Negeri Rente - Oleh Bani Saksono Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Negeri Rente

Oleh Bani Saksono

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Saat ini banyak pengusaha yang memperoleh keuntungan dengan sama sekali tidak berkontribusi bagi peningkatan produktivitas perekonomian nasional. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis menyebut mereka adalah para pemburu rente. Sebaliknya, masih kata Harry, mereka justru telah merugikan masyarakat karena telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Sebab, perilaku mereka cenderung menciptakan monopoli sumber daya, distribusi, dan pasar. Meminjam Tullock (1976), Harry menyatakan mereka juga mampu menjadi pengontrol kebijakan di pemerintahan maupun di legislatif. Pemburu rente itu bisa hidup karena ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pemburu rente di sektor ekonomi dan kaum predator di sektor publik.

Harry dari Fraksi Partai Golkar dan penyandang gelar doktor ekonomi dari Oklahoma State University (AS) ini mengungkapkan, fenomena maraknya pemburu rente itu disebut kapitalisme semu, suatu terminology perekonomian yang terlihat maju dalamjangka pendek, tapi rentan dalam jangka panjang. Kini Harry meminjam Mcvey, bahwa kapitalisme semu telah terjadi di kawasan Asia Tenggara. Bentuknya, kerjasama antara pengusaha yang menyediakan modal lokal maupun asing dengan para pejabat yang menyediakan fasilitas, insentif, dan proteksi.

Dalam hubungan ini, pengusaha memperoleh keuntungan berupa murahnya sumber daya, mudahnya akses atas informasi dan pengalaman yang diperoleh melalui kebijakan yang dikeluarkan. Sedangkan para pejabat memperoleh keuntungan dalam bentuk imbalan suap. Ini adalah kolusi dan korupsi.

Begawan ekonomi Indonesia almarhum Prof Soemitro Djojohadikoesoemo pernah memperkirakan ada 30% anggaran Negara yang bocor akibat tindak korupsi, kolusi, dan juga nepotisme (KKN). Semboyannya, KKN perlu dilakukan untuk mempermudah kerja kaum birokrat dan memperlancar pembangunan.

Tapi, tunggu dulu, apa dampak dari menjamurnya kaum pemburu rente? Ekonom

Aviliani menyebut mereka adalah pengusaha broker. Semula, mereka adalah pengusaha produsen. Tapi karena banyaknya tekanan dan hambatan dalam berbisnis, mereka lebih suka menjadi pengusaha importer. Kelebihannya, untung besar, risiko kecil. Kecilnya risiko, antara lain karena tak harus menyediakan banyak tenaga kerja, biaya produksi rendah, tak ada risiko seperti gagal panen. Mereka untung besar karena harga impor jauh lebih murah dari harga lokal, tapi perlu peduli apakah hal itu membuat para pengusaha produsen lokal, bangkrut.

Harry pun menyodorkan beberapa cara mengatasinya. Pertama, memperkuat keterbukaan dan memperluas partisipasi masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para penyelenggara Negara melalui reformasi birokrasi dan perbaikan renumerasi.

Ketiga, mempertegas penegakan hukum (law enforcement). Penegakan hukum merupakan wilayah yang paling rentan bagi munculnya kegiatan korupsi. Keempat, perkuat ajaran agama, untuk membudayakan kejujuran, dan menciptakan budaya malu untuk menyerobot antrean, nyontek, dan plagiat. Dulu ada pelajaran budi pekerti dan Pendidikan Moral Pancasila. Kini semua itu kandas begitu orang mulai mengnal kekuasaan dan uang. q

Related posts