Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Berbicara jumlah emiten dan investor, industri pasar modal dalam negeri tertinggal jauh dengan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Karena pertumbuhan emiten di pasar modal Indonesia masih jauh dari ideal dibandingkan potensinya, yaitu hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 20-25 emiten per tahun. Saat ini jumlah emiten dalam pasar modal masih sekitar 464 emiten. Angka ini masih jauh dibandingkan Malaysia 924 emiten, Thailand mencapai 559 emiten dan Singapura 776 emiten.

Tidak hanya itu, jumlah investor dan transaksi harian juga belum unggul dengan negara Asia lainnya. Artinya, saat ini belum ada yang bisa dibanggakan dari industri pasar modal dalam negeri baik secara kuantitas ataupun kualitas. Kendatipun demikian, pihak otoritas pasar modal tidak mau putus asa untuk terus memasang target yang lebih besar mulai dari jumlah emiten tumbuh 30 tiap tahunnya, kemudian naik jadi 150 emiten di 2017 dan 1000 emiten di tahun 2025.

Belum agresifnya pertumbuhan industri pasar modal, mungkin menjadi alasan bagi otoritas untuk menunda terlibat dalam ASEAN Lingkage dalam rangka menyambut masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Kini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, pihak pemerintah bersama otoritas pasar modal terus melalukan upaya guna pengembangan pasar modal dan termasuk meningkatkan peran kontribusinya terhadap roda perekonomian dalam negeri.

Sebelum menginjak langkah yang lebih jauh, pihak PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memperketat tingkat kedisiplinan dan kepatuhan anggota bursa dan perusahaan yang tercatat di pasar modal atau emiten. Khususnya dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG). Hal ini sangat beralasan, karena tingkat kepatuhan perusahaan terbuka masih rendah, baik dalam transparansi informasi kepada publik untuk laporan keuangan, penyampaian aksi korporasi hingga sajian laporan keuangan yang tepat waktu. Kemudian disusul soal kejatahan dalam pasar modal.

Menurut riset organisasi nirlaba Indonesian Institute for Corporate Director (IICD), dari 97 perusahaan terbuka di Indonesia, hanya 30 perusahaan yang dinilai baik dari sisi GCG. Sementara untuk tingkat ASEAN, Thailand menjadi negara yang menduduki peringkat diatas untuk kategori perusahaan yang baik menerapkan GCG. Padahal, perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di pasar modal dituntut untuk adanya transparansi, akuntabilitas dan manajemen yang profesional.

Namanya juga perusahaan publik, tentunya tidak hanya pemilik saham yang boleh tahu isi \"perut\" perusahaan, tetapi juga masyarakat luas umumnya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan dalam pengelolaan perusahaan untuk lebih baik lagi. Hanya saja, sebagian perusahaan menilai tuntutan untuk transparansi dan ketepatan waktu laporan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan GCG masih dirasakan sebuah beban perusahaan yang harus dihindarkan dan bukan sebuah kebutuhan untuk menjadi perusahaan lebih baik lagi.