Sektor Pelayaran Terlalu Liberal - Biaya Trayek Tak Seimbang

NERACA

Jakarta - Guna membuat moda transportasi laut dan pelabuhan Indonesia lebih maju, Direktur Utama PT Pelindo I Alfred Nasir meminta agar aspek pelayaran tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar (liberal).

\"Persoalannya, UU terkait kapal pelayaran cenderung menyerahkan kepada mekanisme pasar. Jadi perusahaan pelayaran silahkan memilih trayek sendiri dan ukuran kapal sendiri,\" kata Alfred Nasir di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hal tersebut, ujar dia, membuat biaya trayek menjadi dapat tidak sama atau seimbang seperti biaya pengangkutan untuk Surabaya-Merauke adalah sebesar Rp27 juta per TEUs (Twenty feet Equivalent Units), tetapi biaya untuk Surabaya-Jayapura lebih murah atau tepatnya hanya mencapai Rp10 juta per TEUs.

Menurut Alfred, seharusnya ada hal-hal yang tetap dikontrol oleh pemerintah, sehingga berbagai pelabuhan di dalam negeri dapat maju dan tidak tertinggal dengan pelabuhan lainnya di luar negeri. \"Pada tahun 70-an pelabuhan Singapura tidak ada apa-apanya dibanding pelabuhan Tanjung Priok. Tetapi kecepatan pertumbuhan Singapura berbeda sehingga saat ini lebih maju,\" ucapnya.

Ia berpendapat, Singapura dapat maju karena memiliki rancangan besar yang dibuat oleh Lee Kuan Yew yang benar-benar dibuat dan dilaksanakan dengan baik. Ia mengingatkan, kriteria untuk mengetahui apakah pelabuhan itu baik atau tidak dapat dilihat kepada dua hal, yaitu terkait jangka waktu lamanya kapal berada di pelabuhan dan jangka waktu lamanya barang berada di dalam pelabuhan itu sendiri.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengemukakan, masih banyaknya pungutan tidak resmi dan berbagai keluhan lainnya dari para pengguna jasa kapal pelayaran.

Tulus Abadi mencontohkan, pada saat keberangkatan minim sarana troli, sehingga barang-barang penumpang diambil oleh porter dengan harga yang sangat mahal, begitu pula saat tiba di pelabuhan tujuan. \"Kalau kembali ke paradigma negara maritim, seharusnya sarana dan prasarana transportasi laut benar-benar diperhatikan. Bila dibiarkan seperti sekarang, transportasi laut di Indonesia bisa mati,\" tukasnya.

Sementara itu, Kepala Subdit Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Atik Sewaka mengatakan, salah satu kelemahan di sektor transportasi laut antara lain adalah karena masih adanya permasalahan egosektoral masing-masing instansi.

Sedangkan Direktur Operasi PT Pelni, Daniel E Bangonan mengatakan, kesemrawutan yang tidak nyaman antara lain karena sejumlah pelabuhan yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia masih merupakan pelabuhan warisan kolonial.

Tekan Biaya Logistik

Sementara itu, pemerintah akan menjalankan konsep Pendulum Nusantara untuk menekan biaya logistik pada tahun ini diperkirakan menemui sejumlah hambatan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nantinya akan menetapkan Pelabuhan Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong sebagai port of call (pelabuhan persinggahan). Namun, apakah perusahaan pelayaran mau menyinggahinya, semuanya sangat bergantung pada seberapa banyak kargo yang bisa diangkut yang tersedia di pelabuhan-pelabuhan itu.

\"Dalam bisnis pelayaran, ada adagium ships follow the trade. Artinya, selama suatu pelabuhan mampu atau memiliki kargo, pengusaha pelayaran akan dengan senang hati mengoperasikan kapal-kapal mereka dengan pola tetap (linier) tanpa perlu diwajibkan oleh pemerintah. Jika tidak ada atau hanya sedikit barang yang tersedia di pelabuhan, pengusaha pelayaran biasanya akan mengoperasikan armadanya dengan pola tramper,\" kata pengamat maritim, Siswanto.

Ditinjau dari sisi ongkos, tramper atau pengangkutan laut yang tidak memiliki trayek atau jadwal tetap lebih mahal dari sistem linier. Setelah menyinggahi pelabuhan dan membongkar muatannya, kapal yang dioperasikan dengan pola tramper biasanya kembali dengan muatan kosong, sedangkan biaya bungker, pelayanan kapal di pelabuhan, dan lainnya tetap.

Untuk menutupi tingginya biaya-biaya tersebut, operator kapal tramper akan mengenakan freight dua kali lipat kepada shipper (pemilik barang). Inilah alasan ongkos angkut dari Jakarta ke Indonesia timur lebih mahal dibanding ke daerah lain yang kegiatan perekonomiannya relatif lebih berkembang, seperti Medan dan Padang.

Selain dukungan muatan, program Pendulum Nusantara akan menghadapi kendala dari jenis kemasan (packaging) barang di berbagai pelabuhan domestik. Di sisi lain, sistem ini amat terkait dengan dengan pelayaran peti kemas. \"Artinya, jika sistem ini ingin diimplementasikan, seluruh stakeholder kemaritiman harus mendorong migrasi pengemasan barang yang akan dikapalkan menggunakan peti kemas,\" kata dia.

Menurut Siswanto, hal lain yang dapat kontraproduktif dengan sistem yang digagas pemerintah ini adalah pelibatan pelayaran rakyat (Pelra). Armada Pelra-lah yang mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat ke daerah- daerah terpencil yang tidak pernah mau dilayari oleh kapal-kapal besar. \"Harap diingat, jumlah armada Pelra relatif banyak dibanding kapal besi. Hambatan terakhir adalah gagasan Pendulum Nusantara menjadi sedikit ahistoris jika diletakkan pada konteks sistem transportasi yang sudah sangat terintegrasi atau multimoda,\" jelasnya.

Related posts