Potensi Kelas Menengah

Strata kelas menengah merupakan terminologi yang menunjuk pada kelompok masyarakat pekerja yang sangat mengandalkan pada kemampuan diri sendiri dan usaha. Kemapanan mereka diperoleh bukan karena berkuasa secara politik atas rakyat, atau dekat dengan kekuasaan. Ke­mapanan mereka diperoleh lewat kerja keras dari waktu ke waktu.

Faktor kemapanan di bidang ekonomi misalnya, telah mengubah pandangan mereka tentang berbagai hal. Kelompok kelas menengah ini mulai mengkritisi kekuasaan pemimpin negara absolut dan kroninya yang begitu korup.

Mereka juga mengidentifikasikan sebagai kelompok masyarakat yang menghendaki kesetaraan, kebebasan berusaha berbasis kejujuran dan fairness, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), penghormatan atas hak-hak sipil, dan mulai melepaskan diri dari ikatan pemikiran yang primordial dan dipandang tidak rasional.

Pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya 37,7% dari populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa, atau 56,5% dari total penduduk Indonesia.

Menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menangah ini terbagi empat kelas. Pertama kelas menengah dengan pendapatan US$2-US$4 per hari atau setara Rp1 juta-Rp1,5juta per bulan (38,5%). Kedua, kelas menengah dengan pendapatan US$4-US$6 per hari atau Rp1,5 juta -Rp2,6 juta per kapita perbulan (11,7%).

Ketiga kelas menengah dengan pendapatan US$6-US$10 per hari atau Rp2,6-Rp5,2 juta per bulan (5%) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 per hari atau Rp5,2-Rp6 juta per bulan (1,3%).

Karena itu, pesatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia bisa menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia jika tidak diwaspadai. Ancaman ini cukup beralasan karena sampai sekarang masih terjadi ketimpangan pengeluaran penduduk yang jumlahnya meningkat serta kualitas manusia Indonesia yang masih rendah.

Ingat, jangan sampai kita menjadi negara yang stagnan pertumbuhan ekonominya terjebak tidak bisa menjadi negara maju (middle income trap) seperti prediksi ADB belum lama ini terhadap 11 negara yang tengah berkembang di kawasan Asia.

Bagaimanapun, jumlah kelas menengah juga akan meningkatkan kualitas demokrasi bagi Indonesia. Salah satu problem demokrasi adalah pemilih yang tidak melek politik, tidak mengikuti berita politik dan hanya mendukung satu orang yang diamati sejak lama.

Sementara faktor yang menjadi pertimbangan kelompok kelas menengah dalam memilih presiden bukanlah asal partai politik, suku, jenis kelamin, atau agama. Kelas menengah lebih cenderung mempertimbangkan kemampuan sang tokoh untuk menyejahterakan rakyat di masa depan.

Kita menyadari peran kelas menengah dalam perwujudan demokrasi sangat penting. Mendasarkan pa­da penga­la­man seja­rah, ada keterkaitan erat antara peran ma­syarakat kelas me­ne­ngah dan pertumbuhan demokrasi sehingga demokrasi benar-benar menjadi keniscayaan karena telah memberi manfaat secara substansial.

Pengalaman sejarah ini merujuk pada Revolusi Prancis 1789 yang menumbangkan Raja Louis XVI (1774-1792) sebagai penguasa absolut masa itu. Tidak dapat dipungkiri keja­tuhan raja tersebut dipicu oleh ketidakpuasan kelompok kelas menengah yang muak atas perilaku pemimpin mereka yang sewenang-wenang dan manipulatif.

BERITA TERKAIT

Pengusaha Diminta Gali Potensi Komoditas Pertanian Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) meminta para eksportir bisa menggali potensi berbagai komoditas pertanian yang…

Dorong UMKM Melek Digital - GOJEK Bantu UMKM Muslimat NU Naik Kelas

Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batu, GOJEK sebagai perusahaan penyedia layanan mobile on-demand dan…

Pengusaha RI Disarankan Gali Potensi Perdagangan Ethiopia

  NERACA Jakarta – Para pengusaha Indonesia disarankan untuk melihat secara langsung potensi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang dimiliki…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Jaga Kondisi NPI

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi mengingatkan, pembangunan infrastruktur yang berjalan lamban agar segera dilimpahkan ke Kementerian PUPR untuk penyelesaiannya. Ini menyiratkan kondisi infrastruktur…

Kaji Kembali Pemilu Serentak

Bila menyimak tahun 2014 pemilu legislatif dilakukan tiga bulan lebih awal dari pemilu presiden, berbeda dengan pemilu legislatif dan presiden…