2010, proporsi penduduk dunia yang hidup di bawah US$ 1,25 telah berkurang setengah dibandingkan dengan tahun 1990. Program pengentasan kemiskinan ekstrem telah mendapatkan kemajuan di sejumlah kawasan seperti Afrika, Asia Tengah, China dan India. Menjelang 2015,  inistiatif untuk melakukan akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan di dunia sedang dilakukan oleh banyak negara.

Kemiskinan di Indonesia saat ini telah berkurang secara signifikan semenjak era reformasi. Menurut data Susenas BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia baik secara kuantitas maupun proporsi telah berkurang secara signifikan pada periode 2004-2012. Pada Februari 2004, terdapat 36,10 juta atau 16,66% penduduk Indonesia yang masih miskin. Jumlah ini berkurang dan pada Maret 2011 menjadi 30,02 juta atau 12,49% dari total populasi Indonesia. Data BPS terakhir per September 2013 menunjukkan terdapat 28,59 juta atau 11,66% dari total penduduk di Indonesia. Selain target pada MDGs, Indonesia memiliki target pada RPJMN dimana pada akhir 2012 berada pada kisaran 10,5%-11,5%.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan sinergisitas program kerjabaik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat nasional, terdapat program pro-rakyat 4 kluster yang akan terus diefektifkan implementasi di lapangan. Kluster pertama terdiri dari program beras miskin (Raskin), program keluarga harapan (PKH), dan pendidikan gratis berupa bantuan operasional sekolah (BOS). Selain itu juga di sektor pendidikan terdapat pemberian beasiswa siswa miskin (BSM). Pada kluster kedua terdapat PNPM dan kluster ketiga ada program financial-inclusion melalui kredit usaha rakyat (KUR). Kluster keempat terdiri dari program rumah murah dan sangat murah, angkutan murah, listrik murah, dan peningkatan kehidupan nelayan.

Tantangan Indonesia dalam persoalan kemiskinan tidak hanya terbatas pada upaya membuat mereka yang tergolong kelompok miskin dapat naik kelas saja, tetapi pada saat yang bersamaan mencegah turunnya kelompok hamper miskin (rentan) jatuh ke dalam kelompok miskin. Pada APBN 2013, pemerintah bersama DPR telah menyepakati anggaran pengentasan kemiskinan sebesarRp. 115,5 triliun. Jumlah ini meningkat lebih dari 200% dibandingkan pada 2007 sebesar Rp. 53,1 triliun. Target pemerintah untuk terus menurunkan angka kemiskinan yang pada 2013 ditargetkan dapat diturunkan menjadi sekitar 9,5%-10,5%.

Target penurunan angka kemiskinan telah menjadi agenda pembangunan dunia. Bahkan dapat dipastikan agenda pembangunan ini masih akan diteruskan dalam agenda pembangunan Post-MDGs 2015. Sekjen PBB Ban Ki-Moon  menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf untuk merumuskan agenda pembangunan Post-MDGs 2015. Dari serangkaian pertemuan baik yang dilakukan di New York, London, Monrovia dan Bali, kemungkinan besar rumusan agenda pembangunan dunia pasca MDGs masih akan mempertahankan agenda penghapusan kemiskinan ekstrem dan kelaparan di dunia.