Pemerintah Lelang Sukuk Rp1,5 T

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan melakukan lelang penjualan sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) dengan jumlah indikatif Rp1,5 triliun untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2013. Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan terdapat lima seri SBSN yang akan dilelang.

Lima seri itu terdiri dari seri SPN-S03102013 (penerbitan baru) dan empat SBSN berbasis proyek yaitu seri PBS001 (penjualan kembali), PBS003 (penjualan kembali), PBS004 (penjualan kembali) dan seri PBS005 (penerbitan baru).

Seri SPN-S03102013 akan jatuh tempo 3 Oktober 2013 dengan imbalan secara diskonto dan aset acuan barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan. PBS001 akan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2018 dengan imbalan 4,45%. PBS003 akan jatuh tempo 15 Januari 2027 dengan imbalan 6%.

PBS004 akan jatuh tempo 15 Februari 2037 dengan imbalan 6,1%. Sementara PBS005 akan jatuh tempo 15 Maret 2020. Aset acuan untuk SBSN seri PBS tersebut berupa proyek atau kegiatan dalam APBN tahun 2013. Lelang SBSN tersebut akan dilaksnakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN.

Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam. Pada prinsipnya semua pihak, investor indivdu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian, namun dalam pelaksanaannya harus melalui peserta lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tetapkan Penjualan SBR006 Sebesar Rp2,2 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan hasil penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR006 sebesar Rp2,2 triliun yang…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…