NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan paket pengerjaan yang telah terkontrak per 25 Maret 2013 telah mencapai 2.378 paket atau senilai Rp20,983 triliun. Adapun total jumlah paket pengerjaan yang akan dikontrak sebanyak 3.134 paket senilai Rp28,455 triliun.

”Saat ini 496 paket pekerjaan senilai Rp4,038 triliun sedang dalam proses lelang dan masih terdapat 260 paket pekerjaan senilai Rp3,433 triliun belum lelang,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di gedung DPR, Rabu (27/03).

Djoko mengatakan, paket belum lelang tersebut terdiri dari paket-paket pinjaman yang belum efektif senilai Rp1,42 triliun, paket multi years contract APBN senilai Rp1,12 triliun, paket yang masih dalam proses revisi (pindah lokasi, pengadaan alat berat) senilai Rp0,21 triliun, paket penunjang Rp0,06 triliun, dan paket fisik Rp0,62 triliun. \"Totalnya adalah Rp3,4 triliun,\" ujarnya.

Sementara itu, dia juga menuturkan bahwa progres penyerapan anggaran tahun 2013 untuk realisasi fisik sekitar 5,23%. Sedangkan realisasi keuangan baru 6,31% senilai Rp2,449 triliun. \"Progres ini masih rendah. Tapi secara tahunan, progres penyerapan ini sudah melebihi dibandingkan tahun lalu,\" ungkapnya.

Djoko pun menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program penyelenggaraan jalan nasional Tahun Anggaran 2013, yang menjadi tanggung jawab Ditjen Bina Marga, unit kerja yang melaksanakan kegiatan tersebut meliputi 11 Balai Besar atau Balai Pelaksana Jalan Nasional. ”Yang juga melibatkan 190 satker fisik dan non fisik baik pusat maupun yang berada di daerah antara  lain satker perencanaan dan pengawasan jalan nasional, satker pelaksanaan jalan nasional, satker pelaksanaan jalan metropolitan, dan juga 616 PPK yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.

Targetkan Jalan Tol 5.405 km

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Ghani Ghazali mengatakan pemerintah menargetkan Indonesia dapat memiliki jalan tol sepanjang 5.405 km yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Saat ini, jalan tol yang sudah beroperasi mencapai 774 km, masih jauh dibanding target. Panjang jalan tol yang sedang dalam tahap pembangunan atau masuk ke dalam program pemerintah saat ini mencapai 1.089 km, 534 km di antaranya dijadikan prioritas. \"Indonesia ditargetkan memiliki 5.400 km jalan tol, saat ini 1.089 km dalam tahap pembangunan, yang telah beroperasi baru 774 km,\" katanya.

Ghani menuturkan 774 km jalan tol yang telah beroperasi tersebut terbagi menjadi 28 ruas. Mayoritas berada di pulau Jawa, dan sebanyak 15 ruas secara dominan dioperasikan oleh PT Jasa Marga Tbk, sebagai BUMN operator jalan tol di Indonesia. \"Sebanyak 13 ruas lagi dioperasikan oleh Badan Usaha Jalan Tol lain, yang mana 3 diantaranya adalah anak usaha Jasa Marga. Jadi di sini Jasa Marga memang masih dominan, secara total ada 18 ruas (Jasa Marga dan anak usaha),\" paparnya.

Menurutnya, Bukanlah hal mudah untuk mencapai target 5.405 km jalan tol tersebut. Terlebih, masalah yang sering ditemui ialah persoalan pembebasan lahan yang tak bisa diprediksi waktu penyelesaiannya. Hal itu menjadi salah satu masalah utama dalam proyek jalan tol. \"Masalah Pembebasan lahan setiap ruas ini sangat unik. Tidak sama satu sama lain, memang diperlukan adanya perhatian dari kita semua. Staf ahli sudah memonitor langsung mengenai pembebasannya,\" jelasnya.

Perlu diketahui bahwa Ditjen Bina Marga Kementerian PU mendapatkan anggaran Rp 38,833 triliun. Menurut jenis kegiatannya Rp 36,701 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Rp 1,256 triliun dialokasikan untuk pengaturan dan pembinaan teknik preservasi, peningkatan kapasitas jalan.

Selain itu Alokasi dana sebesar Rp 103,317 miliar untuk pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, Rp 111,993 miliar untuk pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrogaman dan pembiayaan penyelenggaraan jalan, Rp 137,477 miliar untuk pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Rp 522,642 miliar untuk dukungan manajemen koordinasi, pengaturan, pembinaan dan pengawasan. [mohar]