Kembalikan Kekuasaan Negara

Kembalikan Kekuasaan Negara

Sekali lagi, gejolak pasar diyakini akibat tidak hadirnya kekuasaan Negara dalam melindungi masyarakat. Diyakini pula, ini adalah bentuk pembelokan dari visi era reformasi yang dulu didukung oleh kekuatan rakyat dan mahasiswa. Era reformasi sudah dipecundangi kekuatan lain yang justru ingin memanfaatkan gonjang-ganjing perekonomian Indonesia.

Itu sebabnya, kehadiran Negara wajib diperlukan untuk menyelamatkan rakyat dari berbagai anarki yang bersembunyi di balik mekanisme pasar. Demikian kesimpulan pendapat pengamat politik dan kebijakan Musni Umar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Apakah Anda saksikan dari maraknya gejolak harga-harga komoditas?

Itu adalah mekanisme pasar yang sudah tak terkendali lagi. Itu disebabkan Karena Negara tak punya kekuasaan untuk mengendalikan pasar. Kekuasaan Negara sudah dipreteli.

Apa yang Anda lihat di balik gejolak ekonomi saat ini?

Itu berawal dari awal era reformasi, yang secara tidak sadar, ternyata telah ditunggangi kaum komprador-liberal barat. Mereka punya kepentingan untuk memasarkan sebanyak-banyaknya barang-barang mereka ke Indonesia. Sebab, Indonesia adalah pasar terbesar di dunia. Produk apa saja yang dijual ke sini, pasti lalu. Tidak hanya komoditas bahan pokok saja. Bahkan, kini suah banyak bahan beracun berbahaya (B3) yang diimpor ke Indonesia.

Awalnya dari mana?

Mereka berhasil mempengaruhi perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang semula diperlukan untuk melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia, kini dipakai untuk melindungi kepentingan asing.

Akibatnya, kesenjangan ekonomi kembali marak. Kini banyak muncul orang kaya baru (OKB) sementara orang miskin tambah banyak. Masih banyak anak-anak terlantar tak bisa bersekolah. Tapi dengan bangganya pengacara Hotman Paris Hutapea memberikan hadiah mobil Lambhorgini yang harganya Rp 5,7 miliar kepada anaknya yang selesai kuliah di luar negeri.

Apakah kaum reformis tidak sadar dari awal telah ditunggangi?

Itulah, masalahnya. Maka, menjadi tugas kita bersama unuk memurnikan UUD 1945 dan seluruh tatanan kenegaraan kita. Kita sudah mengalami dan menyaksikan berapa masyarakat kelas bawah, juga pedagang pasar yang mengeluh karena nyaris setiap hari terjadi perubahan harga.

Itu karena Negara tidak hadir sebagai pengendali atau stabilisator untuk melindungi masyarakat. UUD 1945 sudah tidak lagi milik bangsa Indonesia, tapi milik kekuatan ekonomi asing melalui antek-anteknya di Indonesia.

Jadi apa yang harus dilakukan?

Kita kembalikan kekuasaan Negara tersebut. Bebaskan Negara dari unsur anarki yang tak mempunyai visi menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, yang adil dan beradab.

Kita pilih pemimpin baru Indonesia yang mempunyai visi yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang dulu dirumuskan oleh para founding father kita dulu.

Tentu saja visi kebangsaan itu harus kita rumuskan bersama, agar jangan diselewengkan dmi memupuk kekuasaan di pemerintahan. q

Related posts