Agus Marto Resmi Menjabat Gubernur BI

NERACA

Jakarta - Komisi XI DPR melalui pemungutan suara (voting) memilih Agus DW Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menggantikan Darmin Nasution yang mengakhiri masa jabatannya pada Mei 2013 mendatang. Dalam rapat internal yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3) malam, sebanyak 46 dari 54 anggota Komisi XI memberikan persetujuan untuk memilih mantan direktur utama PT Bank Mandiri Tbk tersebut.

Padahal, dalam rapat internal Komisi XI sebelumnya masih terjadi perdebatan dalam menetapkan Agus Marto sebagai pemimpin bank sentral yang baru lantaran masih terjadi perdebatan antar fraksi. \"Ada yang setuju voting, ada yang setuju aklamasi dengan catatan,\" ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, suasana rapat masih berlangsung alot karena masing-masing fraksi memiliki sikap dan pandangan sendiri untuk menetapkan Agus Marto sebagai Gubernur BI. \"Kalau pun sepakat aklamasi, harus aklamasi dengan catatan dan salah satu catatan terkait pernyataan Agus yang kalau menjadi tersangka, maka harus mengundurkan diri,\" terang Harry.

Sementara anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, menambahkan dalam rapat internal ini ada tiga opsi untuk memilih Gubernur BI yaitu melalui voting, aklamasi serta aklamasi dengan catatan. \"Kami mengalir saja, tapi semua memiliki semangat untuk menyelesaikan dengan cepat. Namun kita perlu mendengar dari stakeholder, jangan cuma keputusan politik,\" katanya.

Rapat internal untuk memutuskan Gubernur BI yang baru, berlangsung mulai pukul 13.00 WIB, dan hingga pukul 20.00 WIB belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sebelumnya, Agus Martowardojo dalam uji kepatutan dan kelayakan memaparkan makalah berjudul \"Penyelarasan dan Penguatan Bank Indonesia menuju Bank Sentral yang Kredibel dan Terpecaya untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat Indonesia yang Berkesinambungan.\"

Sedangkan, delapan hal yang ditawarkan Agus Martowardojo apabila terpilih sebagai Gubernur BI, antara lain memperkuat kerangka kebijakan moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan dan memperkuat peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran. Kemudian, memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BI dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban, mendorong keuangan inklusif, mendorong perkembangan perbankan syariah, peningkatan kerja sama di forum internasional dan meningkatkan tata kelola BI.

Terkait kebijakan di bidang devisa, Agus memaparkan selama ini belum diatur pemberian mandat dan kewenangan kepada BI terkait pengaturan kebijakan devisa dan transaksi devisa. Pemberian mandat kepada BI perlu dilakukan dalam rangka efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, maupun mendorong kegiatan investasi dan perdagangan internasional.

“Untuk yang terkait dengan pengelolaan devisa, pengaturan yang merumuskan kewenangan BI untuk mengelola cadev, perlu diperjelas mengenai cakupan devisa yang dikelola BI yaitu meliputi cadev resmi negara, termasuk kewenangan mengelola atau menguasai sumber-sumber cadev yang dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungannya,” ungkap Agus. [ardi]

BERITA TERKAIT

Agus Rahardjo Harap Pansel Pimpinan KPK Bekerja Transparan

Agus Rahardjo Harap Pansel Pimpinan KPK Bekerja Transparan NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengharapkan agar…

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

Gubernur NTB Optimis Fasilitas MotoGP Tuntas dan Mensejahterahkan

Gubernur NTB Optimis Fasilitas MotoGP Tuntas dan Mensejahterahkan  NERACA Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah mendampingi Presiden Republik…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…