NERACA

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menggencarkan e-audit sejak pertengahan 2010 dan saat ini sudah seluruh entitas diaudit dengan cara ini. “Sekarang semua entitas sudah masuk. Sudah ada 749 entitas yang terdiri dari 3 entitas legislative, 3 entitas yudikatif, 34 entitas kementerian, 42 entitas non-kementerian, 148 entitas BUMN atau BUMD, dan 519 entitas Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Jakarta pada Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 23 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, Kamis (28/3), pekan lalu.

“Ini yang terakhir, biasanya kita yang ke daerah-daerah untuk membuat Nota Kesepahaman, tapi kali ini mereka yang kita datangkan,” jelas Hadi. Keduanya adalah dua provinsi terakhir yang ikut mendukung e-audit. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara Didi Budi Satrio mengatakan keterlambatam tersebut terutama disebabkan dua hal. Pertama adalah akses internet yang terbatas, kedua adalah ketersediaan listrik yang kurang memadai.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Novian Herodwijanto juga mengeluhkan hal yang sama. “Terlambat karena bermasalah di jaringan internet,” kata dia. Sedangkan menurut Hadi, BPK mempunyai kewenangan untuk meminta data atau dokumen kepada pengelola dan penanggung jawab keuangan negara atau pihak terkait.

Selama ini, selalu ada anggaran untuk teknologi informasi dan teknologi (IT) di setiap APBN dan APBD, tetapi belum terlihat betul keluaran dari anggaran tersebut. BPK memanfaatkan kemampuan IT di daerah-daerah untuk pelaporan keuangan. Salah satu dasar dari adanya e-audit ini, lanjut Hadi, adalah untuk mengurangi praktek-praktek KKN yang terjadi di pemerintah.

“Masyarakat belum sejahtera karena praktek KKN masih subur terjadi di Indonesia. Ini karena pengawasannya lemah. Sementara di sisi lain, teknologi modern memungkinkan untuk melakukan pelaporan dengan on line. Maka dilakukan link and match dalam rangka mendorong Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) yang baik di Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga,” jelas Hadi.

Dengan adanya pengawasan yang kuat, lanjut Hadi, maka akan memaksa pihak-pihak untuk mengurangi korupsi. Sangat diharapkan, e-audit ini bisa mengurangi korupsi secara sistemik. Satu contoh konkret yang dilakukan BPK dalam pengawasan dengan e-audit adalah dalam hal tiket pesawat perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Anda bilang tiketnya Garuda, kami cek ternyata bukan Garuda. Kami bisa cek itu. Boarding Pas palsu itu ketahuan. Kami sudah MoU dengan Angkasa Pura 1 dan Garuda. Saat ini, pengawasan untuk perjalanan dinas sudah kita lakukan 100%, bukan sampling lagi,” jelas Hadi.

Saat ini, BPK sedang mempersiapkan formula mendetail agar e-audit dapat berjalan dengan baik. Seluruh tenaga IT yang digunakan di dalamnya adalah tenaga internal BPK dan tidak ada outsorcing. “Formulanya sudah selesai 80%, tinggal 20% lagi. Kira-kira 2014 akan selesai. Tetapi nanti aka nada proses try and balance dulu. Diharapkan 2014 sudah efektif, sekarangpun sudah piloting,” kata Hadi.

Dengan berjalannya e-audit ini, lanjut Hadi, nantinya biaya untuk melakukan audit akan berkurang. “Biaya yang berkurang tersebut seiring dengan cakupan audit yang makin luas dan kecepatan audit yang semakin cepat. Biaya audit memang akan berkurang, tapi belum dihitung seberapa berkurangnya,” kata dia.

Namun demikian, meskipun nantinya e-audit ini akan menimbulkan efisiensi dalam biaya audit, tetapi belum tentu mengurangi jumlah tenaga audit. “Setelah menemukan  ada perbedaan dalam pelaporan keuangan, kita akan korenspondensi audit. Kirim surat pada entitas kita. Kalau kita masih ragu-ragu, kita turun, field audit. Sifat laporan BPK yang dulunya sampling juga akan menuju ke seluruh populasi. Dengan begitu masih perlu tenaga yang banyak,” jelas Hadi. [iqbal]