Mempermainkan Hajat Hidup Masyarakat - KASUS KARTEL BAHAN POKOK

KASUS KARTEL SEMBILAN BAHAN POKOK

Mempermainkan Hajat Hidup Masyarakat

HM Soeharto ditengarai sebagai figur betapa kuatnya kekuasaan negara dalam mengendalikan tata kehidupan bernegara di Indonesia. Karenanya, ketika Pak Harto memilih mundur (lengser keprabon), orang-orang pun berlomba-lomba mengusulkan agar peran negara dipreteli untuk memberi kesempatan masyarakat (dibaca: swasta) bebas berbisnis tanpa kekangan dari pemerintah dan menyerahkan pada ekonomi pasar.

Itulah akhir dari rezim Orde Baru (Orba) dan awal kelahiran Era Reformasi. Contoh dari peran negara yang menurut kaum reformis harus dipreteli adalah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog dibentuk pada 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/1967. Tugasnya adalah menjaga harga dasar pembelian gabah, stabilisasi harga bahan pokok, dan menjaga stok pangan.

Aksi pretel peran Bulog disponsori oleh International Monetery Fund (IMF). Menjelang kejatuhannya, Presiden Soeharto mengeluarkan beberapa keputusan presiden (keppres) untuk melucuti tugas Bulog. Keppres Nomor 45/1997, Bulog tinggal menangani beras dan gula. Keppres 19/1998, pekerjaan Bulog dipersempit lagi, tinggal menangani beras saja. Komoditas pokok lainnya diserahkan ke pasar. Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003, Bulog ditetapkan sebagai perusahaan umum (perum).

Sejak itulah, pemerintah tak punya lagi piranti untuk mengendalikan jika terjadi gejolak harga akibat mekanisme pasar yang cenderung bisa dikendalikan satu atau kelompok usaha tertentu atau disebut kartel.

Masyarakat, petani, pengusaha mikro-kecil menderita karena terombang-ambing oleh gejolak pasar yang sengaja diciptakan untuk mengeruk keuntungan kartel tersebut.

Kartel di Indonesia tak dipungkiri memiliki jaringan internasional. Dengan demikian, keuntungan akibat harga komoditas yang gejolak adalah kongsi kelompok usaha nasional dan agennya di luar negeri. Dengan iming-iming komisi yang besar, mereka bahkan mampu memengaruhi dan mendikte kebijakan pemerintah yang dibuat bersama ‘kaum’ legislatif.

Terlibatnya jaringan internasional, karena persediaan pasar lokal dibuat agar tak mampu mencukupi permintaan, hingga akhirnya masuklah barang impor. Dengan alasan garam rakyat Indonesia tidak berkualitas, pemerintah merestui impor garam di saat panen raya. Padahal, harusnya pemerintah mengupayakan agar garam rakyat kualitasnya lebih baik dari garam asing.

Sebut saja, perajin tahu tempe kolaps dan bangkrut karena kedelai dibuat langka dua tahun lalu. Baru harga stabil setelah masuknya kedelai impor. Yang masih bergejolak adalah daging sapi, bawang putih, dan cabe. “Kebijakan pemerintah yang terlambat telah menyebabkan gejolak,” tutur Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Benny A Kusbini, kepada Neraca.

Menurut Benny, adanya kebijakan yang terlambat itu diindikasi sebagai proses transaksional antara pejabat dengan pengusaha. Mereka memanfaatkan gejolak pasar yang disebabkan oleh aksi spekulan maupun kondisi alam. “Akibatnya masyarakat dirugikan karena harga naik, sedangkan petani sendiri tak menikmati keuntungan dari kenaikan harga tersebut,” ujar Benny yang juga ketua Dewan Kortikultura Nasional (DHN).

Masih soal itu, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya (KDSJ) Sarman Simanjorang mengaku kesal dengan sikap pemerintah yang seolah tak peduli dengan kesulitan masyarakat dan pengusaha kecil. Dia menungkapkan, sudah banyak pedagang bakso dan distributor daging yang kolaps dan terpaksa merumahkan karyawannya. “Pemerintah tak mampu mencukupi kebutuhan daging sapi, hingga harga masih melambung tinggi,” kata Sarman.

Dia memprediksi, jika pemerintah tak serius, jangan bermimpi akan terwujud swasembada daging pada 2014. Sebab, untuk mencukupi permintaan konsumen, peternak sudah mulai memotongi sapi betina. “Ke mana anggaran triliunan rupiah yang dikucurkan untuk mewujudkan swasembada daging, kami tak tahu apa progressnya,” kata Afan Anugroho, sekjen Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) menambahkan.

Kemandirian Pangan

Sementara itu, khusus terhadap masalah pangan, ekonom Iman Sugema minta agar pemerintah mengembalikan peran Bulog sebagai pengendali atau stabilisator harga kebutuhan pokok. ”Solusi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah mengefektifkan kembali peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan,” kata Iman.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah harga melakukan intervensi harga untuk menerkan lonjakan harga. Saat ini pemerintah kurang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Kenaikan harga ini sering kali terjadi dan terus berulang karena tidak ada solusi komprehensif. Iman yang juga CEO EC-Think mendesak agar pemerintah mengupayakan program kemandirian pangan.

Benny menambahkan, yang penting jangan sampai pemerintah terlibat dalam politik transaksional yang merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas pasar.

Kemandirian pangan itulah yang nanti akan menjadi swasembada pangan dan menggenjot ekspor. (saksono)

Related posts