Target Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan sekarang menjadi penyebab utama dari sejumlah problem sosial, politik, keamanan dan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Karena itu, kemiskinan harus menjadi masalah utama dalam agenda pembangunan pasca-2015/Millennium Development Goals (MDGs). Banyak target MDGs belum tercapai karena faktor kemiskinan tersebut.

Adalah program pengentasan kemiskinan, akan tetap menjadi isu kebijakan penting yang dibahas panel tingkat tinggi sejumlah tokoh terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) dalam perumusan agenda pembangunan pasca-MDGs. Panel yang terdiri dari 27 tokoh terkemuka ini dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Nusa Dua, Bali (25-27 Maret 2013).

Pertemuan ini adalah yang keempat kalinya dari lima pertemuan yang diagendakan. Hasil pembahasan di Bali akan diserahkan pada pertemuan panel kelima di New York, Amerika Serikat, Mei mendatang.

MDGs adalah tujuan pembangunan milenium yang mencakup delapan aspek yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada 2015 untuk menjawab tantangan utama pembangunan di seluruh dunia. MDGs merupakan komitmen bersama sejumlah negara maju dan berkembang dalam menangani permasalahan utama pembangunan termasuk didalamnya kemiskinan dan hak asasi manusia di dalam satu paket.

Agenda pembangunan global pasca-2015/MDGs itu bersifat multidimensional. Artinya, pendekatan untuk mengatasi kemiskinan bersifat multiapproaches, yaitu: menciptakan sistem ekonomi dan perdagangan global yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan; menghapuskan hutang negara-negara berkembang (debt relief); dan memberantas korupsi global secara sistemik dan terintegrasi.

Fokus utama dalam MDG adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka.

Bagaimanapun, kemiskinan adalah masalah semua negara. Karena itu, tanpa kemitraan global (global partnership) yang kuat antara negara maju dan berkembang untuk mengatasinya, kemiskinan akan tetap menjadi masalah global yang dapat mengancam peradaban manusia.

Semua negara, baik negara maju maupun berkembang, berkepentingan untuk menghapuskan atau mengurangi kemiskinan. Negara maju akan sulit menjual barang dan jasanya bila masyarakat negara berkembang tidak mempunyai daya beli. Akibatnya, dalam jangka panjang banyak perusahaan di negara maju itu akan mengalami kesulitan likuiditas, bahkan kebangkrutan. Keadaan ini tentu saja akan memperparah masalah ekonomi dan pengangguran yang sedang dialami negara-negara maju saat ini.

Kemiskinan di negara berkembang juga akan mengancam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang dampaknya sedang dan akan menimpa negara maju. Karena terdesak oleh masalah utang luar negeri dan kemiskinan, negara berkembang terpaksa mengeksploitasi sumber daya alam dan pembangunan tanpa mempedulikan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.

Kita harus segera menghentikan pola pembangunan yang merusak seperti ini. Namun demikian, implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan global tidak boleh membatasi secara tidak adil hak negara berkembang untuk membangun. Semoga!

BERITA TERKAIT

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Waspadai Praktik Politik Uang

Pelaksanaan Pemilu dan Pileg yang bersamaan pada 17 April 2019 akan menjadi perhatian apparat keamanan, khususnya Polri. Kapolri Jenderal Pol…

Tekan Defisit Migas

Meski Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini inflasi akan tetap terkendali tahun ini yang diprediksi berada di bawah 3,5%, ini tentu…

Produktivitas Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…