NERACA

Jakarta – Otoritas pasar modal didesak untuk segera menerbitkan aturan soal transaksi perdagangan saham di luar bursa atau dikenal dark pool mengingat potensi ancaman merugikan nasabah cukup besar dan termasuk tempat cuci uang.

Kata Ketua Pengembangan Asosiasi Analis Efek Indonesia, Lucky Bayu Purnomo, otoritas pasar modal harus segera menerbitkan regulasi mengenai praktik transaksi melalui dark pool, “Dark pool bisa jadi celah bagi pihak yang ingin menggunakan pratik cuci uang atau manipulasi,”katanya kepada Neraca di Jakarta, kemarin.

Dia menilai dark pool pada dasarnya dinilai positif karena dapat mewakili investor sebagai wadah melakukan transaksi agar lebih likuid. Namun, jika tidak adanya pengawasan atau pengaturan yang mengikat untuk itu maka hal tersebut disalahgunakan oleh para pihak yang memiliki keinginan negatif.

Menurutnya, di Amerika saja transaksi ini diawasi dan karena itu, OJK perlu menggagas konsep ini. Adapun standar operasional yang ditetapkan, kata Reza, berada di bawah kewenangan OJK, BEI, KPEI, dan KSEI.

Dia menambahkan, peraturan yang paling mendasar yang perlu dibuat antara lain terkait batas minimun nilai transaksi yang dilakukan melalui dark pool. Namun, dia belum dapat menyebutkan berapa besar batas minimun nilai tersebut karena sejauh ini transaksi didasarkan atas nota kesepahaman pribadi.

Karena itu, hal ini tantangan bagi pihak otoritas untuk menentukan jumlah tersebut jika mereka mengetahuinya. Sanksi yang diperlukan agar regulasi tersebut efektif, yaitu broker atau pihak yang bersangkutan perlu disuspensi atau berada dalam pengawasan pihak otoritas.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Samsul Hidayat pernah bilang, pihaknya mengetahui sulit mendeteksi transaksi melalui dark pool. Selain itu, dia juga tidak mengetahui seberapa besar nilai transaksi dark pool tersebut karena belum ada aturannya, “Saat ini kita tidak bisa lihat seberapa besar. Kalau diatur nanti akan terlihat siapa yang melakukan ini,”ujarnya.

Samsul juga tak menampik jika dark pool sebetulnya merugikan banyak pihak. Karena selain tidak adanya transparansi, transaksi ini tidak kena pajak yang masuk ke kas negara.

Dia menambahkan, sebetulnya sistem perdagangan ini banyak dilakukan di negara luar, namun dalam praktenya ada pengaturan yang mengikat. “Tetapi di kita tidak ada, dan untuk itu tunggu adanya aturan dulu,” kata Samsul.

Sementara Direktur Utama BEI Ito Warsito  menegaskan, kalau kewenangan untuk meniadakan sistem perdagangan dark pool sendiri ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI berkeinginan agar sistem perdagangan ini diatur oleh OJK agar mekanisme pembentukan harga dari proses transaksi perdagangan pasar modal berjalan lebih efisien.” Jika dark pool diatur, maka akan tetap ada. Namun, dengan tata cara yang sesuai dengan aturan mungkin nanti namanya bukan dark pool lagi,” terangnya, beberapa waktu lalu. (lia)