NERACA

Jakarta - Pemerintah rencananya akan membangun kilang minyak baru dengan nominal pendanaan mencapai Rp90 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut diambil dari dana APBN dengan sistem multiyears selama lima tahun hingga kilang beroperasi. Guna melancarkan pembangunan maka pemerintah telah menggandeng PT Pertamina (Persero) untuk melakukan studi kelayakan (feasibilities study/FS).

\"Nantinya Pertamina diminta untuk membangun desain rinci (front end engineering design/FEED). Saat pembahasan masih berjalan. Untuk perkembangannya, saat ini harus bikin FS dulu oleh Pertamina, habis FS terus FEED-nya,\" jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro di Jakarta, Selasa (26/3).

Ke depannya, kata Edy, pemerintah dan Pertamina akan membuat satuan kerja (task force) untuk percepatan pembangunan kilang yang ditargetkan rampung pada 2018. \"Kita akan bentuk satu tim. kan Pertamina sudah punya kompetensi, pengalaman, jenis-jenis BBM-nya kayak apa, mungkin kilangnya jenis apa. Tinggal kolaborasi dengan kita dan didanai APBN,\" tegasnya.

Saat ini, pemerintah telah mendapat lokasi pembangunan kilang minyak tersebut. Pemerintah menetapkan Sumatera Selatan sebagai lokasi pembangunan kilang. Tanah tersebut merupakan milik PT Pertamina (Persero). Lokasi tersebut berada di Plaju dan Katimpah Bengkok, yang keduanya berada di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, di Katimpah Bengkok masih ada kendala yakni pembebasan tanah.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha juga mengatakan bahwa pemerintah diminta untuk mempercepat kilang minyak. Hal itu menurut Satya untuk mengatasi membeludaknya impor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium. Selain itu, produktivitas kilang-kilang yang ada harus ditingkatkan. \"Perlu reformasi kilang melalui pembangunan kilang baru dan upgrade kilang yang sudah ada,\" ujar Satya.

Saat ini, ada sembilan kilang minyak di Indonesia, tiga di antaranya dikelola asing. Total kemampuan produksi dari semua kilang itu sebanyak 704 ribu barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan dalam negeri 1,194 juta bph (lihat grafik). Menurut data Pertamina, kata dia, porsi impor premium hingga November 2012 mencapai 70% jika dibandingkan dengan kontribusi produksi dalam negeri. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan karena pada 2010, porsi produksi dalam negeri dan impor masih seimbang, yakni 50% berbanding 50%.

Lebih lanjut Satya menyarankan, untuk mempercepat pembangunan itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan insentif bagi investor. \"DPR berkali-kali mengatakan bahwa kilang tidak hanya domain Kementerian ESDM, tetapi juga domain Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan insentif fiskal,\" ujarnya. Selain itu, seiring dengan pembangunan dan upgrade kilang, Satya berpendapat sebaiknya jenis BBM yang diimpor yang masih mentah. Menurutnya, impor minyak mentah (crude oil) jauh lebih menguntungkan daripada mengimpor BBM jadi.

Perketat Insentif

Tidak hanya pemerintah saja yang akan membangun kilang minyak baru. Namun pihak swasta dan investor asingpun ikut tertarik membangun kilang di dalam negeri. Akan tetapi, Kementerian Keuangan tidak akan mengobral insentif untuk hal-hal yang belum jelas. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, sejak 1998, seharusnya Indonesia memiliki kilang baru, namun terhalang dua hal, yaitu dana dan kerjasama dengan asing yang meminta insentif tertentu. Menurut Agus, daftar permohonan insentif yang diajukan dua investor asing, yaitu Kuwait Petroleum dan Saudi Aramco terlalu banyak.

\"Kita mendukung adanya pembangunan kilang baru, tapi kita juga tidak obral. Kita tidak ingin dijanjikan sesuatu yang tidak jelas dan belum ada studi yang layak. Kurang baik kalau ada investor potensial datang, kemudian langsung minta fasilitas fiskal, dan kita tidak tahu apa yang dia mau lakukan,\" ujarnya.

Menurut Agus, yang perlu dipersiapkan untuk membangun kilang terlebih dahulu adalah studi kelayakan, termasuk mengenai operasional yang digunakan, asumsi harga pasar, karena akan memengaruhi pengelolaan minyak nasional. Ketika terlihat memberikan peluang pengembalian (return) yang jelas, pemerintah akan mengambil sikap. \"Kalau return sudah jelas dan kelihatan, baru kita akan lakukan penyikapan di sektor energi maupun fiskal,\" jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan, investor tersebut sudah mengaju insentif pajak sebelum studi kelayakan atas pembangunan kilang. \"Ini tidak benar. Harusnya dia membuat studi kelayakan dulu, baru minta insentif,\" jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan, investor tersebut mengajukan keringanan di luar yang sudah ada dalam skema tax holidayseperti keringanan pajak daerah dan kemudahan dalam permasalahan lahan. Padahal, lanjut Bambang keringanan-keringanan seperti ini tak bisa diberikan jika investor yang bersangkutan belum melakukan studi kelayakan proyek.

Pemerintah menekankan, sebenarnya jika dilihat analisis internasional, terdapat ekses suplai kilang di pasar internasional yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Artinya, Indonesia tetap bisa memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri tanpa membangun kilang. Tapi, \"Kalau kita menginginkan ada kedaulatan energi (dengan membangun kilang sendiri), tetap akan berhati-hati,\" kata Bambang. [bari]