Pengamat Kritik Pembatasan Konsumsi BBM

NERACA

Jakarta - Kalangan pengamat transportasi mengkritik rencana pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium untuk mobil pribadi mulai 1 April dan paling lambat Juli 2013.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit menilai pemerintah seharusnya mempersiapkan kebijakan pendukung (komplementer) sebelum menerapkan aturan soal pelarangan konsumsi BBM bersubsidi tersebut.

\"Harus ada kebijakan pengganti yang menyertai yaitu bagaimana pelarangan penggunaan BBM atau harga dinaikkan maka pengurangan subsidi, dananya diinvestasikan besar-besaran untuk sarana angkutan umum,\" ujar dia di Jakarta, Selasa (26/3).

Ketidaksiapan pemerintah memberikan kebijakan pendukung, lanjut dia, akan memberikan dampak besar bagi masyarakat. Pelarangan pemakaian BBM membuat masyarakat harus merogok kocek lebih dalam di sektor transportasi terutama untuk kegiatan sehari-harinya.

Sementara saat ini, di Jakarta maupun kota-kota besar lain, belum ada alat transportasi massal yang murah dan baik untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat jika kebijakan pelarangan BBM jadi terlaksana.

Padahal, menurut Danang, kenaikan biaya yang harus ditanggung masyarakat di sektor transportasi akan membuat produktivitas menurun dan akhirnya berpengaruh pada tingkat pertumbuhan perekonomian nasional.

\"Produktivitas turun dan pertumbuhan ekonomi lambat dan ini seperti lingkaran setan. Jika pertumbuhan melambat maka income pemerintah turun dan kemampuan subsidi BBM semakin turun juga,\" tutur dia.

Danang mengaku pada prinsipnya setuju dengan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil pribadi tersebut. Namun dia kembali mengingatkan pemerintah untuk memikirkan dengan matang dampaknya yang lebih luas.

Pembatasan Konsumsi

BPH Migas mengusulkan pelarangan konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk mobil pribadi mulai 1 April 2013. Untuk tahap awal, kebijakan ini bakal diterapkan di 720 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menuturkan kebijakan itu harus segera dilakukan agar pendistribusian BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah ini juga dapat menekan konsumsi premium. \"Kebijakannya ini akan dilakukan secara bertahap,\" jelas Djoko.

Sementara itu,Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menilai Jakarta sudah terlambat dalam membangun transportasi massal. \"Harusnya tiap kota memiliki sistem transportasi massal bawah tanah jika penduduknya mencapai 5 juta jiwa,\" katanya.

Menurutnya, beban penduduk Jakarta dan sekitarnya saat ini sudah terlalu penuh untuk menampung beban perjalanan hariannya. Dia menilai, peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 9 persen per tahun tidak sebanding dengan peningkatan rasio jalan yang cuma 0,01 persen tiap tahunnya.

Hermanto menilai, penambahan jalan menjadi salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Soalnya, berkurangnya jumlah jalan akan berakibat pada keberlangsungan ekonomi nasional.

Menurutnya, pembangunan jalan itu harus dilakukan sebanding dengan peningkatan transportasi massal di ibukota. \"Jadi jangan dilarang hak pengguna jalan karena bisa mengganggu kegiatan perekonomian nasional juga,\" kata dia. Dia juga menegaskan, pembangunan sistem transportasi massal juga harus dilakukan secepat mungkin lantaran penduduk di Jakarta dan kota sekitarnya mencapai 30 juta.

Sementara itu, pengamat transportasi Ahmad Sadrudin menilai pemerintah tidak perlu menambah ruas jalan di ibukota. Soalnya, membangun jalan baru hanya akan menambah titik kemacetan baru. Dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium penambahan jalan di ibukota.

Data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, penambahan jalan bakal memperparah tingkat polusi udara di ibukota. Pada tahun 2010 lalu, tercatat ada jutaan warga Jakarta yang mengalami gangguan pernafasan seperi asthmatetic branchiale dan ISPA. \"Total biaya yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara itu lebih dari Rp 38 triliun,\" ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, solusi kemacetan di ibu kota adalah dengan mengembangkan sistem transportasi massal. Adapun program pembatasan ganjil genap kendaraan yang akan diterapkan Juni 2013 mendatang tidak akan berjalan efektif. \"Karena kaum berpunya akan mengatasinya dengan membeli kendaraam bermotor baru jadi pasti bisa menyiasati kebijakan tersebut. Pemerintah harus merevitalisasi total transportasi massal,\" katanya. [Iwan]

Related posts