DPR Setujui Anggaran Dana Penanggulangan Bencana

NERACA

Jakarta - Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penggunaan dana penanggulangan bencana tahun 2013 sesuai diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 1,338 triliun.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan persetujuan penggunaan dana tersebut dengan catatan agar BNPB juga memperhatikan saran-saran anggota Komisi VIII, seperti penggunan dana harus memperhatikan dan memperhitungkan skala prioritas terhadap besar kecilnya dampak bencana. “Selain juga memastikan penggunaan dan cadangan penanggulangan bencana 2013 harus tepat sasaran, akuntabel, dan tidak terjadi penyimpangan,” katanya kepada Neraca di Gedung DPR RI, Rabu (27/03).

Lebih lanjut lagi,  Jazuli menuturkan dari total jumlah yang disetujui tersebut, Komisi VIII mengurangi dana penanganan banjir khusus untuk DKI Jakarta yang semula diusulkan sebesar Rp 645 miliar menjadi Rp 338 miliar. “Anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan pembangunan sudetan Kali Ciliwung, pembangunan sarana drainase, dan peralatan tanggap darurat,” ungkapnya.

Kemudian Kepala  BNPB, Syamsul Maarif mengatakan anggaran untuk penanganan banjir Jakarta bukan dikurangi. Namun, dana tersebut dialihkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk normalisasi Kali Ciliwung mulai dari pintu air Manggarai sampai Jalan TB Simatupang dengan panjang 19 kilometer. “Bukan dikurangi, namun dialihkan untuk PU, karena memang pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung tersebut dibawah tanggung jawab PU,” jelasnya.

Syamsul juga memaparkan usulan penggunaan dana penanggulangan bencana tahun 2013 berupa dana siap pakai (siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darat ke pemulihan) sebesar Rp 1 triliun.

Dia juga menuturkan bahwa dalam dana tersebut dapat dirincikan untuk penanganan banjir dan longsor serta banjir lahar sebesar Rp 500 miliar, penanganan kekeringan, angin puting beliung sebesar Rp 250 miliar, untuk penanganan kebakaran lahan dan hutan sebesar Rp 250 miliar.

Selain itu, khusus untuk penanganan banjir di DKI Jakarta sebesar Rp 645 miliar. Jadi, total dana penggunaan penanggulangan bencana yang diusulkan mencapai Rp 1,645 triliun.

Kemudian juga Syamsul mengatakan bahwa pihaknya memprediksi bahwa bencana alam yang terjadi di Indonesia akan meningkat pada 2013, baik dalam hal jumlah maupun jenis bencana. \"Pada tahun 2013 ini, para ahli memprediksi bencana alam akan semakin meningkat, baik jenis maupun jumlahnya,\" katanya.

Prediksi tersebut, menurutnya, didasarkan atas hasil penelitian para ahli yang menunjukkan perubahan iklim yang terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Perubahan iklim tersebut, membuat magnitude terhadap bencana semakin besar. \"Siklus bencana 25 tahunan dengan adanya perubahan iklim ini sudah tidak relevan lagi. Mentawai yang dua tahun lalu terkena musibah tsunami, tahun ini diprediksikan akan kembali terkena bencana serupa. Hal itu semua karena perubahan iklim yang tidak menentu,\" jelasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…