NERACA

Tangerang - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengaku telah menerbitkan sebanyak 9.324 Standar Nasional Indonesia (SNI) hingga 31 Desember 2012. Sementara tahun ini, BSN menargetkan akan mengeluarkan 500 SNI untuk semua jenis produk baru. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, mengatakan pihaknya tengah berkonsentrasi di 11 sektor untuk menggenjot target 500 SNI tersebut.

“11 sektor ini terkoneksi dengan Masterplan Perencanaan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Memang, masih banyak yang kita harus dikembangkan karena banyak produk yang standardnya tidak mengacu ke mana-mana,\" kata Bambang, dalam perayaan HUT BSN ke-16 di Puspitek Serpong, Tangerang, Selasa (26/3).

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Pemerintah kini tengah mendorong untuk memperbanyak SNI Wajib. Pasalnya, saat ini beberapa produk masih menggunakan SNI secara sukarela. Ke depan, setelah SNI Wajib ini diberlakukan, maka Pemerintah akan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh produk. Tak hanya itu saja. Selain menargetkan 500 SNI, tahun ini BSN akan melakukan revisi standard bagi produk-produk yang dianggap perlu dilakukan perubahan kriteria.

Di kesempatan yang sama, Bambang menuturkan bahwa dalam memenuhi serta menghasilkan SNI pihaknya berusaha menyesuaikan kebutuhan pasar dan masyarakat. Saat ini BSN, melalui program “Quick Win Reformasi Birokrasi”, bertekad untuk meluncurkan program percepatan perumusan SNI dari 19 bulan menjadi 13 bulan.

“Sekitar 100 SNI adalah SNI yang dihasilkan sesuai dengan waktu  yang ditetapkan dalam Quick Win BSN seperti SNI Ban kendaraan, SNI REDD, SNI ISO 50001 dan SNI Regulator gas,” ungkap Bambang. Program Quick win, lanjut dia, menuntut pekerjaaan yang profesional dan memerlukan mutu koordinasi dengan stakeholder, karena setiap perumusan SNI banyak melibatkan stakeholder.

Beberapa kajian yang sangat menunjang perumusan / revisi standard adalah kajian tentang standard kabel listrik, kajian tentang standard tempe, dan kajian tentang kesiapan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Selain itu, dalam rangka mengakselerasi peningkatan penerapan standard dan akreditasi secara efektif, BSN telah melaksanakan fasilitasi pemberlakuan standard dan penanganan pengaduan, dan pembinaan prasarana penerapan standard dan sistem jaminan mutu, serta kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk memfasilitasi layanan akreditasi di Indonesia.

Hanya Himbauan

Menanggapi isu banyaknya beredar produk-produk asal China di pasaran, terutama di ritel kecil maupun besar, Bambang Prasetya mengaku kalau BSN belum bisa memberikan sanksi. Melainkan hanya bisa menghimbau masyarakat agar tidak membeli atau mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi standardisasi nasional.

\"Kita belum bisa memberikan sanksi, hanya menghimbau saja supaya masyarakat tidak membeli atau mengkonsumsi produk yang tidak memenuhi SNI,\" jelasnya. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepanjang 2013 akan memberlakukan SNI Wajib dengan total 200 produk.

Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan mengingat pada 2011 saja SNI Wajib hanya berlaku pada 90 produk. Wamendag Bayu Krisnamurthi mengatakan, pemberlakukan SNI Wajib ini dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar di Indonesia.

Ini terkait semakin banyaknya pelanggaran terhadap produk bermasalah yang ditemukan. \"Tahun 2011 kita temukan hanya 28 kasus tapi pada 2012 mencapai 621 kasus, atau melonjak 900%,” kata Bayu, kemarin. Pada tahun ini, kategorisasi pelanggaran SNI diantaranya adalah pelanggaran penyediaan buku manual, pelanggaran kartu garansi, pelanggaran label dan pelanggaran produk yang diawasi distribusinya, termasuk formalin.

Namun, Bayu menyayangkan, dari 621 kasus yang ditemukan, baru 14 kasus yang sudah masuk proses penyidikan dan diputuskan sebagai bentuk pelanggaran pidana, dan delapan kasus sudah dilaksanakan penarikan barang. Sementara,348 kasus baru mendapat teguran tertulis.