NERACA

Jakarta – Sampai dengan 25 Maret, belanja modal Pemerintah Indonesia baru sebesar 5%. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di kantornya, Rabu (27/3). “Sampai 25 Maret kemarin, realisasi belanja modal itu baru 5% dan itu kurang lebih sama dengan tahun lalu,” kata Agus.

Dia juga mengatakan, kalau kita bersama pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sudah bisa meningkatkan penerimaan negara dari Rp340 triliun di tahun2005 menjadi Rp980 triliun di tahun 2012, ditambah PNBP sekitar Rp300 triliun, kemudian dibelanjakan dengan tidak berkualitas atau tidak terserap dengan baik, tentu tidak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait penyaluran dana, mari berikan pelayanan yang lebih baik, tapi administrasi dan aturan harus tetap taat azaz. Dana jangan dicairkan kalau Kementerian tidak melengkapi dokumen dengan baik,” papar Agus dalam pelantikan puluhan pejabat eselon dua Kementerian Keuangan.

Kalau belanja modal masih sekitar 5%, lanjut Agus, padahal sudah Maret, maka berarti ini harus diperbaiki. Agus memerintahkan bawahan-bawahannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memberikan bimbingan bagaimana melakukan pengadaan yang baik dan perencanaan yang baik.

Menanggapi pernyataan Agus tersebut, Direktur Indef (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati mengkritisi kenyataan bahwa fakta tersebut baru berani dikeluarkan Agus setelah dirinya telah dipastikan akan menempati kursi Gubernur Bank Indonesia. “Giliran mau jadi Gubernur BI baru deh sedikit terbuka,” kata dia kepada Neraca.

Menurut Enny, pernyataan Agus tentang belanja modal baru 5% itu adalah tak-tik Agus dalam persiapan menduduki kursi Gubernur BI. “Penyerapan belanja modal yang rendah akan memperberat fungsi BI dalam menstabilkan sisi moneter, karena fiskalnya terseok-seok,” kata Enny.

Bank Indonesia mempunyai kepedulian terhadap ekonomi makro dalam fungsinya menstabilkan moneter. Inflasi harus dijaga ketat oleh BI. Sementara jika penyerapan anggaran oleh pemerintah tidak proporsional, maka bisa menyebabkan inflasi yang tinggi yang itu berarti kurang berhasilnya fungsi BI.

Namun Enny mengakui bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran, termasuk untuk belanja modal, tidak proporsional. “Dari sisi perencanaan anggaran, tidak selalu clear dalam eksekusinya. Sering terjadi multi tafsir dalam eksekusi,” kata Enny.

Sekarang ini, lanjut Enny, banyak orang-orang di Kementerian yang tidak mau menjadi pimpinan proyek (pimpro) karena dalam mengeksekusi anggaran banyak celah untuk kena pasal-pasal yang dituduhkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini menyebabkan mereka akan sangat hati-hati, jadi menghambat berjalannya proyek.

“Kalau orangnya tetap nekat menjalankan proyek tetapi belum jelas aturan-aturan eksekusinya, maka akan terjadi banyak komplain. Dengan begini, jadi perencanaan molor yang menyebabkan anggaran tidak terserap,” jelas Enny.

Menurut Enny, permasalahan utamanya adalah kejelasan program. “Misalnya program pembangunan infrastruktur jalan. Harus jelas, jalan ini nanti dengan anggaran sekian harus terbangun sekian kilometer, outcome-nya yaitu spesifikasi jalannya jelas, misalnya jalan kelas satu. Jadi ketika eksekusi itu jelas,” kata dia.

Penyerapan belanja modal yang lemah, lanjut Enny, akan membuat peran stimulus fiskal yang seharusnya dilakukan pemerintah menjadi tidak berjalan. Peran stimulus fiskal pemerintah sering kali lemah pada triwulan satu dan dua. “Anggaran menumpuk di triwulan tiga dan empat sehingga menjadi over. Penyerapan angagrannya akan tidak efektif karena kualitasnya menurun,” jelas Enny.

Untuk diketahui, belanja modal APBN 2013 dianggarkan sebesar Rp214 triliun atau naik sekitar 20% dari belanja modal tahun sebelumnya. Pembangunan infrastruktur perhubungan dianggarkan sebesar Rp77,9 triliun yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan 15 bandar udara baru, pembangunan 383,37 kilometer jalur kereta api baru, dan pembangunan kapal perintis dan penumpang sebanyak 20 unit.

Pembangunan infrastruktur pemukiman dianggarkan sebesar Rp22,4 triliun. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pembangunan 115 twins block rusunawa dan rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan sebanyak 60.000 unit.

Sedangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur irigasi, anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp19,5 triliun yang akan digunakan untuk memperluas layanan jaringan irigasi sekitar 111.251 hektar dan membangun 275 embung/situ.

Sementara pembangunan infrastruktur energi dianggarkan sebesar Rp62,8 triliun yang akan digunakan untuk pmbangunan transmisi sekitar 4.551,2 kms, Gardu Induk 4.860 MVA, peningkatan kapasitas pembangkit 188 MW, dan infrastruktur lainnya. [iqbal]