NERACA

Jakarta- Guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa keuangan (OJK) bekerja sama dengan Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) akan memberikan penilaian terhadap emiten dengan CG Scorcard. Hal tersebut dimaksudkan sebagai persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN di 2015. “Sejauh mana prinsip-prinsip governance diterapkan akan menjadi fokus pengembangan di pasar modal.” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad di Jakarta Senin (25/3).

Menurutnya, saat ini belum ada peraturan yang memayungi langkah ini. Oleh karena itu, pihaknya sedang membentuk roadmap guna memperbaiki Good Corporate Governance (GCG) emiten agar sejajar dengan perusahaan ASEAN.

Roadmap tersebut akan disusun dengan standar yang didasarkan dari hasil evaluasi dan review Indonesia atas asosiasi ASEAN, dan blueprint dari beberapa negara, peraturan OJK, kementrian BUMN maupun Bursa Efek. “Ini untuk memantapkan keberadaan perushaaan masing-masing. Sementara ini belum ada aturan yang memayungi untuk ini, dari segi pembobotan dan skornya.” ujarnya

Ke depan, pihaknya tidak hanya akan mendorong perusahaan terbuka untuk menerapkan GCG, namun juga dunia usaha pada umumnya. “Kita ingin ikat ini jadi iklim yang kondusif untuk industri keuangan.” ucapnya.

Sementara Ketua Indonesian Institute for Corporate Director (IICD), Sigit Pramono mengatakan, dari 97 perusahaan yang dikumpulkan ada sebanyak 30 emiten terbaik dari sisi GCG. Adapun salah satu negara yang menduduki peringkat di atas saat ini dipegang oleh Thailand.

Dalam operasionalnya, IICD merupakan organisasi nirlaba yang akan membantu pihak otoritas melakukan penilaian perusahaan.“Nantinya di masyarakat ekonomi ASEAN ada standar penilaian GCG yang berlaku dengan standar yang sama, CG Scorcard. Di 2015 akan ada skor resmi ASEAN. Saat ini kita akan mulai dengan versi kita sendiri, belum dibandingkan dengan negara lain.” jelasnya.

Pihaknya tidak melakukan intervensi untuk melakukan penilaian perusahaan publik tersebut. Adapun sumber utama yang digunakan yaitu diambil dari data situs perusahaan yang bersangkutan, antara lain mengenai laporan-laporan yang diterbitkan dan undangan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Langkah ini sekaligus menjadi salah satu upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam hal ini pihaknya akan bekerja sama dengan OJK dan ASEAN Development Bank (ADB) untuk mendorong perusahaan terbaik ASEAN. Tidak hanya bagi perusahaan publik di Indonesia, namun juga penilaian oleh CG-Scorecard ini juga akan diberikan kepada perusahaan lainnya di negara yang tercatat sebagai anggota ASEAN. “Nanti lima negara ASEAN terlebih dahulu, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, termasuk Vietnam, dan yang lain menyusul.” ucapnya.

Selain itu, kata dia, langkah ini juga dapat mendukung upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi. “Paling tidak kita mulai dengan perusahaan terbuka yang terhubung dengan publik. Karena untuk membiasakan diri bahwa pada akhirnya nanti kita dinilai juga. Jangan sampai sebagai negara yang peringkat korupsinya tinggi, jangan sampai GCG-nya lemah.” jelasnya. (lia)